Jumat, 15 Nopember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 190

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008

Ditetapkan tanggal 20 November 2008

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Lain-lain » Peraturan Menteri Keuangan » 2007

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.01/2008
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
			MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

bahwa dalam rangka memberikan keseragaman dalam melakukan penetapan, evaluasi,
penilaian, kenaikan, dan penurunan jabatan dan peringkat bagi pemangku jabatan Pelaksana
di lingkungan Departemen Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat
Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan;

Mengingat:

1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
	Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

3.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 tentang Peringkat Jabatan di
	Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
	dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2008;

4.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 375/KMK.01/UP.11/2007 tentang Pendelegasian
	Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk
	Menetapkan Peringkat Jabatan Bagi Pelaksana di Lingkungan Masing-masing
	sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
	35/KMK.01/2008;

5.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2008 tentang Reformasi Birokrasi
	Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2008;

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN,
			EVALUASI, PENILAIAN, KENAIKAN DAN PENURUNAN JABATAN DAN
			PERINGKAT BAGI PEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
			DEPARTEMEN KEUANGAN.

			BAB I
			KETENTUAN UMUM

			Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.	Kompetensi Teknis Pelaksana adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan yang
	dimiliki oleh seorang Pelaksana yang terkait dengan bidang tugas pekerjaannya.

2.	Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas melakukan penilaian atas
	hasil evaluasi jabatan dan peringkat bagi pemangku jabatan Pelaksana.

3.	Unit organisasi adalah unit organisasi eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV dan
	eselon V di lingkungan Departemen Keuangan.

			BAB II
			PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKATNYA

			Pasal 2

(1)	Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana didasarkan pada Kompetensi Teknis
	Pelaksana yang bersangkutan.

(2)	Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1) harus melaksanakan tugas sesuai dengan uraian jabatannya dan dapat
	berdasarkan penugasan atasan.

(3)	Jabatan dan peringkat bagi Pelaksana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
	I Peraturan Menteri Keuangan ini.

			Pasal 3

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana terdiri dari:

a.	Penetapan jabatan dan peringkat untuk pertama kali; dan

b.	Penetapan kembali dalam jabatan dan peringkatnya.

			Pasal 4

Pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a.	Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen
	Keuangan yang tidak menduduki jabatan struktural ataupun jabatan fungsional dan
	belum mempunyai jabatan dan peringkat;

b.	Pegawai pindahan dari luar Departemen Keuangan;

c.	Pejabat struktural/fungsional yang non job karena hukuman yang menjadi Pelaksana;

d.	Pegawai yang dimutasi dari jabatan struktural/fungsional menjadi Pelaksana; dan

e.	Pegawai Departemen Keuangan yang dipekerjakan/diperbantukan yang belum
	memperoleh jabatan dan peringkat dan kemudian kembali ke Departemen Keuangan.

			Pasal 5

(1)	Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, jabatan dan
	peringkatnya ditetapkan 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat
	dan golongan ruangnya.

(2)	Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, jabatan dan peringkatnya
	ditetapkan:

	a.	pada peringkat 12, bagi mantan pejabat eselon I dan eselon II;

	b.	dua tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan
		ruangnya, bagi mantan pejabat eselon III, eselon IV, dan pejabat fungsional.

(3)	Ketentuan mengenai pegawai yang dimutasi dari jabatan struktural/fungsional
	menjadi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diatur dengan
	Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

(4)	Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, jabatan dan peringkatnya
	ditetapkan:

	a.	pada peringkat 12, bagi pejabat yang ditugaskan di luar negeri pada lembaga
		internasional;

	b.	pada peringkat 12, bagi pejabat fungsional dengan peringkat 12 ke atas;

	c.	sama dengan peringkat pada jabatan fungsionalnya bagi pejabat fungsional
		dengan peringkat di bawah 12;

	d.	dua tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan
		ruangnya, bagi Pelaksana.

			Pasal 6

Pelaksana yang ditetapkan kembali dalam jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a.	Pelaksana yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan
	yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat;

b.	Pelaksana yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian
	diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Departemen Keuangan;

c.	Pelaksana yang mengalami kenaikan/penurunan jabatan dan peringkat berdasarkan
	hasil penilaian;

d.	Pelaksana yang terkena hukuman disiplin penurunan pangkat; dan

e.	Pejabat struktural, Pejabat fungsional, atau Pelaksana yang telah memiliki jabatan dan
	peringkat yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kemudian kembali ke
	Departemen Keuangan.

