Senin, 20 Nopember 2017  

Peraturan Perpajakan

  • 2

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010

Ditetapkan tanggal 26 Januari 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/6/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
Arsip Cari Peraturan Lainnya Topik: Peraturan Pajak Atas Impor » Peraturan Menteri Perdagangan » 2010

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 02/M-DAG/PER/1/2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/6/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
Nomor	: 02/M-DAG/PER/1/2010
Tanggal	: 26-01-2010
Perihal	: 
Lamp	: PER02MDAGPER1.10.PDF



			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
			MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.	bahwa dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya saing industri Tekstil
	Produk Tekstil (TPT) nasional, perlu untuk menyempurnakan Peraturan Menteri
	Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan
	Produk Tekstil;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
	menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat:

1.	Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);

2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3274);

3.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing
	The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
	Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

4.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
	Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

5.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan
	Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
	Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);

6.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 3821);

7.	Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung
	Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

8.	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon
	I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali
	terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;

9.	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
	Kementerian Negara;

10.	Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
	Bersatu II;

11.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002
	tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) sebagaimana telah diubah dengan
	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008;

12.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan
	Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
	dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

13.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan
	Impor Tekstil dan Produk Tekstil;

14.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka
	Pengenal Importir (API);

15.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan
	Umum Di Bidang Impor;

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
			PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/6/2009
			TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT).

			Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009
tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) diubah sebagai berikut:

1.	Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 10

	(1)	TPT hasil olahan dari Kawasan Berikat yang dimasukkan ke tempat lain dalam
		Daerah Pabean tidak berlaku ketentuan kewajiban IP-Tekstil.

	(2)	TPT hasil olahan dari Kawasan Berikat yang sebagian atau seluruh bahan
		bakunya merupakan TPT asal impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran
		Peraturan Menteri ini, yang dimasukkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean
		berlaku ketentuan kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis.

	(3)	TPT hasil olahan dari Kawasan Berikat yang seluruh bahan bakunya berasal
		dari produksi dalam negeri, yang dimasukkan ke tempat lain dalam Daerah
		Pabean tidak berlaku ketentuan kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis.

	(4)	TPT hasil olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan
		verifikasi atau penelusuran teknis di Kawasan Berikat oleh Surveyor yang telah
		ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor
		948/M-DAG/KEP/7/2009 tentang Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana
		Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

2.	Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang
	Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil diubah, sehingga menjadi sebagaimana
	tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
	Menteri ini.

			Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	26 Januari 2010

Menteri Perdagangan R.I.,
ttd,

Mari Elka Pangestu

Historis Peraturan

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1328 kali - Dicetak 0 kali ›