Sabtu, 18 Januari 2020  

Peraturan Perpajakan

  • 69

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-69/PJ./2008

Ditetapkan tanggal 12 Desember 2008

USULAN BANK PERSEPSI/BANK OPERASIONAL III PBB DAN BPHTB
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: BPHTB » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2008 Topik: Semua PBB » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2008 Topik: Pajak Bumi dan Bangunan » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2008 Topik: Lain-lain » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2008

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-69/PJ./2008
USULAN BANK PERSEPSI/BANK OPERASIONAL III PBB DAN BPHTB
Yth.	1. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak;
	2. Para Kepala KPP Pratama.
	di Seluruh Indonesia

Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukkan
Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 98/PMK.05/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa
Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1.	Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2008,
	Menteri Keuangan memberikan wewenang kepada Kepala Kantor Pelayanan
	Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di
	daerah untuk menerbitkan Surat Kuasa Umum (SKU) kepada Bank/Kantor Pos
	Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
	Bangunan (PBB dan BPHTB).

2.	Berdasarkan Pasal 2 butir (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007
	wewenang penunjukan Bank/Pos Persepsi dan Bank Operasional III oleh Menteri
	Keuangan dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

3.	Sehubungan dengan peraturan tersebut di atas, Kepala Kanwil DJP/Kepala KPP
	Pratama agar melaksanakan sebagai berikut:

	a.	Menyampaikan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan/Kepala KPPN di
		wilayah kerja masing-masing bahwa penunjukkan Bank Persepsi/Bank
		Operasional III PBB dan BPHTB adalah wewenang Direktorat Jenderal
		Perbendaharaan, sehingga penunjukkan bank tersebut di daerah adalah
		wewenang Kepala KPPN, bukan wewenang Kepala KPP Pratama. Keterlibatan
		Kepala KPP Pratama dalam hal penunjukkan Bank Persepsi/Bank Operasional
		III PBB dan BPHTB adalah hanya bersifat koordinasi.

	b.	Untuk keperluan pengesahan Bank Operasional III PBB dan BPHTB tahun 2009.
		Kepala KPP Pratama agar menghimbau Kepala KPPN untuk mengirimkan dan
		mengusulkan daftar bank tersebut langsung kepada Direktorat Jenderal
		Perbendaharaan (tanpa melalui KPP Pratama Kanwil DJP, Kantor Pusat DJP).

	c.	Kepala KPP Pratama agar mengkompilasi nama dan nomor rekening Bank
		Persepsi/Bank Operasional III PBB dan BPHTB yang telah ditunjuk oleh Kepala
		KPPN. Hasil kompilasi tersebut agar disampaikan ke Kantor Pusat Direktorat
		Jenderal Pajak c.q. Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan dengan
		format sebagaimana lampiran 1.

	d.	Untuk kepentingan pemindahbukuan pembayaran PBB secara elektronik,
		Kepala KPP Pratama agar berkoordinasi dengan Kepala KPPN setempat untuk
		menunjuk/membuka Bank Persepsi Elektronika di tiap KPP Pratama (jika satu
		kabupaten/kota terdapat lebih dari satu KPP Pratama) atau Bank Persepsi
		Elektronik di masing-masing kabupaten/kota (jika wilayah kerja KPP
		Pratama/KPPBB lebih dari satu kabupaten/kota). Hasil penunjukkan Bank
		Persepsi Elektronik beserta nomor rekeningnya agar disampaikan ke Kantor
		Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Potensi Kepatuhan dan
		Penerimaan dengan format sebagaimana lampiran 2, selanjutnya akan
		diterbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak tentang Bank Persepsi Elektronik PBB.
		Sebelum surat edaran tersebut disahkan, maka Bank Persepsi Elektronik dan
		Nomor Rekening yang lama masih berlaku.

	e.	Apabila terdapat perubahan nama dan nomor rekening Bank Persepsi/Bank
		Operasional III di wilayah kerja Saudara. Saudara agar melaporkan setiap
		perubahan tersebut ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat
		Potensi Kepatuhan dan Penerimaan.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	12 Desember 2008

Direktur Jenderal,
ttd,

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan:
1.	Para Direktur di Lingkungan Ditjen Pajak;
2.	Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Ditjen Pajak.

Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 492 kali - Dicetak 0 kali ›