			Pasal 7

(1)	Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, b, c, dan d, penetapan
	kembali jabatan dan peringkatnya ditetapkan sesuai dengan formasi yang ada dengan
	mempertimbangkan jabatan dan peringkat terakhir serta kompetensi pada jabatan
	yang akan diberikan.

(2)	Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, jabatan dan peringkatnya
	ditetapkan 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan
	ruangnya.

(3)	Pelaksana yang dimutasi dalam lingkup 1 (satu) unit eselon II di lingkungan
	Departemen Keuangan diberikan peringkat jabatan yang sama dengan peringkat
	jabatan sebelumnya.

			Pasal 8

(1)	Pegawai yang menduduki jabatan struktural yang melaksanakan tugas belajar lebih
	dari 6 (enam) bulan, jabatan dan peringkatnya ditetapkan pada peringkat jabatan
	Pelaksana tertinggi yaitu 12 (dua belas), berlaku mulai pada bulan pertama saat
	melaksanakan tugas belajar.

(2)	Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dan Pelaksana yang melaksanakan tugas
	belajar lebih dari 6 (enam) bulan, jabatan dan peringkatnya ditetapkan sebagai
	berikut:

	a.	bagi Pelaksana diberikan peringkat yang sama, berlaku mulai pada bulan
		pertama saat melaksanakan tugas belajar;

	b.	bagi pejabat fungsional yang telah ditetapkan peringkatnya sampai dengan
		peringkat 12 (dua belas), diberikan peringkat yang sama dengan peringkat
		sebelumnya, berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas
		belajar;

	c.	bagi pejabat fungsional yang telah ditetapkan peringkatnya di atas peringkat
		12 (dua belas), diberikan peringkat 12 (dua belas), berlaku mulai pada bulan
		pertama saat melaksanakan tugas belajar.

			Pasal 9

(1)	Jabatan dan peringkat bagi Pelaksana ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
	sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)	Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan
	Pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya dalam bentuk Keputusan sesuai contoh
	format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

			BAB III
			EVALUASI PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKATNYA

			Pasal 10

Atasan langsung Pelaksana melakukan evaluasi terhadap Pelaksana setiap 6 (enam) bulan
secara periodik, yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan bulan Juli sampai
dengan bulan Desember.

			Pasal 11

(1)	Evaluasi Pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya dilakukan atas dasar penilaian
	3 (tiga) komponen yang meliputi:

	a.	Pelaksanaan Pekerjaan dengan bobot penilaian 40%;

	b.	Disiplin Kehadiran dengan bobot penilaian 30%; dan

	c.	Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaan dengan bobot penilaian 30%.

(2)	Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan sesuai format dan
	contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

			Pasal 12

(1)	Pada awal periode evaluasi, setiap atasan langsung wajib menetapkan rencana
	kinerja bagi Pelaksana yang akan dievaluasi, dengan menggunakan tabel Pelaksanaan
	Pekerjaan pada huruf A Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2)	Penilaian terhadap komponen Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan berdasarkan indikator
	pencapaian atau realisasi atas rencana kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1).

			Pasal 13

(1)	Penilaian terhadap komponen Disiplin Kehadiran dilakukan berdasarkan 2 (dua)
	indikator Kedisiplinan sesuai dengan tabel Disiplin Kehadiran pada huruf B Lampiran III
	Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2)	Indikator Kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

	a.	Ketidakhadiran:

		1)	tanpa keterangan yang sah untuk satu hari kerja, nilainya dikurangi 5%
			dan setiap Keterlambatan (TL) atau Pulang Sebelum Waktunya (PSW)
			masing-masing nilainya dikurangi 1,25%;

		2)	dengan keterangan yang sah, yang meliputi:

			a)	Alasan sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

			b)	Ijin/TL/PSW secara tertulis karena alasan penting yang disetujui
				atasan langsung, dengan menggunakan contoh format
				sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri
				Keuangan ini.

	b.	Kepatuhan selama jam kerja, dinilai dari keberadaan di tempat tugas, diberikan
		nilai:

		1)	100, apabila selalu berada di tempat tugas;

		2)	70 # 99, apabila sangat sering berada di tempat tugas;

		3)	40 # 69, apabila sering berada di tempat tugas;

		4)	1 # 39, apabila kadang-kadang berada di tempat tugas; dan

		5)	0, apabila tidak pernah berada di tempat tugas.

