Sabtu, 7 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 4

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 04/PJ.31/2002

Ditetapkan tanggal 12 Juli 2002

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN DI BIDANG PERIKLANAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 23 » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2002 Topik: Semua PPh » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2002

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											          12 Juli 2002

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 04/PJ.31/2002

						TENTANG

	 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN DI BIDANG PERIKLANAN

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berkaitan ketentuan Pajak Penghasilan atas imbalan jasa 
konsultasi yang diterima/diperoleh Perusahaan Periklanan, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1.	Dalam butir 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-10/PJ.3/1998 tentang Perlakuan 
	Perpajakan atas Perusahaan Periklanan ditegaskan bahwa atas imbalan konsultasi yang diterima/
	diperoleh Perusahaan Periklanan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 4% dari imbalan 
	bruto dan bersifat final.

2.	Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang 
	Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) 
	Huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Diubah 
	Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diatur bahwa besarnya perkiraan penghasilan 
	neto sehubungan dengan imbalan jasa konsultan, selain konsultan konstruksi, adalah 50% dari jumlah 
	bruto tidak termasuk PPN. Dengan demikian atas jasa konsultasi, selain jasa konsultan konstruksi, 
	merupakan obyek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% x 50% atau 7,5% (tujuh 
	setengah persen) dari jumlah imbalan bruto tidak termasuk PPN, dan bersifat tidak final. Keputusan 
	Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tersebut berlaku mulai 1 Mei 2002.

3	Jasa konsultasi di bidang periklanan yang diberikan oleh Perusahaan Periklanan antara lain adalah 
	strategi pemasaran, strategi promosi, bentuk promosi, survey mengenai pemasaran, market share, 
	konsultasi bentuk warna, dan jenis kemasan.

4.	Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sejak berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
	Nomor KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 yaitu sejak tanggal 1 Mei 2002, maka pengenaan 
	Pajak Penghasilan atas imbalan jasa konsultasi yang diterima/diperoleh Perusahaan Periklanan 
	dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah imbalan bruto. 
	Dengan demikian maka penegasan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : 
	SE-10/PJ.3/1998 tanggal 15 Juni 1998 tentang Perlakuan Perpajakan atas Perusahaan Periklanan 
	sepanjang mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas imbalan jasa konsultasi di atas, tidak berlaku 
	lagi.

Demikian untuk dilaksanakan dan disebarluaskan kepada para Wajib Pajak di wilayah kerja masing-masing.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 919 kali - Dicetak 0 kali ›