Kamis, 20 Juni 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 6

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 06/PJ.51/2002

Ditetapkan tanggal 28 Februari 2002

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BRUNEI DARUSSALAM
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pengusaha Kena Pajak » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2002 Topik: Semua PPN » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2002 Topik: Semua PPN » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2002

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											   28 Februari 2002

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 06/PJ.51/2002

						TENTANG

		PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/KMK.03/2002 
		 DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-103/PJ./2002

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 tanggal 26 Pebruari 
2002 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, Dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan 
Hasil Tembakau dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-103/PJ./2002 tanggal 28 Pebruari 2002 
tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau, sebagai ketentuan pelaksanaan
dari Keputusan Menteri Keuangan dimaksud.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Saudara adalah :

1.	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur 
	Jenderal Pajak tersebut mulai berlaku untuk penebusan pita cukai sejak tanggal 1 Maret 2002.

2.	Dalam menentukan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang tergolong sebagai Pengusaha Kecil yang 
	tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak didasarkan pada batasan peredaran bruto 
	sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan 
	Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

3.	Saat ini terdapat pola kerjasama produksi hasil tembakau antara Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau 
	dengan Mitra Produksinya, yaitu dengan sistem kerja sama sebagai berikut :
	a.	Mitra Produksi menghasilkan hasil tembakau karena pesanan atau permintaan baik dengan 
		bahan dan atas petunjuk dari pengusaha pabrik hasil tembakau. Dengan demikian Mitra 
		Produksi melakukan penyerahan Jasa Makloon. Apabila Mitra Produksi telah memenuhi syarat 
		untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka atas penyerahan Jasa Kena Pajak 
		(Jasa Makloon) dari Mitra Produksi kepada Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau terutang Pajak 
		Pertambahan Nilai dengan tarif sebesar 10%.
	b.	Mitra Produksi menghasilkan hasil tembakau karena pesanan atau permintaan dan atas 
		petunjuk pengusaha pabrik hasil tembakau, akan tetapi bahan berasal dari Mitra Produksi. 
		Dengan demikian Mitra Produksi melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (hasil tembakau) 
		yang dihasilkan atas usahanya sendiri. Apabila Mitra Produksi telah memenuhi syarat untuk 
		dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka atas penyerahan Barang Kena Pajak yang 
		dilakukan oleh Mitra Produksi terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif sebesar 10%.

4.	Untuk keperluan pengukuhan dan pengawasan terhadap pengusaha sebagaimana dalam butir 2 dan 3, 
	kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang di wilayah kerjanya terdaftar/terdapat Pengusaha 
	dimaksud diminta untuk:
	a.	Melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat untuk 
		memperoleh data Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang tidak tergolong sebagai Pengusaha 
		Pabrik Hasil Tembakau Golongan Pengusaha Kecil Sekali.
	b.	Melakukan pengukuhan terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Golongan Pengusaha 
		Kecil Sekali yang telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
	c.	Melakukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhadap Mitra Produksi yang telah 
		memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

5.	Pajak Masukan yang digunakan untuk pelunasan PPN atas penyerahan hasil tembakau pada saat 
	penebusan pita cukai dalam suatu Masa Pajak adalah hasil kompensasi atas Pajak Masukan yang telah 
	dikreditkan dalam Masa Pajak sebelumnya.

6.	Dalam rangka memastikan kebenaran Pajak Masukan yang digunakan untuk melunasi PPN yang 
	terhutang atas penyerahan hasil tembakau tersebut pada butir 5, maka Kepala Kantor Pelayanan 
	Pajak wajib melakukan penelitian seperti :
	a.	Mencek keabsahan dengan mencocokkan dokumen impor seperti PIB, SSP, bukti barang 
		masuk seperti Bill of Lading atau Airway Bill, dan bukti pembayaran seperti L/C atau transfer.
	b.	Konfirmasi Faktur Pajak Masukan.

7.	Sejak mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-103/PJ./2002, Surat Edaran 
	Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.51/2000 tanggal 29 September 2000 yang disempurnakan 
	dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.51/2000 tanggal 31 Oktober 2000 
	dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan serta disebarluaskan pada wilayah kerja Saudara 
masing-masing.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 815 kali - Dicetak 0 kali ›