			Pasal 14

(1)	Penilaian terhadap komponen Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaan dilakukan
	berdasarkan rata-rata dari 4 (empat) indikator Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaan
	sesuai dengan tabel Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaan pada huruf C Lampiran III
	Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2)	Indikator Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
	(1) terdiri dari:

	a.	Tanggung jawab terhadap pekerjaan, diberikan nilai:

		1)	100, apabila selalu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat
			waktu;

		2)	70 # 99, apabila sangat sering menyelesaikan pekerjaan dengan baik
			dan tepat waktu;

		3)	40 # 69, apabila sering menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan
			tepat waktu;

		4)	1 # 39, apabila kadang-kadang menyelesaikan pekerjaan dengan baik
			dan tepat waktu; dan

		5)	0, apabila tidak pernah menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan
			tepat waktu.

	b.	Kerja sama dalam melaksanakan tugas, diberikan nilai:

		1)	100, apabila selalu mampu bekerja sama dengan orang lain untuk
			mewujudkan hasil;

		2)	70 - 99, apabila sangat sering mampu bekerja sama dengan orang lain
			untuk mewujudkan hasil;

		3)	40 - 69, apabila sering mampu bekerja sama dengan orang lain untuk
			mewujudkan hasil;

		4)	1 - 39, apabila kadang-kadang mampu bekerja sama dengan orang lain
			untuk mewujudkan hasil;

		5)	0, apabila tidak pernah mampu bekerja sama dengan orang lain untuk
			mewujudkan hasil.

	c.	Prakarsa/inisiatif dalam bekerja, diberikan nilai:

		1)	100, apabila selalu memiliki gagasan, inisiatif, dan terobosan terhadap
			pekerjaan;

		2)	70 # 99, apabila sangat sering memiliki gagasan, inisiatif, dan
			terobosan terhadap pekerjaan;

		3)	40 # 69, apabila sering memiliki gagasan, inisiatif, dan terobosan
			terhadap pekerjaan;

		4)	1 # 39, apabila kadang-kadang memiliki gagasan, inisiatif, dan
			terobosan terhadap pekerjaan; dan

		5)	0, apabila tidak pernah memiliki gagasan, inisiatif, dan terobosan
			terhadap pekerjaan.

	d.	Integritas, secara kualitatif rata-rata dinilai dari indikator:

		1)	100, apabila selalu mempertahankan kejujuran dan memegang teguh
			kode etik;

		2)	70 # 99, apabila sangat sering mempertahankan kejujuran dan
			memegang teguh kode etik;

		3)	40 # 69, apabila sering mempertahankan kejujuran dan memegang
			teguh kode etik;

		4)	1 # 39, apabila kadang-kadang mempertahankan kejujuran dan
			memegang teguh kode etik; dan

		5)	0, apabila tidak pernah mempertahankan kejujuran dan memegang
			teguh kode etik.

			Pasal 15

Kriteria total nilai tertimbang atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

a.	bernilai baik, apabila memiliki nilai antara 90 sampai dengan 100;

b.	bernilai sedang, apabila memiliki nilai antara 70 sampai dengan 89; dan

c.	bernilai kurang apabila memiliki nilai 69 ke bawah.

			Pasal 16

(1)	Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bersifat rahasia dan tidak dapat
	diakses oleh siapapun, kecuali pejabat yang menangani kepegawaian pada unit
	tersebut dan Pejabat Penilai.

(2)	Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:

	a.	atasan langsung Pelaksana menyampaikan kepada pimpinan unit organisasi
		Pelaksana yang bersangkutan secara berjenjang;

	b.	hasil evaluasi disimpan untuk sementara pada unit yang menangani
		kepegawaian sebagai bahan penilaian oleh Pejabat Penilai; dan

	c.	hasil evaluasi disampaikan kepada Pejabat Penilai oleh pimpinan unit yang
		menangani kepegawaian, setelah melalui 2 (dua) periode evaluasi.

(3)	Hasil evaluasi bagi Pelaksana yang mengalami mutasi dan belum digunakan sebagai
	dasar penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian pada unit
	yang baru.

