Jumat, 13 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 69

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 69/PJ./2007

Ditetapkan tanggal 9 April 2007

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-447/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Surat Keterangan Bebas » Peraturan Dirjen Pajak » 2007 Topik: Semua PPh » Peraturan Dirjen Pajak » 2007

			            PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR PER - 69/PJ./2007

					          TENTANG

	       PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-447/PJ./2001
			TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.	bahwa BAPEPAM-LK telah mencabut kewajiban atau persyaratan Surat Keterangan Fiskal bagi Wajib 
	Pajak Bursa dalam rangka penjulan saham perusahaan di Bursa Efek atau penjualan obligasi 
	perusahaan melalui atau tanpa melaui Bursa Efek;
b.	bahwa sehubungan dengan hak tersebut, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang
	Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 tentang Tata Cara 
	Pemberian Surat Keterangan Fiskal;

Mengingat :

1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3984);
2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
	telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
	Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
	Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, 
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
	3569);
5.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
	2000 (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 3988);
6.	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
	Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120);
7.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Surat
	Keterangan Fiskal;

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR KEP-447/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETRANGAN FISKAL.


						Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 tentang
Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal sebagai berikut :

1.	Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 7 diubah, serta angka 2 dan angka 8 dihapus, sehigga 
	keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 1

	Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :
	1.	Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang 
		berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun pajak 
		tertentu.
	2.	Dihapus.
	3.	Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang sedang dalam proses pengajuan tender untuk pengadaan 
		barang/jasa untuk keperluan instansi pemerintah.
	4.	Surat Tanda Terima Setoran adalah bukti tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
	5.	Utang pajak adalah kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (termasuk Pajak 
		Penghasilan Final), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas
		Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan baik oleh Kantor Pusat maupun Kantor Cabang 
		yang sampai saat jatuh tempo pembayaran belum dilunasi oleh Wajib Pajak atau Penanggung 
		Pajak.
	6.	Penelitian adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian
		formulir permohonan Surat Keterangan Fiskal dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian
		tentang kebenaran pengisiannya.
	7.	Saat diterimanya permohonan adalah saat permohonan tersebut diterima secara lengkap oleh 
		Kantor Pelayanan Pajak.
	8.	Dihapus."

2.	Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, serta ayat (1) dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 
	berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 2

	(1)	Dihapus.
	(2)	Bagi Wajib Pajak, Surat Ketrangan Fiskal dipergunakan untuk memenuhi persyaratan bagi 
		yang bersangkutan pada saat hendak melakukan penawaran pengadaan barang dan atau jasa
		untuk keperluan Pemerintah.
	(3)	Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal kepada Kantor 
		Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
	(4)	Dihapus."

3.	Ketentuan Pasal 3 angka 2 dan angka 2 huruh a dan huruf d diubah, serta angka 2 huruf a butir 1) dan
	butir 2), huruf b, huruf c, dan angka 3 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 3

	Wajib Pajak yang mengajukan Permohonan Surat Keterangan Fiskal wajib memenuhi persyaratan :
	1.	tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
	2.	mengisi formulir permohonan sebagaimana contoh pada Lampiran I dan Koreksi Positif dan
		Negatif untuk Penghitungan Fiskal sebagaimana contoh pada Lampiran II Peraturan Direktur 
		Jenderal Pajak ini dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
		a.	fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun terakhir 
			beserta tanda terima penyerahan Surat Pemberitahuan tersebut;
		b.	dihapus;
		c.	dihapus;
		d.	fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak
			Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan
		e.	fotokopi Surat Setoran Bea (SSB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
			(BPHTB), khusus untuk Wajib Pajak yang baru memperoleh hak atas tanah dan atau 
			bangunan baik karena pemindahan hak (antara lain jual beli, tukar menukar, hibah, 
			pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya), maupun pemberian hak
			baru.
	3.	Dihapus."

4.	Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 4

	Apabila ternyata hasil penelitian atas permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan 
	kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 3 angka 2, Kantor Pelayanan Pajak agar
	segera menyampaikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi dokumen-dokumen yang masih harus 
	dilengkapi melalui faksimili atau sarana komunikasi lainnya, dengan menggunakan formulir 
	sebagaimana contoh pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini."

5.	Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, serta ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi
	sebagai berikut :

						"Pasal 5

	(1)	Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan Surat Keterangan Fiskal untuk Wajib Pajak yang
		telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas dengan 
		menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal
		Pajak ini atau Surat Penolakan Pemberian Surat Keterangan Fiskal dengan menggunakan 
		formulir sebagaimana contoh pada Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, paling 
		lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak saat diterimanya permohonan Wajib Pajak secara 
		lengkap.
	(2)	Dihapus."

6.	Ketentuan Pasal 6 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 6

	Dihapus."


						Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2007
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3188 kali - Dicetak 0 kali ›