Kamis, 20 Juni 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 517

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 517/PJ./2000

Ditetapkan tanggal 4 Desember 2000

TEMPAT PENGAMBILAN SURAT PEMBERITAHUAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Surat Pemberitahuan (SPT) » Keputusan Dirjen Pajak » 2000 Topik: Semua KUP » Keputusan Dirjen Pajak » 2000

Keputusan Dirjen Pajak No KEP - 517/PJ./2000 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 517/PJ./2000

					          TENTANG

			      TEMPAT PENGAMBILAN SURAT PEMBERITAHUAN

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat 
Pengambilan Surat Pemberitahuan;

Mengingat :

Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PENGAMBILAN SURAT PEMBERITAHUAN.


						Pasal 1

Surat Pemberitahuan terdiri dari :
a. 	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26;
b. 	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22;
c. 	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26;
d. 	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25;
e. 	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
f. 	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15;
g.	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
h.	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut;
i. 	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran 
	yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak;
j. 	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
k. 	Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;
l.	Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang diizinkan 
	menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat;
m.	Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
n. 	Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21.


						Pasal 2

(1)	Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diambil di tempat sebagai berikut:
	a. 	Kantor Pelayanan Pajak;
	b. 	Kantor Penyuluhan Pajak;
	c. 	Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; 
	d. 	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; atau
	e. 	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

(2)	Surat Pemberitahuan selain diambil pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga 
	bisa didapatkan melalui sistem komputer dengan alamat situs internet atau Homepage Direktorat 
	Jenderal Pajak, yaitu: http://www.pajak.go.id atau mencetak/menggandakan/fotokopi sendiri dengan 
	bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.


						Pasal 3

Surat Pemberitahuan yang didapatkan melalui sistem komputer dan penggandaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Pemberitahuan yang diambil 
dari tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).


						Pasal 4

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2000
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

MACHFUD SIDIK
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1053 kali - Dicetak 0 kali ›