Jumat, 13 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 48

Peraturan Pemerintah Nomor 48 TAHUN 1994

Ditetapkan tanggal 27 Desember 1994

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pengalihan Harta » Peraturan Pemerintah » 1994

Peraturan Pemerintah No 48 TAHUN 1994 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 48 TAHUN 1994

						TENTANG

			  PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
		           DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.	bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan dari 
	pengalihan tanah dan/atau bangunan merupakan Objek Pajak Penghasilan;
b.	bahwa orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan tanah 
	dan/atau bangunan wajib melunasi Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut;
c.	bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan 
	atas penghasilan tersebut dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dipandang perlu 
	mengatur pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 
	bangunan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat	:

1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 
	Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah 
	dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan 
	Lembaran Negara Nomor 3566);
4.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 
	Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
	terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
5.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 
	1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan 
	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
	Negara Nomor 3569);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 
	1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171);

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan 	:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS 
PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN


						Pasal 1

(1)	Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas 
	tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan.

(2)	Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
	a.	penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, 
		lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;
	b.	penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati
		dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk
		kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
	c.	penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah 
		guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan 
		khusus.


						Pasal 2

(1)	Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas
	tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, wajib membayar 
	sendiri Pajak Penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum akta, 
	keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau 
	bangunan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

(2)	Pejabat yang berwenang hanya menanda tangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau 
	risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila kepadanya dibuktikan oleh 
	Orang pribadi atau badan dimaksud bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
	dipenuhi dengan menyerahkan fotokopi Surat Setoran Pajak yang bersangkutan dengan menunjukan 
	aslinya.

(3)	Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah 
	lelang wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan, perjanjian, 
	kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pajak.

(4)	Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang  adalah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, 
	Camat, Pejabat Lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang
	-undangan yang berlaku.


						Pasal 3

(1)	Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas 
	tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dipungut Pajak 
	Penghasilan oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang 
	menyetujui tukar-menukar.

(2)	Bendaharawan atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetor Pajak Penghasilan 
	yang telah dipungut ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum melakukan pembayaran 
	kepada orang pribadi atau badan yang berhak menerimanya atau sebelum tukar-menukar 
	dilaksanakan.

(3)	Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat 
	Setoran Pajak atas nama orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau yang melakukan 
	tukar-menukar.

(4)	Bendaharawan atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan 
	mengenai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
	kepada Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 4 

(1)	Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) 
	adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau 
	bangunan.

(2)	Nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai yang tertinggi antara nilai 
	berdasarkan akta pengalihan hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak tanah dan/atau bangunan yang 
	bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
	Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, 
	kecuali :
	a.	dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat 
		yang bersangkutan;
	b.	dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Stb. 1908 Nomor 189 dengan 
		segala perubahannya ) adalah nilai menurut risalah tersebut.

(3)	Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Nilai Jual Obyek Pajak menurut 
	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan atau dalam 
	hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dimaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Obyek Pajak 
	menurut Surat Pemberitahuan Pajak terutang tahun pajak sebelumnya.

(4)	Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
	Bangunan, maka Nilai Jual Obyek Pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Obyek Pajak menurut Surat
	Keterangan yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah
	wewenangnya meliputi tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan.


						Pasal 5

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah :
a.	Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau
	bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan huruf b yang jumlah brutonya 
	kurang dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-
	pecah;

b.	Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau
	bangunan kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c;


c.	Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan
	hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada 
	badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi
	yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan 
	usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

d.	Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan warisan.


						Pasal 6

Ketentuan tentang pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan atau pengalihan 
hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Wajib Pajak badan sehubungan dengan usaha pokoknya di bidang
penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.


						Pasal 7

Badan Pertanahan Nasional hanya mengeluarkan surat keputusan pemberian hak, pengakuan hak, dan 
peralihan hak atas tanah, apabila permohonannya dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3), kecuali permohonan sehubungan dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.


						Pasal 8

Pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bagi orang pribadi bersifat
final dan bagi Wajib Pajak badan merupakan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dapat 
diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.


						Pasal 9

Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang yang 
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau ayat (3), dikenakan sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


						Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan
dan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Kehakiman 
dan/atau Menteri Dalam Negeri.


