Sabtu, 14 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 230

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 230/KMK.03/2001

Ditetapkan tanggal 30 April 2001

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Subjek Pajak » Keputusan Menteri Keuangan » 2001 Topik: Semua PPh » Keputusan Menteri Keuangan » 2001

Keputusan Menteri Keuangan No 230/KMK.03/2001 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 230/KMK.03/2001

						TENTANG

		 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 
          TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI 
	        INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN 

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

a.	bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan Direktur Al-Haramain Islamic Foundation 
	Nomor: 01/HIF-JKT/1421 tanggal 18 Juli 2000 dan Direktur ASEAN Foundation Nomor 003/AF/XI/00 
	tanggal 2 Nopember 2000, diperoleh kesimpulan bahwa AI-Haramain Islamic Foundation dan ASEAN 
	Foundation telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai organisasi internasional yang tidak 
	termasuk sebagai subjek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 huruf c 
	dan huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
	diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
	Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang 
	organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak 
	Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan;

Mengingat	:

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3984);

2.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
	telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3.	Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah 
	Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;

4.	Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

5.	Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.1042/PO/VIII/99/28/01 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan 
	dan Peninjauan Kembali Keanggotaan Indonesia Serta Pembayaran Kontribusi Pemerintah Republik 
	Indonesia pada Organisasi Internasional;

6.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-organisasi Internasional dan 
	Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan;

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN 
ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN.


						Pasal I

Mengubah Lampiran II butir II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 dengan menambah 2 
(dua) nomor, yaitu nomor 7 dan nomor 8 sehingga keseluruhan butir II berbunyi sebagai berikut:

"II.	Organisasi-Organisasi Internasional lainnya:
	1.	NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)
	2.	HSF (Hans Seidel Foundation)
	3.	DAAD (Deutcher Achademischer Austaushdienst)
	4.	IBF (The Inverso Baglivo)
	5.	WCS (The Wildlife Conservation Society)
	6.	BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association) 
	7.	AI-Haramain Islamic Foundation 
	8.	ASEAN Foundation."


						Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini  mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2001
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan Peraturan
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1068 kali - Dicetak 0 kali ›