Selasa, 21 Januari 2020  

Peraturan Perpajakan

  • 542

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000

Ditetapkan tanggal 22 Desember 2000

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Sanksi Administrasi » Keputusan Menteri Keuangan » 2000 Topik: Semua KUP » Keputusan Menteri Keuangan » 2000

Keputusan Menteri Keuangan No 542/KMK.04/2000 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 542/KMK.04/2000 

						TENTANG

	          TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN 
			   PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


Menimbang	:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 
16 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengurangan atau 
Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;

Mengingat	:

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3984);

2.	Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;


					  MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI 
ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK.


						Pasal 1

(1)	Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan 
	atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan 
	karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.	

(2)	Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

	a.	Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan 
		alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

	b.	disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak 
		yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;

	c.	tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat 
		Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali 
		apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi 
		karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3)	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diajukan secara tertulis dalam bahasa 
	Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
	
(4)	Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajak 
	yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya, dan diajukan atas suatu Surat Tagihan 
	Pajak, suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
	Tambahan.


						Pasal 2

(1)	Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan 
	atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(2)	Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam 
	ayat (1) diajukan untuk suatu surat ketetapan pajak.

(3)	Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan Wajib Pajak 
	seharusnya terutang.


						Pasal 3

(1)	Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
	permohonan diterima.

(2)	Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
	permohonan diterima.

(3)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) telah lewat, Direktur 
	Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap 
	diterima.


						Pasal 4

(1)	Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Surat Tagihan 
	Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan 
	pajak.

(2)	Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan surat ketetapan 
	pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan permohonan kembali kepada Direktur 
	Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut.
	

						Pasal 5

Terhadap permohonan Wajib Pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan 
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, yang diajukan sebelum Keputusan Menteri Keuangan ini 
berlaku, tetap berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.04/1998.


						Pasal 6

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur 
Jenderal Pajak.


						Pasal 7

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.04/1998 
tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan 
Ketetapan Pajak dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 8

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 4686 kali - Dicetak 0 kali ›