Kamis, 12 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 552

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 552/PJ./2001

Ditetapkan tanggal 7 Agustus 2001

PENETAPAN NILAI STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPN Umum » Keputusan Dirjen Pajak » 2001 Topik: Semua PPN » Keputusan Dirjen Pajak » 2001 Topik: Semua PPN » Keputusan Dirjen Pajak » 2001

Keputusan Dirjen Pajak No KEP - 552/PJ./2001 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan dan kondisi terakhir peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut. Untuk melihat detail peraturan terkait Klik disini
			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 552/PJ./2001

					          TENTANG

 PENETAPAN NILAI STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA 
  DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK 
                         PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.	bahwa produk rekaman suara yang beredar harus dibubuhi stiker lunas PPN yang berfungsi sebagai 
	bukti pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan produk 
	rekaman suara oleh produsen rekaman suara;
b.	bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000, Dasar Pengenaan Pajak 
	untuk produk rekaman suara adalah sebesar harga jual rata-rata;
c.	bahwa penetapan nilai stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai sebagai tanda lunas Pajak Pertambahan 
	Nilai atas penyerahan produk rekaman suara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur 
	Jenderal Pajak Nomor KEP-131/PJ./2000 tidak sesuai lagi dengan harga jual produk rekaman suara 
	yang beredar;
d.	bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal 
	Pajak tentang Penetapan Nilai Stiker lunas PPN Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk 
	Rekaman Suara dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan Rekomendasi Untuk Penebusan Stiker 
	lunas PPN serta Tata Cara Penebusan Dan Pelaporannya;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 
	Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan 
	Lembaran Negara Nomor 3986);
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
	Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas 
	Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran 
	Negara Nomor 4061); 
4.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89a/KMK.04/2000 tentang Bentuk, Ukuran, 
	Warna, Isi dan Teks Stiker lunas PPN Lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas Produk Rekaman Suara 
	di atas Pita Kaset, Compact Disc, Video Compact Disc dan Laser Disc; 
5.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi 
	Surat Pemberitahuan Serta Keterangan atau Dokumen Yang Harus Dilampirkan;
6.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai 
	Dasar Pengenaan Pajak;
7.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-12/PJ./1995 tentang Bentuk dan Isi Surat 
	Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan SPT Masa PPN Bagi Pengusaha 
	Kena Pajak Pedagang Eceran yang Memilih Menggunakan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, 
	Keterangan dan Dokumen Yang Harus Dilampirkan, serta Buku Petunjuk Pengisiannya;
8.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan atau Dokumen Lain 
	yang Harus Dilampirkan Dalam Surat Pemberitahuan;

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN NILAI STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN 
NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN 
REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA 
PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA


						Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
1	 Produk rekaman suara adalah kaset, compact disc, dan video compact disc, yang berisi rekaman 
	suara atau rekaman suara beserta tayangan gambar, dengan pengelompokan sebagai berikut:
	a.	Kaset isi jenis A adalah :
		1)	Kaset yang berisi lagu berbahasa Indonesia dan yang berisi lagu campuran yang 
			berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah, yang seluruh pencipta dan penyanyinya 
			Warga Negara Indonesia; atau
		2)	Kaset yang berisi lagu instrumentalia yang seluruh penciptanya Warga Negara 
			Indonesia;
	b.	Kaset isi jenis B adalah :
		1)	Kaset yang berisi lagu berbahasa asing dan yang berisi lagu campuran yang 
			berbahasa asing dan berbahasa Indonesia/Daerah, selain lagu keagamaan;
		2)	Kaset yang berisi lagu yang satu atau lebih penciptanya atau penyanyinya warga 
			negara asing; atau 
		3)	Kaset yang berisi lagu instrumentalia yang satu atau lebih penciptanya warga negara 
			Asing;
	c.	Kaset isi jenis C adalah:
		1)	Kaset yang berisi lagu yang seluruhnya berbahasa daerah yang seluruh pencipta dan 
			penyanyinya warga negara Indonesia;
		2)	Kaset yang berisi rekaman cerita, lawak, wayang, dan rekaman yang sejenis lainnya 
			dalam bahasa Indonesia/Daerah; atau 
		3)	Kaset yang berisi suara burung dan suara hewan lainnya; atau
		4)	Kaset yang berisi lagu keagamaan;
	d.	Compact Disc jenis CD.1 adalah:
		1)	Compact Disc yang berisi lagu berbahasa Indonesia dan yang berisi lagu campuran 
			yang berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah, yang seluruh pencipta dan 
			penyanyinya warga negara Indonesia;
		2)	Compact Disc yang berisi lagu instrumentalia yang seluruh penciptanya warga negara 
			Indonesia; atau 
		3)	Compact Disc yang berisi lagu keagamaan;
	e.	Compact Disc jenis CD.2 adalah :
		1)	Compact Disc yang berisi lagu berbahasa asing dan yang berisi lagu campuran yang 
			berbahasa asing dan berbahasa Indonesia/Daerah, selain lagu keagamaan;
		2)	Compact Disc yang berisi lagu yang satu atau lebih penciptanya atau penyanyinya 
			warga negara asing; atau
		3)	Compact Disc yang berisi lagu instrumentalia yang satu atau lebih penciptanya 
			warga negara asing;
	f.	Video Compact Disc jenis VCDK.1 adalah:
		1)	Video Compact Disc yang berisi lagu berbahasa Indonesia dan yang berisi lagu 
			campuran yang berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah beserta tayangan 
			gambar (Video Compact Disc Karaoke), yang seluruh pencipta dan penyanyinya 
			warga negara Indonesia;
		2)	Video Compact Disc yang berisi lagu instrumentalia beserta tayangan gambar (Video 
			Compact Disc Karaoke) yang seluruh penciptanya warga negara Indonesia; atau 
		3)	Video Compact Disc yang berisi lagu keagamaan beserta tayangan gambar 
			(Video Compact Disc Karaoke);
	g.	Video Compact Disc jenis VCDK.2 adalah :
		1)	Video Compact Disc yang berisi lagu berbahasa asing dan yang berisi lagu campuran 
			yang berbahasa asing dan berbahasa Indonesia/daerah beserta tayangan gambar 
			(Video Compact Disc Karaoke), selain lagu keagamaan;
		2)	Video Compact Disc yang berisi lagu beserta tayangan gambar (Video Compact Disc 
			Karaoke) yang satu atau lebih penciptanya atau penyanyinya warga negara asing; 
			atau
		3)	Video Compact Disc yang berisi lagu instrumentalia beserta tayangan gambar (Video 
			Compact Disc Karaoke) yang satu atau lebih penciptanya warga negara asing; 

