Jumat, 13 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 601

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.03/2005

Ditetapkan tanggal 27 Desember 2005

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Subjek Pajak » Keputusan Menteri Keuangan » 2005 Topik: Semua PPh » Keputusan Menteri Keuangan » 2005

Keputusan Menteri Keuangan No 601/KMK.03/2005 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 601/KMK.03/2005

						TENTANG

	     PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 
	        TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN 
          ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.	bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penelitian antara CIRAD (Centre de Cooperation 
	Internationale en Recherche Agronomique pour le Development) dan PT Sofcin Indonesia Medan, 
	CIRAD menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu mencabut fasilitas CIRAD sebagai Subjek Pajak
	Penghasilan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 huruf c
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
	diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu
	menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri 
	Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat 
	Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan.

Mengingat :

1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3984);
2.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
	telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3.	Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah 
	Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;
4.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
5.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-organisasi Internasional dan 
	Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
	243/KMK.03/2003

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN 
ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN.


						Pasal I

Mengubah Lampiran I butir V dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-
organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai 
Subyek Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 243/KMK.03/2003 dengan mencabut angka Romawi V Nomor Urut 31, sehingga keseluruhan
butir V berbunyi sebagai berikut :

V.	Organisasi-Organisasi Internasional Lainnya :
    	1.	Asean Secretariat
        	2.	EEC (European Economic Community)
        	3.	SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization)
    	4.	ACE (The ASEAN Centre for Energy)    
    	5.	NORAD (The Norwegian Agency for International Development)    
    	6.	FPP Int. (Foster Parents Plan Int.)    
    	7.	PCI (Project Concern International)    
	8.	Danish Save The Children Organization    
    	9.	IDRC ( The International Development Research Centre)    
    	10.	Kerjasama Teknik Di bidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA -Republik Indonesia    
    	11.	WWF (The World Wildlife Fund)    
    	12.	The Population Council - Republik Indonesia    
    	13.	NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Association)    
    	14.	MCC (The Mennonite Central Committee Of Akron Pensylvania USA) - Pemerintah Republik 
		Indonesia.    
    	15.	The Commission of The European Communities - Pemerintah Republik Indonesia    
    	16.	OISCA INT. (The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement 
		International) - Pemerintah Republik Indonesia    
    	17.	World Relief Cooperation - Pemerintah Republik Indonesia    
    	18.	IFDC (The International Fertilizer Development Center) - Pemerintah Republik Indonesia    
    	19.	The Damien Foundation    
    	20.	APCU (The Asean Heads of Population Coordination Unit)    
    	21.	SIL (The Summer Institute of Linguistics , Inc.)    
    	22.	IPC (The International Pepper Community)    
    	23.	APCC (Asian Pacific Coconut Community)    
    	24.	INTELSAT (International Telecommunication Satellite Organization)    
	25.	PROJECT HOPE (The People Health Foundation, Inc.)    
    	26.	CIP (The International Potato Centre)    
    	27.	USC CANADA (The Unitarian Service Committee of Canada)    
    	28.	ICRC (The International Committee of Red Cross)    
    	29.	Terre Des Hommes Netherlands    
    	30.	INTERWARDER (Interwarder , East Asia Pacific Shorebird Study Programme)    
    	31.	CIMMYT (The International Maize and Wheat Improvement Centre)    
    	32.	HKI (Helen Keller International, Inc.)    
    	33.	Taipei Economic and Trade Office    
    	34.	FADO (Felemish Organization for Assistance on Development)    
    	35.	Sasakawa Memorial Health Foundation    
    	36.	KAS (Konrad Adenauer Stiftung)    
    	37.	SACFU (The South Australian CRANIO - FACIAL Unit)    
    	38.	Program for Appropriate Technology in Health, USA-PATH    
    	39.	ADC (Agriculture Development Council, Inc.)    
    	40.	SCF (The Save The Children Federation / Community Development Foundation)    
    	41.	ICBP (The International Council for Bird Preservation)    
    	42.	CIFOR (The Center for International Forestry Research)    
    	43.	Islamic Development Bank    
    	44.	Kyoto University- Jepang    
    	45.	CCA (the Canadian Cooperative Association)    
    	46.	ICRAF (the International Centre for Research in Agroforestry)    
    	47.	Swisscontact - Swiss Foundation for Technical Cooperation    
    	48.	Winrock International    
    	49.	Stichting Tropenbos    
    	50.	Utrecht University - Netherlands    
    	51.	The Moslem World League (Rabita)    
    	52.	Research Division Komatsu Ltd    
	53.	EIB (European Investment Bank)


						Pasal II

CIRAD (Centre de Cooperationale en Recherche Agronomique pour le Deveploment) sejak menjalankan usaha
atau kegiatan lain yang memperoleh penghasilan dari Indonesia wajib memenuhi kewajiban perpajakan
terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2005
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan Peraturan
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1293 kali - Dicetak 0 kali ›