Kamis, 23 Nopember 2017  

Peraturan Perpajakan

  • 50

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.011/2010

Ditetapkan tanggal 24 Februari 2010

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Semua Bea dan Cukai » Peraturan Menteri Keuangan » 2010 Topik: Pabean » Peraturan Menteri Keuangan » 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.011/2010
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
			MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

a.	bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri pembuatan kemasan infus di
	dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung
	pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan kemasan infus;

b.	bahwa terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan kemasan infus
	telah memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan bea masuk ditanggung
	pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan
	Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan
	Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;

c.	bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antara unit-unit terkait dengan Badan
	Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku pembina sektor industri pembuatan
	kemasan infus, terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan kemasan
	infus diperlukan pagu anggaran untuk bea masuk ditanggung pemerintah tahun
	anggaran 2010 sebesar Rp. 15.198.000.000,00 (lima belas miliar seratus sembilan
	puluh delapan juta rupiah);

d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan
	huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan
	Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung
	Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa
	Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk
	Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea
	Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan
	Kemasan Infus Untuk Tahun Anggaran 2010;

Mengingat:

1.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
	Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 4286);

3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4355);

4.	Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
	Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156,
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

5.	Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

6.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung
	Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa
	Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk
	Tahun Anggaran 2010;

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG
			PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN
			KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010.

			Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.	Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama
	membuat kemasan infus.

2.	Barang dan bahan untuk industri pembuatan kemasan infus yang selanjutnya disebut
	barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya
	termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, oleh
	perusahaan.

			Pasal 2

(1)	Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan
	Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
	Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.

(2)	Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
	dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.198.000.000,00 (lima belas miliar seratus
	sembilan puluh delapan juta rupiah).

(3)	Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana
	dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas
	Obat dan Makanan (BPOM), selaku kuasa pengguna anggaran.

			Pasal 3

(1)	Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan
	Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan
	ditandasahkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

(2)	Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
	memuat elemen data sebagai berikut:

	a.	nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB);

	b.	nama perusahaan;

	c.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

	d.	alamat;

	e.	kantor pabean tempat pemasukan barang;

	f.	uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;

	g.	pos tarif(HS);

	h.	jumlah/satuan barang;

	i.	perkiraan harga impor;

	j.	negara asal;

	k.	perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan

	l.	pimpinan perusahaan.

			Pasal 4

(1)	Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan
	Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14
	(empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2)	Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur
	Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri
	Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan
	oleh industri pembuatan kemasan infus untuk perusahaan tertentu.

(3)	Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur
	Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.

			Pasal 5

(1)	Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan
	Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan
	dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat
	membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN
	MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.011/2010" pada semua lembar Pemberitahuan
	Pabean Impor.

(2)	Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai
	dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan
	dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

			Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah pusat.

			Pasal 7

(1)	Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 4 ayat (2), wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan guna
	pembuatan kemasan infus dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

(2)	Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
	diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar
	2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi
	impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

			Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keuangan ini.

			Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan.

			Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan
tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri
Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	24 Februari 2010

Menteri Keuangan,
ttd,

Sri Mulyani Indrawati

Diundangkan di	:	Jakarta
Pada tanggal		:	24 Februari 2010

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia,
ttd,

Patrialis Akbar



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 109

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1031 kali - Dicetak 0 kali ›