2.	Stiker adalah stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri 
	Keuangan Nomor 89a/KMK.04/2000 sebagai tanda lunas Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan 
	produk rekaman suara.


						Pasal 2

(1)	Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas 
	penyerahan produk rekaman suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah sebesar 
	Harga Jual Rata-rata.

(2)	Besarnya Harga Jual Rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar:
	a.	Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per buah untuk kaset isi jenis A;
	b.	Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per buah untuk kaset isi jenis B;
	c.	Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per buah untuk kaset isi jenis C;
	d.	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per buah untuk Compact Disc jenis CD.1;
	e.	Rp. 48.000,00 (empat delapan ribu rupiah) per buah untuk Compact  Disc jenis CD.2;
	f.	Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per buah untuk Video Compact Disc jenis VCDK.1;
	g.	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per buah untuk Video Compact Disc jenis 
		VCDK.2.

(3)	Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar 10% 
	(sepuluh persen) dari harga jual rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu sebesar :
	a.	Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) per buah untuk kaset isi jenis A;
	b.	Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per buah untuk kaset isi jenis B;
	c.	Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per buah untuk kaset isi jenis C;
	d.	Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per buah untuk Compact Disc jenis CD.1;
	e.	Rp. 4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) per buah untuk Compact Disc jenis CD.2;
	f.	Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per buah untuk Video Compact Disc jenis VCDK.1;
	g.	Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per buah untuk Video Compact Disc jenis VCDK.2.

(4)	Dalam setiap Harga jual Rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah termasuk nilai tambah 
	atas penyaluran/keagenan produk rekaman suara.


						Pasal 3

Atas penyerahan produk rekaman suara lainnya selain produk rekaman suara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 1, seperti Kaset, Video Compact Disc (VCD) dan Compact Disc (CD) yang berisi materi buku 
pelajaran umum termasuk pelajaran bahasa, pelajaran keagamaan, Laser Disc Karaoke (LD.K) dan Digital 
Versatile Disc Karaoke (DVD.K), dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan umum Pajak 
Pertambahan Nilai.


						Pasal 4

(1)	Produsen rekaman suara wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya 
	meliputi tempat kedudukannya atau tempat kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 
	Kena Pajak.

(2)	Penyalur atau agen yang semata-mata melakukan penyerahan produk rekaman suara sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(3)	Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang juga memperdagangkan produk rekaman suara 
	yang dalam menghitung pajaknya memilih untuk menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan 
	Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 567/KMK.04/2000, wajib
	memungut PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) dari harga jual Barang Kena Pajak dan 
	menyetorkan ke Kas Negara sebesar 2% (dua persen) dari jumlah seluruh penyerahan barang 
	dagangannya.


						Pasal 5

(1)	Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipungut oleh 
	produsen rekaman suara dan disetor dengan cara penebusan stiker.

(2)	Penebusan stiker sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan Surat 
	Setoran Pajak atau dengan memperhitungkan Pajak Masukan.

(3)	Pajak Masukan yang dapat digunakan untuk penebusan stiker adalah Pajak Pertambahan Nilai yang 
	telah dipungut atau disetor atas:
	a.	pembayaran royalti sesuai perjanjian;
	b.	pembayaran pencetakan label;
	c.	pembayaran biaya perekaman;
	d.	pembelian kaset kosong;
	e.	pembayaran jasa periklanan pada televisi, radio, majalah, dan surat kabar;
	f.	pembelian atau pembuatan master rekaman.