						Pasal 11

Atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1995 yang belum 
dibuatkan aktanya oleh pejabat yang berwenang diatur sebagai berikut :
a.	Apabila penghasilan atas pengalihan hak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan 
	Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang bersangkutan dan Pajak Penghasilannya telah dilunasi, maka 
	pelunasan Pajak Penghasilan tersebut menggantikan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 4 ayat (1);

b.	Apabila atas penghasilan dari pengalihan hak tersebut Pajak Penghasilannya telah dilunasi sampai
	dengan tanggal 31 Desember 1994 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994 tentang 
	Pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas 
	Tanah atau Tanah dan Bangunan, maka pelunasan Pajak Penghasilan tersebut menggantikan
	kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan dilaporkan dalam Surat 
	Pemberitahuan Tahunan.


						Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994 tentang 
Pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah atau 
Tanah dan Bangunan, dinyatakan tidak berlaku lagi.


						Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




							Ditetapkan di Jakarta
							pada tanggal 27 Desember 1994
							PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

							ttd

							SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS 
NEGARA  REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO




		        LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 77






					       PENJELASAN  
						 ATAS 

			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 48 TAHUN 1994

						TENTANG

			  PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
		           DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari 
penjualan atau pengalihan harta merupakan Obyek Pajak Penghasilan. Apabila orang pribadi atau badan 
menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, maka
penghasilan tersebut termasuk dalam pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf d Undang-undang tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan orang pribadi atau badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, 
dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, maka dengan Peraturan Pemerintah perlu diatur cara yang
lebih berdaya guna yaitu dengan mengaitkan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan atas 
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di maksud dengan penandatanganan akta, 
keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang, atau mengaitkannya dengan pembayaran yang 
dilakukan oleh bendaharawan atau pejabat negara.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, Pejabat lelang,
atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya 
boleh menandatangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang setelah kepadanya 
dibuktikan bahwa Pajak Penghasilan yang terutang telah dibayar. Dalam hal orang pribadi atau badan 
menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada 
pemerintah, termasuk ganti rugi karena pelepasan hak atau penyerahan hak atau cara lain kepada 
pemerintah, maka pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan dilakukan melalui pemungutan 
oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran tersebut.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

	Ayat (1)

		Atas pengalihan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak 
		atas tanah dan/atau bangunan, baik dalam kegiatan usahanya maupun di luar usahanya, 
		wajib dibayar atau dipungut Pajak Penghasilannya pada saat terjadinya transaksi tersebut.

	Ayat (2)

		Pengalihan hak dalam ayat ini adalah semua pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
		yang dapat dilakukan dengan cara  :
		a.	Penjualan, tukar-menukar termasuk ruilslag, perjanjian pemindahan hak, pelepasan 
			hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah 
			pihak yang bukan pemerintah.
		b.	Penjualan, tukar-menukar termasuk ruilslag, pelepasan hak, penyerahan hak, atau 
			cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, 
			termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan 
			persyaratan khusus misalnya penjualan atau pelepasan hak tanah kepada pemerintah 
			untuk proyek Rumah Sakit Umum dan untuk proyek kampus universitas.
		c.	Penjualan, tukar-menukar termasuk ruilslag, pelepasan hak, penyerahan hak, atau 
			cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
			umum yang memerlukan persyaratan khusus, yaitu pembebasan tanah oleh 
			pemerintah untuk proyek-proyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, 
			bendungan dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar 
			udara, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, 
			lahar dan bencana lainnya, dan fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 2

	Ayat (1)

		Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi 
		atau badan dari pengalihan hak atas Tanah dan/atau bangunan yang dilakukan kepada pihak 
		lain selain pemerintah, wajib dilakukan sendiri oleh orang pribadi atau badan yang 
		bersangkutan sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, ditandatangani oleh pejabat 
		yang berwenang. Sedangkan dalam hal penjualan lelang, Pajak Penghasilan yang terutang 
		disetorkan oleh Pejabat Lelang atas nama orang pribadi atau badan yang hartanya dilelang.

