Senin, 25 September 2017  

Peraturan Perpajakan

  • 40

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009

Ditetapkan tanggal 14 September 2009

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KACA LEMBARAN
Arsip Cari Peraturan Lainnya Topik: Peraturan Pajak Atas Impor » Peraturan Menteri Perdagangan » 2009

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/9/2009
VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KACA LEMBARAN
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
			MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.	bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan meningkatkan
	daya saing industri kaca lembaran nasional, perlu dilakukan verifikasi atau
	penelusuran teknis terhadap impor kaca lembaran;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
	ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat:

1.	Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);

2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3274);

3.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing
	The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
	Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

4.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
	Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

5.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan
	Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
	Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);

6.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 3821);

7.	Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung
	Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

8.	Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet
	Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor
	171/M Tahun 2005;

9.	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
	Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
	telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

10.	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon
	I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali
	terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

11.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997
	tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;

12.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan
	Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
	dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

13.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka
	Pengenal Importir (API);

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG VERIFIKASI ATAU
			PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KACA LEMBARAN.

			Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.	Kaca Lembaran adalah hasil olahan dari bahan galian non-logam yang dihasilkan
	melalui proses pembakaran dengan menggunakan teknologi tuang, tarik, dan apung
	serta jenis kaca lembaran lain yang telah mengalami proses lebih lanjut, yang
	termasuk dalam Pos Tarif/HS 7003, 7004, 7005, 7006, dan 7007.

2.	Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan
	verifikasi atau penelusuran teknis barang.

3.	Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

4.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen
	Perdagangan.

			Pasal 2

Setiap importasi Kaca Lembaran wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran
teknis impor di negara asal muat barang.

			Pasal 3

(1)	Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 2 dilakukan oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

(2)	Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	meliputi:

	a.	uraian dan spesifikasi barang yang mencakup Nomor Pos Tarif/HS;

	b.	jumlah (volume) per jenis barang;

	c.	waktu pengapalan; dan

	d.	data atau keterangan mengenai negara asal barang.

(3)	Surveyor memberikan tanda pemeriksaan sebagai hasil verifikasi atau penelusuran
	teknis impor dalam bentuk segel pada kemasan angkutan jenis Full Container Load
	(FCL) atau tanda pemeriksaan surveyor dalam bentuk label pada barang atau
	kemasan angkutan jenis lain.

(4)	Hasil dari verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat
	(1) oleh surveyor dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan
	sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang
	impor.

(5)	Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
	(1) surveyor memungut biaya dari importir.

			Pasal 4

(1)	Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor
	Kaca Lembaran, surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

	a.	memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);

	b.	berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan

	c.	memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.

(2)	Surveyor yang ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor
	Kaca Lembaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan
	laporan tertulis tentang kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor Kaca
	Lembaran secara periodik 1 (satu) kali dalam sebulan.

(3)	Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur
	Jenderal dalam hal ini Direktur Impor Departemen Perdagangan dengan tembusan
	kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia dalam hal ini Direktur Industri Kimia
	Hilir Departemen Perindustrian pada minggu pertama bulan berikutnya.

			Pasal 5

Kaca Lembaran impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 wajib diekspor kembali atas biaya importir yang bersangkutan.

			Pasal 6

(1)	Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Kaca Lembaran
	yang dimasukkan ke dalam:

	a.	Kawasan Berikat atau Gudang Berikat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
		Menteri Keuangan; atau

	b.	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

(2)	Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Kaca Lembaran
	yang merupakan:

	a.	barang keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya;

	b.	barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;

	c.	barang bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah
		Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk Dan
		Bea Keluar Golongan Pejabat Dan Ahli Bangsa Asing Tertentu;

	d.	barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di
		Indonesia;

	e.	barang untuk keperluan badan Internasional beserta pejabatnya yang
		bertugas di Indonesia;

	f.	barang pindahan;

	g.	barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;

	h.	barang promosi;

	i.	keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial,
		kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam;

	j.	barang milik pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas
		batas;

	k.	barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan
		pengujian yang dimasukan kembali ke Indonesia;

	l.	barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali
		dalam kuantitas yang sama dengan kuantitas pada saat diekspor;

	m.	barang kiriman melalui perusahaan jasa kurir, jasa titipan atau PT. Pos
		Indonesia dengan pesawat udara dan nilai maksimal FOB US$ 1,500.00; atau

	n.	barang yang diimpor oleh importir yang mendapat fasilitas impor melalui jalur
		prioritas.

			Pasal 7

(1)	Kaca Lembaran asal impor yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat, Gudang Berikat,
	atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang akan dimasukkan ke
	tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.

(2)	Kaca Lembaran asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan
	verifikasi atau penelusuran teknis impor terlebih dahulu oleh Surveyor di kawasan
	tempat barang dimaksud.

			Pasal 8

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor Kaca Lembaran oleh surveyor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pabean.

			Pasal 9

(1)	Importir Kaca Lembaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 2 dikenakan sanksi pencabutan Angka Pengenal Importir (API) dan/atau sanksi
	lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)	Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam)
	bulan dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai pelaksana verifikasi atau
	penelusuran teknis impor Kaca Lembaran.

			Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.

			Pasal 11

(1)	LS sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang
	impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mulai berlaku 60 (enam puluh)
	hari sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

(2)	LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen pabean berupa
	manifest (BC.1.1).

			Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	14 September 2009

Menteri Perdagangan R.I.,
ttd,

Mari Elka Pangestu

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1271 kali - Dicetak 0 kali ›