Sabtu, 7 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 32

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 32/PJ./1995

Ditetapkan tanggal 20 April 1995

TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 22 » Keputusan Dirjen Pajak » 1995 Topik: Semua PPh » Keputusan Dirjen Pajak » 1995

Keputusan Dirjen Pajak No KEP - 32/PJ./1995 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR KEP - 32/PJ./1995

					          TENTANG

    TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 
		  ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan kendaraan 
bermotor oleh industri otomotif, dipandang perlu untuk menetapkan tarif dan tata cara pemungutan, 
penyetoran serta pelaporannya.

Mengingat :

1.	Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
	undang Nomor 10 Tahun 1994;
2.	Pasal 1 huruf c Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 599/KMK.04/1994 tanggal 
	21 Desember 1994 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat, dan Besarnya 
	Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya;
3.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 606/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 
	1994 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat 
	Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara 
	Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, 
SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF
DI DALAM NEGERI.


						Pasal 1

(1)	Badan Usaha yang bergerak dibidang industri otomotif ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas 
	penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri.

(2)	Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan bagi badan usaha yang 
	bergerak di bidang industri otomotif yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, sebagai pemungut Pajak 
	Penghasilan Pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor, dengan menggunakan formulir Penunjukan 
	Wajib Pajak Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.


						Pasal 2

(1)	Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang Wajib dipungut atas penjualan semua jenis kendaraan 
	bermotor dimaksud pada Pasal 1 adalah 0,45% dari dasar pengenaan pajak (DPP) PPN.

(2)	Dikecualikan dari pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjualan kendaraan bermotor 
	kepada :
	a.	Instansi Pemerintah;
	b.	Corps Diplomatik;
	c.	bukan Subjek pajak.


						Pasal 3 

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan diatur sebagai berikut :

1.	Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor dipungut oleh Pemungut Pajak 
	dimaksud pada Pasal 1, pada saat penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;

2.	Atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada angka 1, pemungut pajak 
	wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) 
	yaitu :
	-	lembar pertama	:	untuk Wajib pajak (pembeli);
	-	lembar kedua	:	disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada SPT 
					Masa PPh Pasal 22);
	-	lembar ketiga	:	untuk arsip pemungut pajak.

3.	Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut harus disetor oleh pemungut pajak selambat-
	lambatnya 7 (tujuh) hari setelah masa pajak berakhir, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke 
	Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

4.	Atas pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dimaksud pada angka 1, pemungut 
	pajak setiap bulan wajib menyampaikan laporan kepada Kantor Pelayanan Pajak ditempat kedudukan 
	pemungut pajak, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir, dengan 
	menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22 (oleh badan usaha Industri) yang dilampiri 
	Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 lembar kedua dan Surat Setoran Pajak lembar ketiga dimaksud pada 
	angka 2 dan 3.


						Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1995.




Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 20 April 1995
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

FUAD BAWAZIER
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1202 kali - Dicetak 0 kali ›