	Ayat (2)

		Untuk meningkatkan kepatuhan orang pribadi atau badan dalam memenuhi kewajiban 
		pajaknya, maka pejabat yang berwenang hanya diperbolehkan untuk menandatangani akta, 
		perjanjian, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas 
		tanah dan/atau bangunan tersebut apabila kepadanya dibuktikan bahwa orang pribadi atau 
		badan yang bersangkutan telah membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang.
		Pembuktian dilakukan oleh orang pribadi atau badan tersebut dengan menyerahkan foto copy 
		Surat Setoran Pajak serta dengan menunjukkan asli Surat Setoran Pajak dimaksud. 
		Ketentuan mengenai pembuktian tersebut tidak berlaku atas pengalihan hak atas tanah dan/
		atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

	Ayat (3) 

		Cukup jelas

	Ayat (4) 

		Cukup jelas.

Pasal 3

	Ayat (1)

		Pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang
		pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, 
		dilakukan melalui pemungutan Pajak Penghasilan oleh bendaharawan atau pejabat yang 
		melakukan pembayaran atau yang menyetujui tukar-menukar. Pemenuhan kewajiban Pajak 
		Penghasilan tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 5.

	Ayat (2) dan Ayat (3)

		Pemungutan Pajak Penghasilan tersebut bukan merupakan pemungutan Pajak Penghasilan 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
		Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994.
		Penyetoran Pajak Penghasilan yang dipungut dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran 
		Pajak atas nama orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau yang melakukan 
		tukar-menukar, dan bukan atas nama bendaharawan atau pejabat pemungut.
		Penyetoran Pajak Penghasilan melalui bank persepsi maupun Kantor Pos dan Giro dilakukan 
		sebelum pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh 
		penghasilan dilaksanakan.

	Ayat (4)

		Cukup jelas.

Pasal 4

	Ayat (1)

		Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan dan 
		Pajak Penghasilan yang wajib dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang berwenang 
		sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah 5% (lima persen) 
		dari jumlah bruto nilai pengalihan tersebut.

	Ayat (2)

		Besarnya nilai pengalihan sebagai dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang wajib 
		dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan, atau dipungut oleh bendaharawan atau pejabat
		yang berwenang, adalah nilai yang tertinggi antara nilai menurut akta dengan nilai menurut 
		Nilai Jual Obyek Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan/atau 
		bangunan yang bersangkutan dalam tahun pajak terjadinya pengalihan. Ketentuan ini 
		dimaksudkan untuk memperoleh nilai yang paling mendekati nilai yang sebenarnya.

		Dalam hal pengalihan kepada pemerintah, maka besarnya nilai pengalihan adalah 
		berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh pemerintah.

		Dalam hal pengalihan hak berdasarkan lelang, maka besarnya pengalihan adalah berdasarkan 
		nilai menurut risalah lelang.       
   
	Ayat (3) 

		Cukup jelas.

	Ayat (4)

		Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar, maka untuk memperoleh 
		besarnya Nilai Jual Obyek Pajak, orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan wajib 
		meminta surat keterangan mengenai besarnya Nilai Jual Obyek Pajak atas tanah dan/atau 
		bangunan untuk tahun pajak yang bersangkutan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
		Bangunan yang wilayah wewenangnya meliputi tanah dan/atau bangunan tersebut.

Pasal 5

	Pada dasarnya semua pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), namun untuk keadilan diberikan pengecualian dari 
	pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan.

	Huruf a

		Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dari 
		pengalihan kepada pihak lain atau kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk 
		kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus, sepanjang jumlah 
		pembayaran brutonya kurang dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah ) dan bukan 
		merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

		Lokasi pembangunan sarana kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus
		dapat dibangun di banyak tempat, misalnya untuk pembangunan sekolah, rumah sakit atau 
		kantor pemerintah.

	Huruf b

		Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 
		dan/atau bangunan kepada pemerintah dengan pembayaran ganti rugi yang akan digunakan 
		untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus, yaitu jalan umum, saluran 
		pembuangan air, waduk, bendungan, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara dan 
		fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan 
		bencana lainnya, serta fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

		Lokasi pembangunan sarana kepentingan umum tersebut memerlukan persyaratan khusus 
		misalnya untuk pelabuhan laut diperlukan tanah tertentu untuk memenuhi persyaratan 
		sebagai pelabuhan seperti kedalaman laut, arus laut, pendangkalan dan lain sebagainya.

