Minggu, 18 Agustus 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 76

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008

Ditetapkan tanggal 23 Mei 2008

PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: » Peraturan Menteri Keuangan » 2008

			    PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 76/PMK.05/2008

						TENTANG

			        PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
					 BADAN LAYANAN UMUM

			            MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :   

a. 	bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem akuntansi Badan Layanan 
	Umum yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan 
	Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu diatur 
	ketentuan mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum;            
b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
	Menteri Keuangan tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;             

Mengingat :    

1. 	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);            
2. 	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);            
3. 	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
	Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);            
4. 	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 4502);            
5. 	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 4503);            
6. 	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
	Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4614);            
7. 	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;            
8. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
	Keuangan Pemerintah Pusat;             


					       MEMUTUSKAN :      
         
Menetapkan :    

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN 
LAYANAN UMUM.                


						BAB I
					   KETENTUAN UMUM

						Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :                
1. 	Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang 
	dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa 
	yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya, didasarkan 
	pada prinsip efisiensi dan produktivitas.            
2. 	Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan 
	oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu 
	entitas usaha.            
3. 	Sistem Akuntansi BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari 
	proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLU.            
4. 	Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 
	ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.            
5. 	Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLU berupa Laporan Realisasi Anggaran/
	Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.            
6. 	Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, 
	transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing 
	diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.            
7. 	Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama 
	periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas 
	pembiayaan.            
8. 	Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLU yaitu aset, utang dan ekuitas 
	pada tanggal tertentu.            
9. 	Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau 
	daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/
	Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.            
10. 	Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis 
	untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Berta pembukuan dan pelaporan 
	keuangan pemerintah.            
11. 	Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem
	/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.             


						BAB II
				  STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BLU

						Pasal 2

(1) 	BLU menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia 
	sesuai dengan jenis industrinya. 
(2) 	Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLU dapat 
	mengembangkan standar akuntansi industri yang spesifik dengan mengacu pada pedoman akuntansi 
	BLU sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.  
(3) 	Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menteri/pimpinan lembaga setelah 
	mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.  


						BAB III
					SISTEM AKUNTANSI BLU

					       Bagian Kesatu
						Umum

						Pasal 3

Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.                


						Pasal 4

Periode akuntansi BLU meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 
31 Desember.                


						Pasal 5

(1) 	Sistem Akuntansi BLU terdiri dari:            
   	a. 	sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan 
		akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;        
   	b. 	sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan 
		manajemen aset tetap; dan        
   	c. 	sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost) per unit layanan, 
		pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.      
(2) 	BLU dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial selain 
	sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) 	BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
	ayat (2) dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga.     


					       Bagian Kedua
				         Sistem Akuntansi Keuangan

						Pasal 6

(1) 	Sistem akuntansi keuangan BLU dirancang agar paling sedikit menyajikan :            
   	a. 	informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;        
   	b. 	informasi tentang kemampuan BLU untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban 
		yang terjadi selama suatu periode;        
   	c. 	informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode;        
   	d. 	informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan        
   	e. 	informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.      
(2) 	Sistem akuntansi keuangan BLU menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK/standar 
	akuntansi industri spesifik BLU.  
(3) 	Sistem akuntansi keuangan BLU memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :            
   	a. 	basis akuntansi yang digunakan pengelolaan keuangan BLU adalah basis akrual;        
   	b. 	sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan        
   	c. 	sistem akuntansi BLU disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai 
		praktek bisnis yang sehat.     
(4) 	Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan kementerian negara/
	lembaga, BLU mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan 
	sesuai dengan SAP.   


						Pasal 7

(1) 	BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan jenis layanan BLU 
	dengan mengacu kepada standar akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).     
(2) 	Sistem akuntansi keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup 
	kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, subsistem akuntansi, dan bagan akun standar.        


					       Bagian Ketiga
				          Sistem Akuntansi Aset Tetap

						Pasal 8

(1) 	Sistem akuntansi aset tetap BLU paling sedikit mampu menghasilkan :            
   	a. 	informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU; dan        
   	b. 	informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap bukan milik BLU namun 
		berada dalam pengelolaan BLU.       
(2) 	Dalam pelaksanaan sistem akuntansi aset tetap, BLU dapat menggunakan sistem akuntansi barang 
	milik negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.        


