Kamis, 20 Juni 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 103

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 103/PJ./2002

Ditetapkan tanggal 28 Februari 2002

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak » Keputusan Dirjen Pajak » 2002 Topik: Semua PPN » Keputusan Dirjen Pajak » 2002 Topik: Semua PPN » Keputusan Dirjen Pajak » 2002

			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 103/PJ./2002

					          TENTANG

	           PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 Tentang Dasar 
Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau, perlu 
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan 
Hasil Tembakau.

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3984);
2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 
	Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan 
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
	Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 
	Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4061);
4.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak 
	Pertambahan Nilai;
5.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KMK.04/2001 tentang Penetapan Tarif Cukai dan Harga 
	Dasar Hasil Tembakau;
6.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan 
	Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau;
7.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-12/PJ./1995 tentang Bentuk Dan Isi Surat 
	Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Dan SPT Masa PPN Bagi Pengusaha 
	Kena Pajak Pedagang Eceran Yang Memilih Menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, 
	Keterangan Dan Dokumen Yang Harus Dilampirkan, Serta Buku petunjuk Pengisiannya.

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS 
PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU.


						Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1.	Hasil tembakau adalah hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 
	Tahun 1995 tentang Cukai, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil 
	pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti 
	atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

2.	Pengusaha Pabrik hasil tembakau adalah badan hukum atau orang pribadi yang mengusahakan pabrik 
	hasil tembakau dan memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam 
	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

3.	Importir hasil tembakau adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan 
	memasukkan hasil tembakau yang dibuat di luar negeri ke dalam daerah pabean.

4.	Harga Jual Eceran adalah harga penyerahan kepada konsumen akhir yang didalamnya sudah 
	termasuk Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai.

5.	Pemberian cuma-cuma adalah penyerahan hasil tembakau kepada pihak ketiga secara cuma-cuma.

6.	Pemakaian sendiri adalah penyerahan hasil tembakau kepada pengusaha sendiri, pengurus atau 
	karyawan sendiri secara cuma-cuma.

7.	Mitra Produksi adalah orang perorangan atau badan yang menghasilkan hasil tembakau karena 
	pesanan atau permintaan baik dengan bahan dan atas petunjuk dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau 
	maupun tidak.

8.	Jasa Makloon produksi hasil tembakau adalah kegiatan pemberian jasa dalam rangka menghasilkan 
	hasil tembakau karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari Pengusaha 
	Pabrik hasil tembakau.

9.	Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun baku melakukan penyerahan BKP atau 
	JKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak melebihi batas tertentu sebagaimana 
	ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000.


						Pasal 2

(1)	Atas penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau 
	atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau, dikenakan Pajak 
	Pertambahan Nilai.

(2)	Besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan hasil tembakau sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan tarif efektif sebesar 8,4% (delapan koma empat 
	persen) dikalikan dengan Harga Jual Eceran Hasil tembakau.

(3)	Besarnya Harga Jual Eceran hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah:
	a.	Harga Jual Eceran; atau
	b.	75% (tujuh puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran, dalam hal pemberian cuma-cuma; 
		atau
	c.	50% (lima puluh persen) dari Harga Jual Eceran, dalam hal Pemakaian Sendiri.


						Pasal 3

(1)	Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri 
	atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri dipungut dan disetor oleh Pengusaha Pabrik hasil 
	tembakau atau Importir hasil tembakau, termasuk sebagai Pengusaha Kecil yang memilih untuk 	
	dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, bersamaan pada saat pembayaran Cukai atas penebusan 
	pita cukai dengan cara penyetoran tunai kepada Bank Persepsi dengan Surat Setoran Pajak.

(2)	Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan atau perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak 
	yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dapat diperhitungkan dengan Pajak 
	Pertambahan Nilai yang harus disetor pada saat pembayaran Cukai atas penebusan pita cukai pada 
	Masa Pajak berikutnya.

(3)	Atas impor hasil tembakau yang dibuat di luar negeri yang telah dilunasi PPNnya sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi dipungut Pajak Pertambahan Nilai Impor.

(4)	Untuk menetapkan jumlah yang disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha Pabrik 
	hasil tembakau dan Importir hasil tembakau dapat memperhitungkan:
	a.	Kelebihan Pajak Masukan yang diperhitungkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak sebelum 
		masa dilakukan penebusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
	b.	Nilai Pajak Pertambahan Nilai atas pita cukai yang dikembalikan.

(5)	Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaporkan dalam 
	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan tetap berpedoman kepada Keputusan 
	Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-12/PJ./1995.

(6)	Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib melakukan penelitian dan konfirmasi kemudian atas kebenaran 
	Pajak Masukan yang digunakan untuk melunasi PPN yang terhutang atas penyerahan hasil tembakau 
	yang harus disetor.

(7)	Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) adalah sebagaimana 
	contoh dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.


						Pasal 4

(1)	Kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai akibat adanya pengembalian pita cukai dapat 
	diperhitungkan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor pada saat pembayaran Cukai atas 
	penebusan pita cukai.

(2)	Dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir hasil tembakau menghentikan kegiatan 
	usahanya dan tidak lagi melakukan penebusan pita cukai, maka kelebihan pembayaran Pajak 
	Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan permohonan pengembalian.

(3)	Permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan 
	kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir hasil 
	tembakau terdaftar dan diproses sesuai dengan tatacara pengembalian pajak yang seharusnya tidak 
	terutang.


						Pasal 5

(1)	Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang tergolong sebagai Pengusaha Kecil yang tidak memilih untuk 
	dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah bukan Pengusaha Kena Pajak.

(2)	Pedagang Besar, Agen, Penyalur Utama, dan Pedagang Eceran, yang semata-mata melakukan 
	penyerahan hasil tembakau, tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(3)	Apabila dalam suatu bulan tahun Takwim berjalan, Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (1) jumlah peredaran brutonya melebihi batasan Pengusaha Kecil, Maka 
	Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau tersebut harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling 
	lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan saat batasan Pengusaha Kecil telah terlampaui.

(4)	Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai akibat dilampauinya batasan 
	Pengusaha Kecil, kepada Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang bersangkutan dapat diterbitkan 
	surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


						Pasal 6

(1)	Jasa Makloon produksi hasil tembakau yang diserahkan oleh Mitra Produksi kepada Pengusaha Pabrik 
	hasil tembakau merupakan Jasa Kena Pajak.

(2)	Mitra Produksi harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sepanjang tidak tergolong sebagai 
	Pengusaha Kecil.

(3)	PPN yang terutang atas penyerahan Jasa Makloon produksi hasil tembakau sebagaimana dimaksud 
	dalam ayat (1) adalah 10% x imbalan Jasa Makloon produksi hasil tembakau.

(4)	Imbalan Jasa Makloon produksi hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah Nilai 
	berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Mitra Produksi 
	karena penyerahan Jasa Makloon produksi hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).


						Pasal 7

(1)	Apabila Mitra Produksi menghasilkan hasil tembakau karena pesanan atau permintaan, dengan bahan 
	baku dari Mitra Produksi yang bersangkutan, dan pengerjaannya atas petunjuk Pengusaha Pabrik hasil 
	tembakau maka atas penyerahan hasil tembakau kepada Pengusaha Pabrik hasil tembakau terutang 
	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari Harga Jual.

(2)	Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta 
	oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang 
	dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.


						Pasal 8

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Pebruari 2002
DIREKTUR JENDERAL

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1313 kali - Dicetak 0 kali ›