Kamis, 20 Juni 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 4

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 04/PJ.7/1998

Ditetapkan tanggal 15 Juni 1998

BIAYA PERJALANAN DINAS PESERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pemeriksaan dan Penyidikan » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1998 Topik: Semua KUP » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1998

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											        15 Juni 1998

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 04/PJ.7/1998

						TENTANG

		PENEGASAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 04-98)

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak pada umumnya 
atau pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/PJ.7/1998 tanggal 30 Maret 1998 tentang 
Kebijaksanaan dan Rencana Pemeriksaan Tahun 1998 (Seri Pemeriksaan 02-98) pada khususnya, maka untuk 
menghindari timbulnya keragu-raguan, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1.	Pemeriksaan terhadap keabsahan SSP Lembar ke-3.
	Pemeriksaan terhadap keabsahan SSP Lembar ke-3 sebagai bukti setoran pajak bagi Wajib Pajak 
	Lokasi dari Wajib Pajak Bank yang diperiksa oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak 
	Domisili di Kantor Pusat Wajib Pajak Bank yang bersangkutan dilakukan dengan cara :
	a.	Meminta Daftar Rincian SSP kepada KPP Lokasi dengan menggunakan formulir sesuai dengan
		contoh terlampir (Lampiran 1);
	b.	Melakukan konfirmasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 4
		SE-13/PJ.7/1997 tanggal 24 Desember 1997 dalam hal berdasarkan Daftar Rincian SSP 
		sebagaimana dimaksud pada butir a di atas diketahui bahwa ternyata SSP lembar ke-2 tidak 
		tersedia di KPP.

2.	Pemeriksaan Rutin.

	2.1	Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang SPT Tahunan PPh-nya 
		termasuk dalam Kelompok A dan BA..
		Pada prinsipnya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang SPT Tahunan 
		PPh-nya termasuk dalam Kelompok A atau BA dilakukan dengan Pemeriksaan Sederhana 
		Lapangan (PSL), kecuali Direktur Jenderal Pajak menetapkan lain.

	2.2.	Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang SPT Tahunan PPh-nya 
		menyatakan adanya kompensasi kerugian.
		SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang menyatakan adanya kompensasi 
		kerugian yang termasuk dalam cakupan Pemeriksaan Rutin sebagaimana dimaksud pada 
		butir 2.1 huruf c SE-02/PJ.7/1998 tanggal 30 Maret 1998 (Seri Pemeriksaan 02-98) adalah 
		apabila kerugian yang dikompensasikan berasal dari SPT Tahunan PPh dari tahun-tahun 
		sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan. Dengan demikian apabila kerugian tahun 
		sebelumnya tersebut telah ditetapkan, maka terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang 
		Pribadi/Badan yang menyatakan adanya kompensasi kerugian dimaksud tidak termasuk 
		dalam cakupan Pemeriksaan Rutin. Namun apabila dalam perhitungan kompensasi kerugian 
		yang dilaporkan Wajib Pajak tersebut terdapat kekeliruan, maka terhadap Wajib Pajak Orang 
		Pribadi/Badan tersebut harus diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus melalui 
		Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

	2.3.	Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang melakukan likuidasi, penggabungan, pemekaran 
		atau pengembalian usaha.
		Cakupan Pemeriksaan Rutin sebagaimana dimaksud pada butir 2.1. huruf g SE-02/PJ.7/1998 
		tanggal 30 Maret 1998 (Seri Pemeriksaan 02-98) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan 
		yang SPT Tahunan PPh-nya menyatakan likuidasi, penggabungan, pemekaran atau 
		pengambilalihan usaha. Dalam pengertian likuidasi tersebut tidak termasuk pembekuan atau 
		pencabutan izin usaha Wajib Pajak.

	2.4.	Pembuatan dan pengiriman Daftar Nominatif Wajib Pajak (yang akan diperiksa)
		Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran serta sebagai alat pemantauan pelaksanaan 
		Pemeriksaan Rutin, maka pembuatan dan pengiriman Daftar Nominatif Wajib Pajak baik yang 
		pemeriksaannya akan dilakukan melalui Pemeriksaan Lengkap (Kelompok B dan/atau AB) 
		maupun melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan (Kelompok A dan/atau BA) harus 
		dilakukan oleh KPP dengan menggunakan formulir sesuai dengan contoh terlampir 
		(Lampiran 2).

		Pembuatan Daftar Nominatif Wajib Pajak dimaksud dilakukan secara bulanan dan harus 
		dikirimkan oleh KPP kepada Kanwil DJP atasannya paling lambat setiap tanggal 15 bulan 
		berikutnya.

3.	Pemeriksaan Khusus.

	3.1.	Termasuk juga dalam cakupan Pemeriksaan Khusus yang pelaksanaannya harus dilakukan 
		melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan adalah :
		a.	Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang SPT Tahunan PPh-nya 
			terdapat kekeliruan perhitungan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada 
			butir 2.2;
		b.	Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang termasuk kelompok 
			Non Efektif (NE) yang sesuai dengan ketentuan harus dilakukan pemeriksaan;
		c.	Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang SPT Tahunan PPh-nya 
			oleh Wajib Pajak tidak disampaikan 2 (dua) tahun berturut-turut dan SPT Tahunan 
			PPh tersebut tidak kembali pos (tidak kempos); dan
		d.	Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang SPT Tahunan PPh-nya
			oleh Wajib Pajak tidak disampaikan 2 (dua) tahun berturut-turut dan SPT Tahunan 
			PPh tersebut kembali pos (kempos).

