Jumat, 13 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 79

Peraturan Pemerintah Nomor 79 TAHUN 1999

Ditetapkan tanggal 30 September 1999

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Final » Peraturan Pemerintah » 1999 Topik: Semua PPh » Peraturan Pemerintah » 1999

			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 79 TAHUN 1999

						TENTANG

		  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 
		         TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN 
			      PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha khususnya industri realestat dan 
sesuai dengan prinsip keadilan yang dianut undang-undang perpajakan, maka dipandang perlu untuk 
mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas 
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat	:

1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) 
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah 
	beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
4.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah 
	diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
	1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan 
	dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
	1994 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3580) sebagaimana telah diubah dengan 
	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
	Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3634);

					     MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 
1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH 
DAN/ATAU BANGUNAN.


						Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, diubah sebagai berikut :

1.	Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 4

	(1)	Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat 
		(1) adalah 5 % (lima per seratus) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau 
		bangunan.

	(2)	Nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai yang tertinggi antara 
		nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau 
		bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 
		Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
		undang Nomor 12 Tahun 1994, kecuali :
		a.	dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan 
			pejabat yang bersangkutan;
		b.	dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908 
			Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang 
			tersebut.

	(3)	Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Nilai Jual Objek Pajak 
		menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang 
		bersangkutan, atau dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dimaksud belum terbit, 
		adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun pajak 
		sebelumnya.

	(4)	Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak 
		Bumi dan Bangunan, maka Nilai Jual Objek Pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak 
		menurut surat keterangan yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
		Bangunan yang wilayah wewenangnya meliputi tanah dan/atau bangunan yang 	
		bersangkutan."


2.	Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 6

	Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, bagi Wajib Pajak badan termasuk koperasi 
	yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, pengenaan 
	Pajak Penghasilannya berdasarkan ketentuan umum Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-undang 
	Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
	undang Nomor 10 Tahun 1994."


3.	Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut	:

						"Pasal 8

	(1)	Bagi Wajib Pajak orang pribadi, yayasan atau organisasi yang sejenis, yang usaha pokoknya
		melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, pembayaran Pajak 
		Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat final.

	(2)	Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang jumlah penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena 
		Pajak (PTKP), apabila melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlah 
		brutonya kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), penghasilan yang diperoleh 
		dari pengalihan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan, dan Pajak Penghasilan terutang 
		yang bersifat final sebesar 5 % (lima per seratus) dari jumlah bruto nilai pengalihan, wajib 
		dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan Surat Setoran Pajak Final sebelum akhir tahun pajak 
		yang bersangkutan, kecuali penghasilan yang diperoleh dari pengalihan sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c."


4.	Ketentuan Pasal 11 A seluruhnya dicabut.


						Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.





							Ditetapkan di Jakarta
							pada tanggal 30 September 1999
							PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

							ttd

							BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI




		      LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 170






					         PENJELASAN
						  ATAS

			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 79 TAHUN 1999

						TENTANG

		  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 
		         TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN 
			      PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

UMUM

Cara pembayaran/pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan yang dikaitkan dengan saat penandatanganan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan pengalihan 
hak oleh Notaris atau pejabat yang berwenang, atau mengaitkannya dengan pembayaran yang dilakukan oleh 
bendaharawan atau pejabat pemerintah yang melakukan pembayaran ternyata telah meningkatkan kepatuhan 
bagi orang pribadi atau badan yang usaha pokoknya tidak melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan dalam memenuhi perpajakannya.

Untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran/pengenaan 
Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dipandang perlu untuk 
menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas 
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996.

Pokok-pokok perubahan atau penyempurnaan tersebut antara lain	:

a.	Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
	merupakan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak orang pribadi, 
	yayasan atau organisasi yang sejenis, baik dalam rangka kegiatan usaha pokok maupun di luar 
	kegiatan usaha pokok melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

b.	Wajib Pajak badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas 
	tanah dan/atau bangunan, pembayaran Pajak Penghasilan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah 
	ini bersifat final dan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dikenakan Pajak Penghasilan 
	berdasarkan ketentuan umum Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 
	tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 
	Tahun 1994.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

	Angka 1

		Pasal 4

			Ayat (1)

				Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi 
				atau badan, dan Pajak Penghasilan yang wajib dipungut oleh bendaharawan 
				atau pejabat yang berwenang sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah 
				dan/atau bangunan, adalah sebesar 5 % (lima per seratus) dari jumlah bruto 
				nilai pengalihan tersebut.

			Ayat (2)

				Besarnya nilai pengalihan sebagai dasar perhitungan besarnya Pajak 
				Penghasilan yang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan, atau 
				dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang berwenang, adalah nilai yang 
				tertinggi antara nilai menurut akta dengan nilai menurut Nilai Jual Objek 
				Pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan/atau 
				bangunan yang bersangkutan dalam tahun pajak terjadinya pengalihan. 
				Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperoleh nilai yang paling mendekati 
				nilai yang sebenarnya.

				Dalam hal pengalihan kepada Pemerintah, maka besarnya nilai pengalihan 
				adalah berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh Pemerintah.

				Dalam hal pengalihan hak berdasarkan lelang, maka besarnya pengalihan 
				adalah berdasarkan nilai menurut risalah lelang.

			Ayat (3)

				Cukup jelas

			Ayat (4)

				Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar, maka untuk 
				memperoleh besarnya Nilai Jual Objek Pajak, orang pribadi atau badan yang 
				melakukan pengalihan wajib meminta surat keterangan mengenai besarnya 
				Nilai Jual Objek Pajak atas tanah dan/atau bangunan untuk tahun pajak yang 
				bersangkutan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang 
				wilayah wewenangnya meliputi tanah dan/atau bangunan tersebut.

	Angka 2

		Pasal 6

			Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan termasuk koperasi 
			yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau 
			bangunan, pengenaan Pajak Penghasilannya berdasarkan ketentuan umum Pasal 16 
			ayat (1) dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
			Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 
			Tahun 1994. Dengan demikian, kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan dalam 
			tahun berjalan dihitung dan dilaksanakan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 25.

	Angka 3

		Pasal 8
			Ayat (1)

				Pembayaran Pajak Penghasilan bersifat final ditetapkan bagi Wajib Pajak 
				orang pribadi dan yayasan atau organisasi yang sejenis yang melakukan 
				transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai kegiatan 
				usaha pokoknya.

			Ayat (2)

				Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau 
				bangunan yang jumlah bruto nilai pengalihannya kurang dari 
				Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tidak diwajibkan melunasi Pajak 
				Penghasilan yang terutang sebelum penandatanganan akta pengalihan 
				dilakukan. Apabila pengalihan hak tersebut dilakukan oleh orang pribadi yang 
				penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka atas 
				penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut 
				terutang Pajak Penghasilan sebesar 5 % (lima per seratus) dari jumlah bruto 
				nilai pengalihan yang bersifat final dan harus dilunasi sendiri oleh orang 
				pribadi yang bersangkutan sebelum akhir tahun pajak dengan menggunakan 
				Surat Setoran Pajak Final.

				Kewajiban melunasi sendiri Pajak Penghasilan sebesar 5 % (lima per seratus) 
				bagi orang pribadi yang penghasilannya melebihi PTKP tersebut tidak 
				diberlakukan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada 
				Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang 
				memerlukan persyaratan khusus.

	Angka 4

		Pasal 11 A

			Cukup jelas

Pasal II

	Cukup jelas




		     TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3891
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1490 kali - Dicetak 0 kali ›