Sabtu, 14 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 21

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 21/PJ.41/2001

Ditetapkan tanggal 25 Juni 2001

KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Surat Pemberitahuan (SPT) » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2001 Topik: Semua PPh » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2001

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											         25 Juni 2001

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 21/PJ.41/2001

						TENTANG

	 KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 
		                          UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-207/PJ./2001 
tanggal 12 Maret 2001 tentang Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 
Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan ini diberikan beberapa penegasan sebagai berikut :

1.	Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 diatur bahwa 
	besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 
	untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan 
	Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
	a.	Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta 
		Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 22; dan
	b.	Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
	dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

2.	Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 535/KMK.04/2000 tentang Wajib Pajak 
	Tertentu yang Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan disebutkan bahwa 
	yang dimaksud Wajib Pajak Tertentu adalah :
	a.	Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak 
		Kena Pajak;
	b.	wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas.

3.	Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas disebutkan bahwa tidak 
	termasuk yang Dikecualikan Dari Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
	Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi adalah :
	a.	Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai kewajiban membayar angsuran Pajak 
		Penghasilan Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan;
	b.	Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai kewajiban membayar angsuran Pajak 
		Penghasilan Pasal 25 tahun pajak berjalan karena menerima/memperoleh penghasilan teratur 
		yang tidak terkena pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, 
		dan atau Pajak Penghasilan Final, sekalipun bukan merupakan penghasilan dari usaha dan 
		atau pekerjaan bebas, maka atas kewajiban pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 
		25 tersebut tetap harus dilaporkan pembayarannya dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
		Penghasilan Pasal 25;
	c.	Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan orang asing (ekspatriat) yang memperoleh 
		penghasilan teratur termasuk dari luar negeri yang menurut ketentuan Undang-undang Pajak 
		Penghasilan Indonesia harus dilaporkan sebagai penghasilan di Indonesia atau yang menurut 
		ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku hak pemajakannya ada 
		pada negara Indonesia.

4.	Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja walaupun telah 
	dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh masing-masing pemberi kerja apabila yang bersangkutan 
	mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam tahun berjalan tidak termasuk yang 
	dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sehingga tetap diwajibkan 
	membayar angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
	Penghasilan (SPT Masa PPh) Pasal 25.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd,

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1526 kali - Dicetak 0 kali ›