Kamis, 12 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 8

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 08/PJ.313/1995

Ditetapkan tanggal 10 Juli 1995

PPh PASAL 23 ATAS PERSEWAAN ALAT ANGKUTAN DARAT
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 23 » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1995 Topik: Semua PPh » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1995

Surat Edaran Dirjen Pajak No SE - 08/PJ.313/1995 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											          10 Juli 1995

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 08/PJ.313/1995

						TENTANG

		             PPh PASAL 23 ATAS PERSEWAAN ALAT ANGKUTAN DARAT

				           DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, sewa dan penghasilan lain sehubungan 
dengan penggunaan harta, dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% 
dari perkiraan penghasilan netto. Untuk membedakan apakah pembayaran sewa atas penggunaan kendaraan 
angkutan darat termasuk sebagai sewa atau penghasilan lain sehubungan penggunaan harta yang dikenakan 
pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau termasuk sebagai penerimaan jasa angkutan darat, perlu 
diberikan penegasan sebagai berikut :

1.	Termasuk sebagai sewa alat angkutan darat dan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan 
	Pasal 23 adalah :
	1.1.	Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicharter 
		untuk jangka waktu tertentu baik secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan
		suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan 
		Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 
		23 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 50/PJ./1994 
		tanggal 27 Desember 1994, misalnya untuk antar jemput karyawan suatu perusahaan atau 
		antar jemput anak sekolah suatu Yayasan atau untuk kepentingan lainnya, sehingga 
		mengakibatkan masyarakat umum tidak dapat lagi menumpang kendaraan umum yang 
		bersangkutan.

	1.2.	Sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata dan milik orang 
		pribadi yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewakan kepada Wajib 
		Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 
		sesuai tersebut pada butir 1.1. di atas.

	1.3.	Sewa kendaraan berupa truck, mobil derek, taksi milik perusahaan/orang pribadi tersebut 
		pada butir 1.1 dan butir 1.2 yang disewa atau charter oleh suatu perusahaan angkutan untuk 
		keperluan operasi usaha angkutan darat atau untuk keperluan lain.

2.	Termasuk sebagai jasa angkutan darat dan tidak merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan
	 Pasal 23 :
	2.1.	Jasa angkutan kendaraan perusahaan taksi yang disewa/charter sesuai tarif argometer.
	2.2.	Jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut barang dari tempat 
		pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasar 
		banyak atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan, sepanjang kontrak/
		perjanjian tersebut dibuat semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut 
		sampai ditempat tujuan pada waktunya.
	2.3.	Jasa angkutan kereta api yang dilakukan oleh Perumka Kereta Api.

3.	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa :
	3.1.	Yang wajib memotong Pajak PPh Pasal 23 atas sewa tersebut pada butir 1 adalah :
		a).	Subjek Pajak badan dalam negeri termasuk yayasan dan bentuk usaha tetap atau 
			perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
		b).	Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 
			sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 
			KEP-50/PJ./1994 tanggal 27 Desember 1994.
		c).	Badan Pemerintah;
		d).	Penyelenggara kegiatan.

	3.2.	Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa :
		a.	Besarnya PPh Pasal 23 atas sewa adalah 15% dari perkiraan penghasilan netto;
		b.	Besarnya perkiraan penghasilan netto adalah sesuai dengan Keputusan Direktur 
			Jenderal Pajak Nomor : KEP-10/PJ./1995 tanggal 31 Januari 1995.

	3.3.	Pemotong PPh Pasal 23 atas sewa sebagaimana dimaksud pada butir 3.1. wajib memotong, 
		menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 23 yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-
		undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 
		Tahun 1994 beserta peraturan pelaksanaannya.

Ketentuan-ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini dinyatakan
tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1797 kali - Dicetak 0 kali ›