Kamis, 19 September 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 2

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 02/PJ/2003

Ditetapkan tanggal 6 Januari 2003

TATA CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Bea Meterai » Keputusan Dirjen Pajak » 2003

			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR KEP - 02/PJ/2003

					          TENTANG

				  TATA CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan 
Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
tentang Tatacara Pemeteraian Kemudian;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2.	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1985 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya 
	Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 2000 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950);
4.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara 
	Pemeteraian Kemudian;

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATACARA PEMETERAIAN KEMUDIAN.


						Pasal 1

(1)	Tatacara pemeteraian kemudian dengan menggunakan meterai tempel adalah sebagaimana 
	ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2)	Tatacara pemeteraian kemudian dengan menggunakan Surat Setoran Pajak adalah sebagaimana 
	ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.


						Pasal 2

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2003
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 975 kali - Dicetak 0 kali ›