Senin, 20 Nopember 2017  

Peraturan Perpajakan

  • 56

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/10/2009

Ditetapkan tanggal 23 Oktober 2009

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
Arsip Cari Peraturan Lainnya Topik: Peraturan Pajak Atas Ekspor » Peraturan Menteri Perdagangan » 2009

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 56/M-DAG/PER/10/2009
PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
			MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri
	Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga
	Patokan Ekspor atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar, perlu pengaturan
	mengenai penetapan Harga Patokan Ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea
	keluar;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
	ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan; Mengingat:

Mengingat:

1.	Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);

2.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
	Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap
	Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116,
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);

4.	Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung
	Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

5.	Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
	Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II;

6.	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
	diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

7.	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon
	I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali
	terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

8.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998
	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
	01/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;

9.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan
	Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
	dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

10.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara
	Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar;

11.	Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 929/M-DAG/KEP/6/2009 tentang Pembentukan
	Tim Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang yang Dikenakan Bea Keluar;

12.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang
	Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;

Memperhatikan:

1.	Hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 22 Oktober 2009 dengan instansi dan asosiasi
	terkait tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) komoditi Kelapa Sawit, CPO
	dan Produk Turunannya dan Kayu, Rotan serta Kulit untuk periode November 2009;

2.	Surat Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen
	Pertanian Nomor: 596/PP.220/G/10/2009 tanggal 22 Oktober 2009 perihal Usulan HPE
	Periode Bulan November 2009 untuk Kelapa Sawit dan Produk Turunannya.

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA
			PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA
			KELUAR.

			Pasal 1

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata
internasional atau harga rata-rata FOB dalam satu bulan terakhir sebelum penetapan HPE.

			Pasal 2

(1)	Tarif Bea Keluar untuk komoditi Kelapa Sawit dan turunannya berpedoman pada harga
	referensi yang didasarkan pada harga rata-rata CPO CIF Rotterdam satu bulan
	sebelum Penetapan HPE.

(2)	Harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar USD 669,29/MT.

(3)	Berdasarkan harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tarif Bea
	Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Kolom 1 Lampiran II Peraturan Menteri
	Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Penetapan
	Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

			Pasal 3

HPE untuk komoditi Kelapa Sawit, CPO serta Produk Turunannya ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

			Pasal 4

HPE untuk Komoditi Kayu, Rotan dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II Peraturan Menteri ini.

			Pasal 5

HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Peraturan Menteri ini digunakan
sebagai dasar Penetapan Harga Ekspor untuk perhitungan Bea Keluar oleh Menteri Keuangan.

			Pasal 6

HPE sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku terhitung dari tanggal
1 November 2009 sampai dengan tanggal 30 November 2009.

			Pasal 7

Dalam hal masa berlaku HPE telah habis berdasarkan Peraturan Menteri ini dan HPE yang baru
belum ditetapkan, maka HPE sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sebagai dasar perhitungan Bea Keluar sampai
ditetapkannya HPE yang baru.

			Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
49/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor
yang Dikenakan Bea Keluar beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

			Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2009. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	23 Oktober 2009.

Menteri Perdagangan R.I.,
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,
ttd,

Diah Maulida
Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1217 kali - Dicetak 0 kali ›