			BAB IV
			PENILAIAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKATNYA

			Bagian Pertama Pejabat Penilai

			Pasal 17

(1)	Pejabat Penilai melakukan penilaian atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 16.

(2)	Dalam rangka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penilai
	mempunyai tugas sebagai berikut:

	a.	melakukan penilaian atas hasil evaluasi yang disampaikan oleh pimpinan unit
		yang menangani kepegawaian;

	b.	melakukan penilaian terhadap Pelaksana yang baru dimutasi antar unit eselon
		II; dan

	c.	merekomendasikan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.

			Pasal 18

Penilaian untuk Pelaksana pada:

1.	Kantor Pusat, dilakukan oleh Pejabat Penilai Kantor Pusat;

2.	Instansi Vertikal, dilakukan oleh Pejabat Penilai Instansi Vertikal; dan

3.	Unit Pelaksana Teknis, dilakukan oleh Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis.

			Pasal 19

(1)	Pejabat Penilai Kantor Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri
	dari:

	a.	Pejabat Eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;

	b.	Pejabat Eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;

	c.	Seluruh Pejabat Eselon III lainnya dalam lingkup Eselon II yang bersangkutan;
		dan

	d.	Pejabat Eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing
		unit eselon I.

(2)	Khusus pada Inspektorat Jenderal, Pejabat Penilai Kantor Pusat terdiri dari:

	a.	Sekretaris Inspektorat Jenderal, sebagai pimpinan sidang;

	b.	Pejabat eselon II atasan Pelaksana yang bersangkutan; dan

	c.	Seluruh Pejabat eselon III pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.

(3)	Pejabat Penilai Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri
	dari:

	a.	Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon II:

		1)	Pejabat eselon II unit yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;

		2)	Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;

		3)	Minimal 2 (dua) orang pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II
			yang bersangkutan; dan

		4)	Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada
			masing-masing unit eselon II.

	b.	Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon III:

		1)	Pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;

		2)	Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan;

		3)	Minimal 2 (dua) orang pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon
			III yang bersangkutan; dan

		4)	Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada
			masing-masing unit eselon III.

	c.	Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon IV di
		lingkungan DJP (KP2KP/KP4):

		1)	Pejabat eselon IV (Kepala KP2KP/KP4) yang bersangkutan, sebagai
			pimpinan sidang;

		2)	Pejabat eselon IV (Kepala KP2KP/KP4) atasan Pelaksana yang
			bersangkutan; dan

		3)	Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada KPP
			yang menjadi atasannya.

	d.	Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon IV di
		lingkungan DJBC (KPPBC Tipe B):

		1)	Pejabat eselon IV unit yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;

		2)	Pejabat eselon V atasan Pelaksana yang bersangkutan;

		3)	Pejabat eselon V yang lainnya dalam lingkup eselon IV yang
			bersangkutan; dan

		4)	Pejabat eselon V yang membidangi urusan kepegawaian pada
			masing-masing unit eselon IV.

(4)	Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf
	c terdiri dari:

	a.	Untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon II:

		1)	Pejabat eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;

		2)	Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;

		3)	Pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan;
			dan

		4)	Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada
			masing-masing unit eselon II.

	b.	Untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon III:

		1)	Pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;

		2)	Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan;

		3)	Pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon III yang bersangkutan;
			dan

		4)	Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada
			masing-masing unit eselon III.

			Bagian Kedua Tata Cara Penilaian

			Pasal 20

(1)	Pejabat Penilai melakukan sidang penilaian sesuai dengan kebutuhan, paling kurang
	1 (satu) tahun sekali atas hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada Pasal 16 ayat (4).

(2)	Sidang penilaian dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 50% + 1 dari
	jumlah Pejabat Penilai.

(3)	Pejabat Penilai melakukan penilaian atas hasil evaluasi dalam sidang penilaian.

(4)	Hasil sidang penilaian Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
	dituangkan dalam format dan contoh Berita Acara Hasil Penilaian dan Lampiran Berita
	Acara Hasil Penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri
	Keuangan ini.

(5)	Berdasarkan hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat
	Penilai menyusun surat rekomendasi penetapan Pelaksana untuk:

	a.	kenaikan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana yang telah dievaluasi;

	b.	penurunan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana yang telah dievaluasi; atau

	c.	Pelaksana tetap pada jabatan dan peringkatnya.

