Minggu, 8 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 8

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-08/PJ.04/2008

Ditetapkan tanggal 19 November 2008

TINDAK LANJUT HASIL EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Lain-lain » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2008

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-08/PJ.04/2008
TINDAK LANJUT HASIL EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Yth.	1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
	2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
	3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.
	di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
Per-31/PJ./2008 tanggal 3 Juli 2008 tentang Pedoman Penunjukan Supervisor dan Ketua Tim
Pemeriksa Pajak yang merupakan pengganti dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor
Per-40/PJ./2005 serta masih banyaknya perbedaan penerapan di lapangan terutama terkait
dengan masih banyaknya Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (Kepala UP2) yang meminta
persetujuan dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada saat melakukan penunjukkan
Supervisor dan Ketua Tim Pemeriksa Pajak, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-31/PJ./2008 mulai berlaku sejak tanggal
	ditetapkan, yaitu tanggal 3 Juli 2008 sehingga penunjukkan Supervisor dan Ketua Tim
	sejak tanggal tersebut harus dilakukan berdasarkan Per-31/PJ./2008.

2.	Pada prinsipnya Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (Kepala UP2) yang meliputi
	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktur Intelijen dan Penyidikan, Kepala Kantor
	Wilayah DJP, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kepala Kantor
	Pelayanan Pajak diberi kewenangan penuh untuk menunjuk Supervisor dan Ketua Tim
	pada UP2 yang bersangkutan tanpa memerlukan persetujuan dari Kepala Kanwil DJP
	atau Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, sepanjang pegawai yang ditunjuk telah
	memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan
	Direktur Jenderal Pajak nomor Per-31/PJ./2008.

3.	Persetujuan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak hanya diperlukan apabila
	pegawai yang ditunjuk sebagai Supervisor memiliki pangkat atau golongan yang lebih
	rendah dari pangkat atau golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan
	Direktur Jenderal Pajak nomor Per-31/PJ./2008.

4.	Mempertimbangkan hubungan dan tata kerja diantara unit eselon II pada Direktorat
	Jenderal Pajak maka penunjukkan Ketua Tim dengan pangkat atau golongan yang
	lebih rendah dari pangkat atau golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan
	Direktur Jenderal Pajak nomor Per-31/PJ./2008 perlu diperhatikan hal-hal sebagai
	berikut:

	a.	Penunjukkan Ketua Tim pada Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pemeriksaan dan
		Penyidikan Pajak dengan pangkat atau golongan yang lebih rendah dari
		pangkat atau golongan yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 Peraturan Direktur
		Jenderal Pajak nomor Per-31/PJ./2008 cukup dilakukan dengan meminta
		persetujuan dari Kepala Kanwil atasannya sehingga tidak memerlukan lagi
		persetujuan dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;

	b.	Mengingat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Intelijen dan
		Penyidikan serta Kanwil DJP merupakan unit eselon II, maka penunjukkan
		Ketua Tim dengan pangkat atau golongan yang lebih rendah dari pangkat atau
		golongan yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak
		nomor Per-31/PJ./2008 cukup dilakukan dengan menggunakan Nota Dinas
		Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Nota Dinas Direktur Intelijen dan
		Penyidikan, serta Nota Dinas Kepala Kanwil DJP sehingga tidak memerlukan
		lagi persetujuan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak atau Direktur
		Pemeriksaan dan Penagihan.

5.	Mengingat pembinaan Sumber Daya Manusia menjadi tugas pokok dan fungsi dari
	Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak serta data komposisi Supervisor dan Ketua Tim
	pada masing-masing UP2 diperlukan dalam rangka pembinaan tersebut, maka Nota
	Dinas Kepala UP2 tentang Penunjukkan Supervisor dan Ketua Tim tersebut cukup
	ditembuskan kepada Sektertaris Direktorat Jenderal Pajak dan tidak perlu lagi
	ditembuskan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	19 Nopember 2008

Direktur Jenderal,
ttd,

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan:
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2.	Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
3.	Para Tenaga Pengkaji di lingkungan DJP; dan
4.	Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 588 kali - Dicetak 0 kali ›