(4)	Pembayaran atas pencetakan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi 
	pembayaran untuk: 
	a.	pencetakan cover rekaman suara;
	b.	pembelian kotak pembungkus rekaman suara; 
	c.	pembelian sampul pembungkus rekaman suara.

(5)	Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang digunakan untuk menebus stiker harus 
	sesuai dengan jenis produk rekaman yang dimintakan stiker.

(6)	Apabila Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkenaan dengan pembayaran/
	pembelian yang menyangkut beberapa jenis produk rekaman dalam 1 (satu) Faktur Pajak maka 
	Pajak Masukan tersebut dapat digunakan untuk menebus stiker salah satu jenis produk rekaman 
	suara yang berkaitan.

(7)	Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat digunakan untuk penebusan stiker untuk 
	Masa Pajak yang sama.

(8)	Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang belum dipergunakan untuk penebusan 
	stiker atau belum dikreditkan pada Masa Pajak yang sama, dapat dipergunakan untuk penebusan 
	stiker atau dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya 
	Masa Pajak yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya.

(9)	Pajak Masukan lainnya selain Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang dapat 
	dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dapat dikreditkan 
	pada Masa Pajak yang sama atau Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
	berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya.

(10)	Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN pada suatu Masa Pajak tidak dapat 
	digunakan untuk menebus stiker melalui pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan.

(11)	Dalam hal jumlah nilai stiker yang diminta lebih besar dari jumlah Pajak Masukan sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (2), maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar tersebut harus 
	disetor tunai ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

(12)	Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dipergunakan untuk menebus stiker pada suatu Masa Pajak 
	harus dilaporkan pada SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama, yaitu Masa Pajak diterimanya 
	permohonan penebusan stiker secara lengkap.

(13)	Contoh pengisian SPT Masa PPN untuk produsen rekaman suara adalah sebagaimana dimaksud dalam 
	Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.


						Pasal 6

(1)	Untuk melakukan penebusan stiker, Produsen rekaman suara diwajibkan mengajukan surat 
	permohonan dengan dilampiri:
	a.	Fotokopi atas dokumen-dokumen yang bernilai tetap seperti akte pendirian perusahaan, NPWP 
		dan Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Surat Ijin Usaha Industri/Surat Ijin 
		Usaha Perdagangan.
	b.	Surat atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Keputusan Direktur Jenderal 
		Pajak ini.

(2)	Dalam hal tidak terjadi perubahan status perusahaan dan masa berlakunya dapat diketahui dengan 
	jelas, dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a cukup dilampirkan satu kali yaitu pada 
	saat pengajuan permohonan yang pertama dan atau pada awal Tahun Pajak berikutnya.

(3)	Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diajukan untuk setiap penebusan 
	setiap jenis stiker dalam satu Masa Pajak.


						Pasal 7

Asosiasi pengusaha rekaman yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam rangka 
penebusan stiker adalah:
1.	ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya,
2.	ASPRINDO (Asosiasi Pengusaha Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya,
3.	PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia) yang diwakili 
	pengurusnya.


						Pasal 8

(1)	Pelayanan pemberian stiker untuk Produsen Rekaman Suara yang dikukuhkan sebagai PKP dalam 
	Wilayah kerja Kantor Wilayah IV DJP Jaya I dan Kantor Wilayah V DJP Jaya II dilaksanakan oleh 
	Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan sesuai dengan tempat produsen rekaman tersebut dikukuhkan 
	sebagai PKP.

(2)	Pelayanan pemberian stiker untuk Produsen Rekaman Suara selain Produsen Rekaman Suara 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kanwil VI DJP Jaya Khusus.

(3)	Permohonan penebusan stiker diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung 
	sejak saat permohonan tersebut diterima lengkap sampai dengan penerbitan surat permintaan stiker 
	ke Perum Peruri.


						Pasal 9

Tata cara penatausahaan penebusan stiker dan pelaporannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 
III Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.


						Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
KEP-131/PJ./2000 tanggal 8 Mei 2000 tentang penetapan Nilai Stiker lunas PPN Tanda Lunas PPN Atas 
Penyerahan Pita Rekaman Suara (Kaset Isi), Rekaman Suara/Lagu di Atas Disc (Compact Disc), Dan Rekaman 
Lagu Beserta Tayangan Gambar di Atas Disc Jenis Video Compact Disc Karaoke (VCD.K) Dan Jenis Laser Disc 
Karaoke (LD.K) dan Penunjukan Asosiasi yang Memberikan Rekomendasi untuk Penebusan Stiker lunas PPN, 
dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 11

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk penebusan stiker lunas PPN mulai tanggal 13 Agustus 
2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia




Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 7 Agustus 2001
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd,

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan dan Pencabutan Peraturan
  • -
  • -
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1092 kali - Dicetak 0 kali ›