Rabu, 11 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 14

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 14/PJ.31/2003

Ditetapkan tanggal 5 Agustus 2003

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN OLEH PEMBERI KERJA BAGI SELURUH PEGAWAI DI TEMPAT KERJA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pengurang Penghasilan Bruto » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2003 Topik: Kenikmatan Dalam Bentuk Natura » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2003 Topik: Semua PPh » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2003

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											     5 Agustus 2003

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 14/PJ.31/2003

						TENTANG

   PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN OLEH PEMBERI KERJA BAGI SELURUH PEGAWAI DI TEMPAT KERJA

				           DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai dan 
Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diberikan dalam Bentuk Natura dan 
Kenikmatan di Daerah Tertentu Serta yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat 
Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.	Sesuai dengan Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000, yang 
	dimaksud dengan penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai adalah makanan dan 
	minuman yang disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama termasuk 
	dewan direksi dan dewan komisaris di tempat kerja.

2.	Ketentuan definisi tersebut pada prinsipnya lebih menekankan pada aktivitas "penyediaan makanan 
	dan minuman bagi para pegawai perusahaan di tempat kerja", sehingga tidak mutlak harus "seluruh 
	pegawai perusahaan termasuk dewan direksi dan dewan komisaris makan dan minum di tempat 
	kerja". Apabila terdapat sejumlah pegawai yang tidak dapat memanfaatkan atau tidak memperoleh 
	fasilitas in-natura tersebut di tempat kerja karena sifat pekerjaannya tidak memungkinkan (seperti : 
	para pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya), maka adanya hal 
	tersebut saja tidak membatalkan pemenuhan persyaratan sesuai prinsip tersebut di atas.

3.	Dengan demikian, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri 
	Keuangan tersebut di atas tetap dapat diberlakukan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta disebarluaskan kepada para Wajib 
Pajak di wilayah kerja masing-masing.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1461 kali - Dicetak 0 kali ›