	3.2.	Persetujuan Pemeriksaan khusus.
		Pada prinsipnya persetujuan Pemeriksaan Khusus oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat 
		Jenderal Pajak diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setelah bulan September 
		sesuai dengan ketentuan pada butir 3.2 SE-09/PJ.7/1997 tanggal 1 Agustus 1997 (Seri 
		Pemeriksaan 02-97). Namun demikian persetujuan terhadap usul Pemeriksaan Khusus atas 
		SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang menyatakan kurang Bayar atau 
		Nihil akan tetapi setelah proses editing ternyata menjadi Lebih Bayar sebagaimana dimaksud 
		pada butir 3.1 huruf a SE-02/PJ.7/1998 tanggal 30 Maret 1998 (Seri Pemeriksaan 02-98) 
		harus segera diproses tanpa menunggu batas waktu setelah bulan September.

	3.3.	Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir.
		Apabila Pemeriksaan Khusus yang persetujuan/instruksinya diberikan berdasarkan adanya 
		pengaduan masyarakat melalui kotak pos 5000 atau pengaduan masyarakat yang tidak 
		melalui kotak pos 5000, atau apabila Pemeriksaan Khusus dimaksud dilakukan berdasarkan 
		instruksi dari Direktur Pemeriksaan Pajak karena alasan lainnya, maka pemberitahuan hasil 
		pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan pembahasan akhir baru dapat dilakukan setelah hasil 
		pemeriksaannya mendapat persetujuan dari Direktur Pemeriksaan Pajak atau Kepala Kantor 
		Wilayah DJP yang bersangkutan, kecuali terhadap Pemeriksaan Khusus yang dilakukan 
		karena adanya :
		a.	Instruksi Pemeriksaan Khusus dari Direktur Pemeriksaan Pajak diberikan 
			berdasarkan usul dari Kantor Wilayah DJP terhadap Wajib Pajak yang berdomisili 
			diluar wilayah kewenangannya;
		b.	Instruksi Pemeriksaan Khusus baik dari Direktur Pemeriksaan Pajak maupun dari 
			Kepala Kantor Wilayah DJP yang pemeriksaannya harus dilaksanakan melalui 
			Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

	3.4.	Formulir Instruksi/Usul Pemeriksaan Khusus.
		
		a.	Mengingat pada prinsipnya setiap pemeriksaan hanya dapat dilakukan berdasarkan 
			Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2), maka formulir Instruksi Pemeriksaan Khusus 
			sebagaimana dimaksud pada Lampiran 4 SE-03/PJ 7/1996 tanggal 7 Maret 1996 
			(seri pemeriksaan 02-96) perlu disempurnakan sehingga menjadi sebagaimana 
			contoh terlampir (Lampiran 3).

		b.	Usul Pemeriksaan Khusus yang diajukan oleh Kantor Wilayah DJP kepada Direktorat 
			Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang berdomisili diluar wilayah 
			kewenangannya, baik yang diajukan berdasarkan usul dari KPP maupun Karikpa 
			atau dari kantor wilayah DJP yang bersangkutan harus dilakukan dengan 
			menggunakan formulir sesuai dengan contoh terlampir (Lampiran 4).

		c.	Setiap pengajuan usul Pemeriksaan Khusus harus disertai dengan alasan yang jelas 
			berdasarkan analisa bahwa SPT yang disampaikan tidak benar atau terdapat indikasi 
			Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu usul 
			Pemeriksaan Khusus yang diajukan dengan menggunakan formulir sesuai dengan 
			contoh pada Lampiran 5 SE-02/PJ.7/1998 tanggal 30 Maret 1998 (Seri Pemeriksaan 
			02-98) dan usul sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas harus dilengkapi 
			dengan lampiran mengenai alasan diusulkannya Pemeriksaan Khusus dengan 
			menggunakan formulir sesuai dengan contoh terlampir (Lampiran 5).

4.	Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2)
	Pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 SE-02/PJ.7/1998 
	tanggal 30 Maret 1998 (Seri Pemeriksaan 02-98) pemeriksaan hanya dapat dilakukan berdasarkan 
	Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2), namun demikian terhadap pelaksanaan pemeriksaan tersebut 
	di bawah ini tidak perlu dilakukan berdasarkan LP2, yaitu :
	a.	Pemeriksaan Khusus yang dilakukan berdasarkan adanya pengaduan masyarakat terhadap 
		Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang belum memiliki NPWP;
	b.	Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK);
	c.	Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) untuk satu jenis pajak tertentu selain PPh Orang 
		Pribadi/Badan, misalnya PPh Pasal 21 atau PPN;
	d.	Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi; dan
	e.	Pemeriksaan untuk tujuan lain misalnya, pemeriksaan untuk : penentuan daerah terpencil, 
		atau untuk pemusatan pembayaran PPh Pasal 21 dan/atau PPN, atau pemeriksaan untuk 
		tujuan pemberian NPWP dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat-surat Edaran yang telah diterbitkan sebelumnya 
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

A. ANSHARI RITONGA
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1755 kali - Dicetak 0 kali ›