Minggu, 18 Agustus 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 292

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/1998

Ditetapkan tanggal 20 Mei 1998

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 547/KMK.01/1997
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: EPTE/Kawasan Berikat/Bonded Area » Keputusan Menteri Keuangan » 1998

Keputusan Menteri Keuangan No 292/KMK.01/1998 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 292/KMK.01/1998

						TENTANG 

     PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT 
SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 547/KMK.01/1997

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk lebih meningkatkan iklim investasi, meningkatkan ekspor dan meningkatkan pertumbuhan 
industri dalam negeri, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan menteri Keuangan Nomor 
291/KMK.05/1997 sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
547/KMK.01/1997.

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara 
	Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan 
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan 
	Lembaran Negara Nomor 3717);
3.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah 
	disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/1997.

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI 
KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN 
DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 547/KMK.01/1997


						Pasal I

1.	Mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997, sebagai berikut :

	a.	Mengubah Pasal 2, sehingga menjadi sebagai berikut :

						"Pasal 2

		(1)	Penetapan suatu Kawasan atau tempat sebagai Kawasan Berikat (KB) serta 
			pemberian persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) atau PKB merangkap 
			Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) dilakukan dengan Keputusan Menteri.

		(2)	Bentuk Keputusan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 
			sebagaimana contoh dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini".


	b.	Menambah Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut :

						     "Pasal 2A

		(1)	Di dalam KB dapat dilakukan kegiatan usaha pergudangan atau penimbunan barang;

		(2)	Tatacara pendirian dan tatalaksana pemasukan barang ke dan dari pergudangan atau 
			penimbunan di KB sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai Keputusan 
			Menteri Nomor 399/KMK.01/1996 tentang Gudang Berikat;

		(3)	Pembukuan, catatan, dan dokumen KB yang berkaitan dengan pemasukan dan 
			pengeluaran barang ke dan dari KB harus dipisahkan dengan pembukuan, catatan, 
			dan dokumen yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari 
			pergudangan di KB".


	c.	Mengubah Pasal 4 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut :

						        "Pasal 4

		(1)	Permohonan persetujuan PKB sebagaimana dimaksud Pasal 2, diajukan oleh 
			pengusaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setelah fisik bangunan berdiri 
			dengan menggunakan surat permohonan sebagaimana contoh dalam Lampiran IA 
			Keputusan ini, dengan melampirkan :
			a.	Fotocopy Surat Persetujuan Usaha, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 
				dan persetujuan lainnya yang diperlukan dari Instansi teknis terkait;
			b.	Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau Yayasan 
				yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
			c.	Fotocopy bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat atau 
				kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas (pagar pemisah);
			d.	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha 
				Kena Pajak (PKP) dan SPT Tahun PPh Wajib Pajak Badan tahun terakhir bagi
				perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
			e.	Peta lokasi/tempat yang akan dijadikan KB yang telah mendapat persetujuan 
				dari Pemerintah Daerah setempat;
			f.	Berita Acara Pemeriksaan Lokasi KB yang dibuat oleh Direktur Jenderal atau 
				Pejabat yang ditunjuknya;
			g.	Pendapat dari Direktur Jenderal tentang dapat diberikannya persetujuan PKB".


	d.	Mengubah Pasal 13 ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

		"(3)	Mesin dan/atau peralatan yang direparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
			harus dimasukkan kembali ke dalam KB selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan 
			sejak bulan pengeluaran mesin dan/atau peralatan dari KB".


	e.	Mengubah Pasal 20 ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

		"(6)	Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh 
			Menteri".


	f.	Mengubah Pasal 21 ayat (1) butir e sehingga berbunyi sebagai berikut :

		"e.	persetujuan PKB dicabut".


2.	Mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 sehingga menjadi 
	sebagaimana contoh dimaksud dalam Lampiran IA Keputusan ini.


						Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 1998
MENTERI KEUANGAN

ttd

FUAD BAWAZIER
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan Peraturan
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1529 kali - Dicetak 0 kali ›