(6)	Lembar asli hasil evaluasi yang telah dilakukan penilaian disimpan dalam dosir
	pegawai yang bersangkutan, bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh siapapun
	kecuali pejabat yang menangani kepegawaian pada unit tersebut dan Pejabat Penilai.

			Pasal 21

(1)	Pejabat Penilai wajib menyampaikan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 20 ayat (5) dengan dilampiri Berita Acara Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 20 ayat (4) kepada pejabat yang berwenang menetapkan Pelaksana
	dalam jabatan dan peringkat sesuai ketentuan yang berlaku.

(2)	Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh Surat
	Rekomendasi Pejabat Penilai sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan
	Menteri Keuangan ini.

			Pasal 22

Khusus rekomendasi yang disampaikan oleh Pejabat Penilai Instansi Vertikal setingkat eselon
III dan eselon IV, perlu diharmonisasikan oleh pejabat eselon III yang menangani bidang
kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah yang bersangkutan.

			Pasal 23

(1)	Pelaksana dapat direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih
	tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.

(2)	Kriteria umum yang harus dipenuhi oleh Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
	(1) meliputi:

	a.	kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada
		jabatan yang diusulkan;

	b.	syarat jabatan pada jabatan yang diusulkan;

	c.	telah melaksanakan tugas paling kurang 2 (dua) tahun pada peringkat jabatan
		yang lama; dan

	d.	tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

(3)	Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:

	a.	penilaian 3 (tiga) komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan

	b.	jumlah total nilai tertimbang bernilai baik yaitu antara 90 sampai dengan 100
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, selama 4 (empat) periode evaluasi
		berturut-turut.

(4)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3),
	bagi Pelaksana yang lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP), atau Diploma
	III atau IV Kedinasan, atau Tugas Belajar (S2/S3) dapat dinaikan jabatan dan
	peringkatnya 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila 1 (satu) tahun setelah lulus UPKP,
	atau Diploma III atau IV kedinasan, atau Tugas Belajar (S2/S3) dan memiliki total nilai
	tertimbang bernilai baik yaitu antara 90 sampai dengan 100.

			Pasal 24

Pelaksana dapat direkomendasikan penurunan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih
rendah oleh Pejabat Penilai apabila nilai rata-rata setiap komponen pada kriteria khusus
bernilai 69 ke bawah selama 4 (empat) kali periode penilaian atau evaluasi berturut-turut.

			Pasal 25

Rekomendasi penetapan Pelaksana yang baru dimutasi antar unit eselon II sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mempertimbangkan jabatan dan
peringkat terakhir dan hasil evaluasi pada unit eselon II sebelumnya.

			BAB V
			KENAIKAN DAN PENURUNAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA

			Pasal 26

(1)	Pelaksana dapat dinaikan atau diturunkan jabatan dan peringkatnya.

(2)	Dalam menetapkan kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkat Pelaksana
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang wajib memperhatikan
	rekomendasi dari Pejabat Penilai dan formasi yang ada.

(3)	Penetapan kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkat Pelaksana bersifat final.

(4)	Kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkat Pelaksana ditetapkan dalam bentuk
	Keputusan sesuai contoh Keputusan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII
	Peraturan Menteri Keuangan ini.

			BAB VI
			KETENTUAN PERALIHAN

			Pasal 27

Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya sampai dengan tanggal 31
Desember 2007, dapat direkomendasikan kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkatnya
setelah melalui 2 (dua) periode evaluasi.

			BAB VII
			PENUTUP

			Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

1.	semua Keputusan mengenai penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana yang telah
	ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap
	berlaku;

2.	Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 375/KMK.01/UP.11/2007 tentang
	Pendelegasian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen
	Keuangan Untuk Menetapkan Peringkat Jabatan Bagi Pelaksana di Lingkungan
	Masing-masing sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
	Nomor 35/KMK.01/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

3.	segala ketentuan yang mengatur mengenai penempatan Pelaksana dalam jabatan
	sesuai dengan peringkat jabatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

			Pasal 29

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	20 November 2008

Menteri Keuangan,
ttd,

Sri Mulyani Indrawati

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 594 kali - Dicetak 0 kali ›