Selasa, 21 Januari 2020  

Peraturan Perpajakan

  • 171

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 171/PJ./2002

Ditetapkan tanggal 28 Maret 2002

PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 25 » Keputusan Dirjen Pajak » 2002 Topik: Objek Pajak Penghasilan » Keputusan Dirjen Pajak » 2002

Keputusan Dirjen Pajak No KEP - 171/PJ./2002 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 171/PJ./2002

					          TENTANG

  		          PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 
		          BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002 tentang Perubahan Kedua 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak 
Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa 
Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Wajib Pajak Lainnya 
Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha 
Tertentu;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3984);
2.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3985);
3.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran 
	Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, 
	Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah 
	dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana telah 
	diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002;

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 
25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU.


						Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha 
Tertentu adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan atau eceran 
barang-barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk 
perdagangan kendaraan bermotor dan restoran.


						Pasal 2

(1)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 
	bagi setiap tempat usaha/gerai (outlet) di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi 
	tempat usaha/gerai (outlet) tersebut (KPP lokasi) dan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah 
	kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak (KPP domisili).

(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku dalam hal tempat usaha/gerai (outlet) 
	dan tempat tinggal Wajib Pajak yang bersangkutan berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan 
	Pajak yang sama.


						Pasal 3

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan atau 
pencatatan setiap bulan, yang dibayarkan atas nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing tempat 
usaha/gerai (outlet).


						Pasal 4

Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan:
a.	Pelunasan Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan apabila Wajib Pajak 
	tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak 	final;
b.	Kredit Pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan apabila 
	Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak 
	final.


						Pasal 5

Perlakuan kompensasi kerugian tahun-tahun sebelumnya diatur sebagai berikut:
a.	Dalam hal Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang 
	bersifat tidak final, kompensasi kerugian tidak dapat diperhitungkan;
b.	Dalam hal Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang 
	bersifat tidak final, kompensasi kerugian dapat diperhitungkan dengan penghasilan pengusaha 
	tertentu sepanjang belum habis masa kompensasinya.


						Pasal 6

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 
dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-
masing tempat usaha/gerai (outlet) sesuai contoh formulir pada Lampiran I kepada Kantor Pelayanan Pajak 
tempat Wajib Pajak terdaftar (KPP domisili).


						Pasal 7

Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam tahun berjalan menerima atau memperoleh 
penghasilan lain yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final, besarnya angsuran Pajak 
Penghasilan Pasal 25 atas penghasilan lain tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 atas penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak untuk 
	bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, 
	sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu;
b.	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 atas penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak untuk 
	bulan-bulan setelah batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
	adalah sebesar perbandingan antara penghasilan lain neto dengan total penghasilan neto dikalikan 
	besar angsuran yang terutang berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya;


						Pasal 8

(1)	Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 
	dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada Lampiran II dan dilampiri lembar ke-3 Surat Setoran 
	Pajak (SSP) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat usaha/gerai (outlet) Wajib Pajak terdaftar.

(2)	Kantor Pelayanan Pajak tempat usaha/gerai (outlet) Wajib Pajak terdaftar wajib merekam Surat 
	Pemberitahuan (SPT) Masa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).


						Pasal 9

(1)	Surat Tagihan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar dan atau tidak 
	atau terlambat dilaporkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, diterbitkan setiap saat 
	setelah lewat jatuh tempo pembayaran/penyetoran dan atau jatuh tempo pelaporan.

(2)	Penerbitan Surat Tagihan Pajak dilakukan meliputi bulan-bulan pada saat atau masa Pajak Penghasilan 
	terhutang yang tidak/kurang dibayar atau timbulnya sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga 
	yang terhutang.

(3)	Dasar penghitungan pokok pajak terutang dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak 
	Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu didasarkan pada:
	a.	Hasil pemeriksaan lapangan dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak; atau
	b.	Peredaran bruto menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sepanjang 
		Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai meliputi satu outlet/gerai yang dimiliki Wajib 
		Pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak yang sama dengan Kantor Pelayanan Pajak 	
		dimana Pengusaha Kena Pajak terdaftar.


						Pasal 10

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
KEP-513/PJ/2001 dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 11

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2002
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 6528 kali - Dicetak 0 kali ›