					      Bagian Keempat
					 Sistem Akuntansi Biaya

						Pasal 9

(1) 	Sistem akuntansi biaya BLU paling sedikit mampu menghasilkan :            
   	a. 	informasi tentang harga pokok produksi;        
   	b. 	informasi tentang biaya satuan (unit cost) per unit layanan; dan        
   	c. 	informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya).    
(2) 	Sistem akuntansi biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam :            
   	a. 	perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLU;       
   	b. 	pengambilan keputusan oleh Pimpinan BLU; dan        
   	c. 	perhitungan tarif layanan BLU.         

     
						BAB IV
				          PELAPORAN KEUANGAN BLU

						Pasal 10

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, BLU menyusun dan 
menyajikan :                
a. 	Laporan Keuangan; dan            
b. 	Laporan Kinerja.             


						Pasal 11

(1) 	Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit terdiri dari :            
   	a. 	Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Laporan Operasional;        
   	b. 	Neraca;        
   	c. 	Laporan Arus Kas; dan        
   	d. 	Catatan atas Laporan Keuangan.    
(2) 	Laporan Keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasikan dalam Laporan 
	Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).            
(3) 	Lembar muka Laporan Keuangan unit-unit usaha disajikan sebagai lampiran Laporan Keuangan BLU.  
(4) 	Lembar muka Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lembar laporan realisasi 
	anggaran/laporan operasional, lembar neraca, dan lembar laporan arus kas.  
 

						Pasal 12
                  
(1) 	BLU melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan KPPN setiap triwulan. 
(2) 	Tata cara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur jenderal 
	Perbendaharaan.            
           

						Pasal 13

(1) 	Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disampaikan secara berjenjang 
	kepada menteri/pimpinan lembaga serta kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur jenderal 
	Perbendaharaan setiap triwulan, semester, dan tahun.
(2) 	Laporan Keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan realisasi 
	anggaran/laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan 
	kinerja.  
(3) 	Laporan Keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan 
	realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, 
	disertai laporan kinerja.            
(4) 	penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan 
	sebagai berikut :            
   	a. 	laporan triwulanan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir;        
   	b. 	laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir; dan        
   	c. 	laporan tahunan paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.         
(5) 	Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Keuangan dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, 
	penyampaian Laporan Keuangan paling lambat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.            
            
          
						BAB V
				          LAPORAN KEUANGAN BLU
				        UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI

						Pasal 14

(1) 	Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan kementerian 
	negara/lembaga. 
(2) 	Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan, kementerian negara/
	lembaga, BLU menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap Semester dan tahun.   
(3) 	Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari LRA, neraca, dan catatan atas 
	Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK/ 
	standar akuntansi industri spesifik.    
(4) 	Tata cara konsolidasi Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.  
   

						BAB VI
					    REVIU DAN AUDIT

						Pasal 15

(1) 	Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sebelum disampaikan kepada 
	entitas pelaporan direviu oleh satuan pemeriksaan intern. 
(2) 	Dalam hal tidak terdapat satuan pemeriksaan intern, reviu dilakukan oleh aparat pengawasan intern 
	kementerian negara/lembaga.   
(3) 	Reviu dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan 
	Keuangan BLU.  
 

						Pasal 16
                   
Laporan Keuangan tahunan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diaudit oleh auditor eksternal.                


						BAB VII
					 KETENTUAN LAIN-LAIN

						Pasal 17

(1) 	BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 6 paling lambat 2 (dua) tahun setelah BLU ditetapkan.   
(2) 	BLU yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini mengembangkan dan 
	menerapkan sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 2 (dua) 
	tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.            
(3) 	BLU yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dikenakan 
	sanksi terkait fleksibilitas BLU, remunerasi, dan status BLU. 


						Pasal 18

Dalam hal BLU belum dapat mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi setelah jangka waktu 2 tahun 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BLU dapat menerapkan sistem akuntansi yang telah dilaksanakan, 
dengan tetap dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3).                


						BAB VIII
					  KETENTUAN PENUTUP

						Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dalam 
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.                


						Pasal 20
                  
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.                

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.                




Ditetapkan di Jakarta    
pada tanggal 23 Mei 2008    
MENTERI KEUANGAN    

ttd.
                        
SRI MULYANI INDRAWATI    
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 650 kali - Dicetak 0 kali ›