	Huruf c

		Apabila orang pribadi atau badan melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
		sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan 
		lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial 
		termasuk yayasan atau organisasi sejenis lainnya, atau pengusaha kecil termasuk koperasi, 
		yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, 
		pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4) Undang-undang Nomor 7 
		Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 
		1994, maka keuntungan karena pengalihan tersebut bukan merupakan obyek pajak dan tidak 
		terutang Pajak Penghasilan. Termasuk dalam pengertian hibah adalah wakaf.

	Huruf d

		Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan warisan sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
		Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994,
		bukan merupakan Obyek Pajak.

Pasal 6

	Bagi Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan penjualan atau pengalihan hak atas tanah 
	dan/atau bangunan, pembayaran Pajak Penghasilannya adalah sebagai berikut :
	a.	untuk penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan 
		usaha pokoknya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan;
	b.	untuk penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang bukan dalam rangka 
		usaha pokoknya, misalnya penjualan bangunan kantor yang digunakan sendiri oleh 
		perusahaan real estate, berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7

	Cukup jelas.

Pasal 8

	Bagi orang pribadi, pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
	bersifat final, dan tidak digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam Surat Pemberitahuan 
	Tahunan Pajak Penghasilan.

	Bagi Wajib Pajak badan, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan digabungkan 
	dengan penghasilan lainnya dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. 
	Pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 6 
	diperlakukan sebagai pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dapat diperhitungkan 
	dengan Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 9 

	Cukup jelas.

Pasal 10

	Cukup jelas

Pasal 11

	Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1995, 
	namun akta penjualan atau pengalihannya baru dibuat oleh pejabat yang berwenang pada atau 
	setelah 1 Januari 1995, maka atas transaksi demikian diatur sebagai berikut :
	a.	Apabila penghasilan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
		Penghasilan tahun yang bersangkutan dan Pajak Penghasilannya telah dilunasi, maka
		pelunasan Pajak Penghasilan tersebut menggantikan kewajiban pembayaran sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

		Contoh :
		A pada tanggal 20 November 1993 menjual sebidang tanah kepada PT BUN Jakarta seharga 
		Rp.200.000.000,00 dan aktanya baru dibuat oleh pejabat yang berwenang pada atau setelah 
		1 Januari 1995. Apabila penghasilan atas penjualan tanah tersebut telah dilaporkan oleh A 
		dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 1993 dan Pajak Penghasilannya telah 
		dilunasi, maka saat pembuatan akta cukup dilampiri dengan keterangan dari Kantor 
		Pelayanan Pajak tempat A terdaftar yang menyatakan bahwa Pajak Penghasilan atas 
		penjualan tanah tersebut telah dilunasi.

		Sebaliknya apabila A belum melaporkan penghasilan dari penjualan tanah tersebut dalam
		Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 1993, maka Pajak Penghasilan yang 
		terutang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini harus dibayar sebelum akta 
		tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

	b.	Apabila atas pengalihan tersebut Pajak Penghasilannya telah dilunasi sampai dengan tanggal 
		31 Desember 1994 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994 tentang 
		Pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak 
		Atas Tanah atau Tanah dan Bangunan, maka pelunasan Pajak Penghasilan tersebut 
		menggantikan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

		Contoh :
		B pada tanggal 10 Desember 1994 menjual sebidang tanah dan bangunan kepada C di muka 
		notaris dengan akta perjanjian pengikatan untuk penjualan tanah dan bangunan seharga 
		Rp. 200.000.000,00 yang Pajak Penghasilannya telah dilunasi tanggal 10 Desember 1994 
		sebesar 3% x Rp.200.000.000,00 = Rp.6.000.000,00. Karena kewajiban Pajak Penghasilan 
		Pasal 25 atas penjualan tanah dan bangunan B telah dilunasi sebelum 1 Januari 1995, 
		walaupun akta penjualan tanah dan bangunan B kepada C baru dibuat setelah 1 Januari 1995, 
		maka pembayaran tersebut menggantikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan menurut 
		ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan 
		Tahunan tahun 1994. Dalam hal B belum membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 berdasarkan 
		Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994, maka diperlakukan ketentuan Peraturan 
		Pemerintah ini.

Pasal 12

	Cukup jelas.

Pasal 13

	Cukup jelas




		      TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3580
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan Peraturan
  • -
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1303 kali - Dicetak 0 kali ›