Sabtu, 14 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 77

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2008

Ditetapkan tanggal 23 Mei 2008

BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: » Peraturan Menteri Keuangan » 2008

			  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 77/PMK.01/2008

						TENTANG

			BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. 	bahwa untuk ketertiban dalam penanganan bantuan hukum di luar pengadilan maupun masalah hukum 
	yang berupa perkara atau sengketa di muka pengadilan yang menyangkut Departemen Keuangan 
	beserta instansi-instansi dan badan-badan perlu dilakukan pengaturan penanganan bantuan hukum 
	lebih lanjut;
b. 	bahwa Biro Bantuan Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penelahaan kasus 
	hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan 
	tugas Departemen Keuangan;
c. 	bahwa Instruksi Menteri Keuangan Nomor 05/MK/1978 tentang Penanganan Perkara-perkara di Muka 
	Pengadilan yang Menyangkut Departemen Keuangan serta Instansi-instansi dan Badan-badan/Badan 
	Usaha Negara yang berada di Bawah Lingkungan Departemen Keuangan, sudah tidak memadai lagi 
	untuk digunakan sebagai landasan dalam penanganan bantuan hukum di lingkungan Departemen 
	Keuangan;
d. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
	menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen 
	Keuangan;

Mengingat :

1. 	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian 
	Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
	Nomor 17 Tahun 2007;
2. 	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
	Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007;


					       MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.


						Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. 	Departemen adalah Departemen Keuangan.
2. 	Menteri adalah Menteri Keuangan.
3. 	Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural/fungsional di lingkungan 
	Departemen.
4. 	Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di lingkungan 
	Departemen berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. 	Pegawai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen.
6. 	Unit adalah unit-unit kerja di lingkungan Departemen.
7. 	Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Departemen kepada Unit dan/atau Menteri, 
	Mantan Menteri, Pejabat, dan/atau Pegawai aktif maupun yang telah pensiun di lingkungan Departemen 
	yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
8. 	Masalah Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi 
	Departemen baik yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan maupun 
	setelah adanya putusan pengadilan.


						Pasal 2

Bantuan Hukum diberikan kepada Unit dan/atau Menteri, Mantan Menteri, Pejabat, dan/atau Pegawai aktif 
maupun yang telah pensiun di lingkungan Departemen yang menghadapi Masalah Hukum dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsinya.


						Pasal 3

(1)  	Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Biro Bantuan Hukum 
	Sekretariat Jenderal.
(2)  	Permintaan Bantuan Hukum oleh Unit di lingkungan Departemen kepada Biro Bantuan Hukum 
	Sekretariat Jenderal dilakukan melalui pimpinan Eselon I
(3)  	Dalam hal Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Unit di lingkungan Departemen harus dikoordinasikan 
	dengan Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal.
(4) 	Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menyampaikan surat kepada 
	Kepala Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal untuk melakukan penanganan Bantuan Hukum dan 
	penyampaian laporan kegiatan penanganan Bantuan Hukum setiap 6 (enam) bulan sekali.
(5) 	Tata cara penanganan Bantuan Hukum bidang perdata, niaga dan/atau tata usaha negara yang 
	mengandung tuntutan ganti rugi diatur lebih lanjut dengan keputusan bersama antara Sekretaris 
	Jenderal dengan pimpinan Eselon I terkait.


						Pasal 4

(1)  	Penanganan Bantuan Hukum terdiri dari:
   	a. 	Penanganan Bantuan Hukum yang mengarah pada proses pengadilan;
   	b. 	Penanganan Bantuan Hukum yang sedang dalam proses pengadilan; dan
   	c. 	Penanganan Bantuan Hukum setelah adanya putusan pengadilan.
(2)  	Penanganan Bantuan Hukum yang mengarah pada proses pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
	ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan 
	Menteri Keuangan ini.
(3)  	Penanganan Bantuan Hukum yang sedang dalam proses pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
	(1) huruf b dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan 
	Menteri Keuangan ini.
(4) 	Penanganan Bantuan Hukum setelah adanya putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
	huruf c dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III PeraturanMenteri 
	Keuangan ini.


						Pasal 5

(1)  	Pedoman penanganan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan 
	ayat (4) digunakan sebagai acuan bagi pelaksana/penangan Bantuan Hukum, Unit dan/atau Menteri, 
	Mantan Menteri, Pejabat, dan/atau Pegawai aktif maupun yang telah pensiun di lingkungan Departemen 
	yang menghadapi Masalah Hukum.
(2)  	Pimpinan Eselon I dapat menetapkan pedoman pemberian Bantuan Hukum dengan berpedoman pada 
	Peraturan Menteri Keuangan ini.


						Pasal 6

(1)  	Dalam rangka mengantisipasi, menghindari dan mengatasi terjadinya Masalah Hukum perlu dilakukan 
	pembinaan Bantuan Hukum secara intensif dan berkesinambungan.
(2)  	Pembinaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, 
	sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan informasi hukum dan peraturan 
	perundang-undangan di bidang Bantuan Hukum.
(3)  	Pembinaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum 
	Sekretariat Jenderal dan/atau Unit di lingkungan Departemen.
(4) 	Dalam rangka pembinaan Bantuan Hukum, Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal dan/atau Unit 
	di lingkungan Departemen dapat mengundang narasumber atau pakar dari akademisi, birokrasi, 
	pejabat maupun perseorangan, yang berkompeten di bidangnya baik dari lingkungan Departemen 
	dan/atau unit lain di luar Departemen.


						Pasal 7

Badan Usaha Milik Negara dapat meminta Bantuan Hukum kepada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal 
sepanjang Masalah Hukum yang dihadapi terkait dengan bidang tugas Departemen.


						Pasal 8

(1)  	Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dibebankan pada Anggaran 
	Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
(2)  	Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di unit Eselon I dibebankan pada 
	anggaran unit Eselon I yang bersangkutan.

 
						Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Instruksi Menteri Keuangan Nomor 05/MK/1978 tentang 
Penanganan Perkara-perkara di Muka Pengadilan yang Menyangkut Departemen Keuangan serta Instansi-
instansi dan Badan-badan/Badan Usaha Negara yang berada di Bawah Lingkungan Departemen Keuangan, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku 4 (empat) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008
MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 383 kali - Dicetak 0 kali ›