Senin, 17 Juni 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 82

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.03/2003

Ditetapkan tanggal 28 Februari 2003

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 536/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Surat Pemberitahuan (SPT) » Keputusan Menteri Keuangan » 2003 Topik: Semua KUP » Keputusan Menteri Keuangan » 2003

			 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 82/KMK.03/2003

						TENTANG

	       PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 536/KMK.04/2000 
	      TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

bahwa dalam rangka mempercepat proses perekaman Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak, 
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
536/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;

Mengingat	:

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3985);

3.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali 
	diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

4.	Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

5.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan 
	Surat Pemberitahuan;

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
536/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN.


						Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.04/2000 tentang Tata Cara 
Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan diubah sebagai berikut:

1.	Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 8 diubah dan Pasal 1 angka 7 dihapus sehingga keseluruhan 
	Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 1

	Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
	1.	Surat Pemberitahuan adalah Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan.
	2.	Surat Pemberitahuan Lengkap adalah Surat Pemberitahuan yang semua elemen Surat 
		Pemberitahuan Induk dan semua lampiran yang disyaratkan telah diisi dan disampaikan 
		dengan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
	3.	Surat Pemberitahuan Tidak Lengkap adalah Surat Pemberitahuan yang pengisian dan 
		lampirannya tidak memenuhi ketentuan formal.
	4.	Lampiran Surat Pemberitahuan yang disyaratkan adalah lampiran Surat Pemberitahuan Induk 
		dan atau lampiran-lampiran lainnya yang disyaratkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
	5.	Pengolahan Surat Pemberitahuan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penilaian dan 
		perekaman Surat Pemberitahuan.
	6.	Penilaian Surat Pemberitahuan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 
		kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya.
	7.	Dihapus.
	8.	Perekaman Surat Pemberitahuan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
		memasukkan semua elemen Surat Pemberitahuan ke dalam Sistem Informasi Perpajakan."

2.	Ketentuan Pasal 3 huruf b dihapus.


						Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1263 kali - Dicetak 0 kali ›