Rabu, 22 Oktober 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 16

Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009

Ditetapkan tanggal 25 Maret 2009

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Semua KUP » Undang-Undang » 2009 Topik: Sanksi Administrasi » Undang-Undang » 2009

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
			PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1.	bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak
	untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara
	dari sektor perpajakan yang lebih stabil;

2.	bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007
	tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang
	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis
	perpajakan nasional;

3.	bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas
	pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur
	dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 tentang Perubahan
	Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
	Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
	Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 2008 tentang Perubahan Keempat atas
	Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
	Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat
	untuk memperkuat basis perpajakan nasional;

4.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
	huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
	5 TAHUN 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983
	tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Mengingat:

1.	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
	Tahun 1945;

2.	Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
	Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
	diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 4740);

Dengan Persetujuan Bersama

			DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

			dan

			PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
			PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG
			PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
			TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI
			UNDANG-UNDANG.

			Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan
melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

			Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	25 Maret 2009

Presiden Republik Indonesia,
ttd,

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di	:	Jakarta
Pada tanggal		:	25 Maret 2009

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia,
ttd,

Andi Mattalatta



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 62



			PENJELASAN
			ATAS
			UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
			NOMOR 16 TAHUN 2009
			TENTANG
			PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008
			TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
			TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

1.	UMUM

	Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
	Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
	Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi
	perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk
	lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak,
	meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan
	administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya
	meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

	Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 tentang Perubahan Ketiga
	atas Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara
	Perpajakan merupakan ketentuan khusus yang memberikan kesempatan kepada
	Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
	yang telah lalu. Apabila Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan
	Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak
	yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka
	waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007
	tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang
	ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak dapat diberikan
	pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas
	keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajaknya.

	Dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk
	memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari
	sektor perpajakan yang lebih stabil. Pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang
	Nomor 28 TAHUN 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
	1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk
	memperkuat basis perpajakan nasional.

	Menjelang berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan atau
	penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A
	ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
	Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara
	Perpajakan, masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas dimaksud,
	namun mengalami kendala kurangnya waktu dalam mempersiapkan penyampaian
	pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

	Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, perlu segera memperpanjang jangka
	waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
	2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang
	ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

	Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22
	ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden
	Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
	Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 2008 tentang Perubahan Keempat atas
	Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
	Perpajakan.

	Berdasarkan amanat Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
	Indonesia Tahun 1945, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
	Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 2008 tentang Perubahan Keempat atas
	Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
	Perpajakan menjadi Undang-Undang.

2.	PASAL DEMI PASAL

	Pasal 1

		Cukup jelas.

	Pasal 2

		Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4999

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1738 kali - Dicetak 0 kali ›