Sabtu, 14 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 194

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 194/PJ./2003

Ditetapkan tanggal 30 Juni 2003

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ./2001 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Keputusan Dirjen Pajak » 2003 Topik: Semua KUP » Keputusan Dirjen Pajak » 2003

Keputusan Dirjen Pajak No KEP - 194/PJ./2003 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 194/PJ./2003

					          TENTANG

	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ./2001 
			          TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.	bahwa terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatur dalam pelaksanaan administrasi SSPCP 
	(Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor) berkaitan dengan pengenaan Pajak 
	Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) impor;
b.	bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) perlu 
	dicantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di dalam Surat Setoran Pajak (SSP);
c.	bahwa untuk kepentingan administrasi perlu dilakukan pengawasan terhadap penyetoran hasil 
	penjualan Benda Meterai oleh PT. Pos Indonesia (Persero);
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
	perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan 
	Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3985);
3.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51; 
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali 
	diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4.	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1985 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
5.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133a/KMK.04/2000 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan 
	Penjualan Benda Meterai;
6.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan 
	Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena 
	Cukai Buatan Dalam Negeri;
7.	Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-56/A/2003; Direktur Jenderal Bea dan 
	Cukai Nomor KEP-13/BC/2003; dan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-48/PJ/2003 tentang 
	Penatausahaan Penerimaan Setoran Pendapatan Negara Dengan Sistem Internal Check;
8.	Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-76/A/2002, dan Direktur Jenderal Pajak 
	Nomor KEP-288/PJ./2002 tentang Penatausahaan Penerimaan Setoran Pajak Melalui Kantor Penerima 
	Pembayaran Dan Bank Devisa Persepsi Yang Diolah Dengan Cara On-line;
9.	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-78/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
	Penyelesaian Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Melalui Jasa 
	Titipan dan Kiriman Pos sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
	Nomor KEP-83/BC/2002;
10	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak 
	sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-101/PJ./2003;

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR 
JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ./2001 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK.


						Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Nomor KEP-169/PJ./2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-101/PJ./2003 diubah sebagai berikut:

1.	Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 3

	(1)	SSP Standar dapat digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak yang dibayar melalui 
		Kantor Penerima Pembayaran yang belum terhubung secara on line tapi masih berhak 
		menerima pembayaran pajak, dan untuk penyetoran/pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan 
		dan atau PPN Bendaharawan.

	(2)	SSP Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dibuat dalam rangkap 5 (lima) 
		yang peruntukannya sebagai berikut:
		Lembar ke-1	:	Untuk Arsip Wajib Pajak
		Lembar ke-2	:	Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Perbendaharaan 
					dan Kas Negara
		Lembar ke-3	:	Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP
		Lembar ke-4	:	Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran
		Lembar ke-5	:	Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan 
					perundangan perpajakan yang berlaku

	(3)	SSP Standar diisi sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian SSP sebagaimana terlampir dalam 
		Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini."


2.	Ketentuan Pasal 4 ditambah satu ayat yaitu ayat (2a), ayat (4) diubah dan ayat (7) dihapus sehingga 
	keseluruhan Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 4

	(1)	SSP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dicetak oleh Kantor Penerima 
		Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak 
		(MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak.

	(2)	SSP Khusus dicetak:
		a.	pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 (dua) lembar, 
			yang berfungsi sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP Standar;
		b.	terpisah sebanyak 1 (satu) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-2 SSP 
			Standar untuk diteruskan ke KPKN sebagai lampiran Daftar Nominatif Penerimaan 
			(DNP).

	(2a)	SSP Khusus dapat diperbanyak yang berfungsi sama dengan lembar ke-5 SSP Standar 
		sebagai pengganti bukti potong/bukti pungut, dengan diberi cap dan tanda tangan oleh 
		pejabat yang berwenang oleh Kantor Penerima Pembayaran.

	(3)	SSP Khusus paling sedikit memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:
		a.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
		b.	Nama Wajib Pajak;
		c.	Identitas Kantor Penerima Pembayaran;
		d.	Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran;
		e.	Masa Pajak dan atau Tahun Pajak;
		f.	Nomor Ketetapan (untuk pembayaran : STP, SKPKB, atau SKPKBT);
		g.	Jumlah dan Tanggal Pembayaran; dan
		h.	Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB) 
			atau Nomor Transaksi Pos (NTP).

	(4)	SSP Khusus digunakan untuk pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang telah memiliki 
		NPWP, kecuali:
		a.	Pajak Penghasilan (PPh) atas pembayaran Fiskal Luar Negeri (kode MAP/Jenis Pajak 
			0118, Kode Jenis Setoran 100) yang dibayar pada counter-counter di bandar udara 
			dan pelabuhan laut;
		b.	Pajak Penghasilan Pasal 26 Subjek Pajak Luar Negeri (Kode MAP/Jenis Pajak 0117, 
			semua Kode Jenis Setoran) baik untuk perorangan maupun badan;
		c.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas pengalihan aktiva dalam rangka 
			restrukturisasi perusahaan (kode MAP/Jenis Pajak 0131, Kode Jenis Setoran 104);
		d.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak 
			Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean (kode MAP/Jenis Pajak 
			0131, Kode Jenis Setoran 101 dan 104);
		e.	PPh Pasal 22 Impor dan PPN impor atas barang bawaan penumpang, awak sarana 
			pengangkut, pelintas batas dan kiriman pos sebagaimana diatur oleh Direktorat 
			Jenderal Bea dan Cukai.

	(5)	Kantor Penerima Pembayaran diperkenankan melayani pembayaran atau penyetoran pajak 
		dengan menggunakan SSP Khusus setelah mendapatkan persetujuan khusus dari Direktur 
		Jenderal Pajak.

	(6)	Kantor Penerima Pembayaran yang telah terhubung secara on line dengan sistem Monitoring 
		Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak hanya dapat melayani 
		pembayaran atau penyetoran pajak dengan menggunakan SSP Khusus."


3.	Ketentuan Pasal 4A ditambah dua ayat yang dijadikan ayat (4) dan ayat (7) sehingga keseluruhan 
	Pasal 4A menjadi berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 4A

	(1)	SSPCP digunakan untuk melakukan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor.

	(2)	SSPCP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 8 (delapan) yang 
		peruntukannya sebagai berikut:
		Lembar ke-1a			:	untuk KPBC melalui Penyetor/Wajib Pajak;
		Lembar ke-1b			:	untuk Penyetor/Wajib Pajak;
		Lembar ke-2a			:	untuk KPBC melalui KPKN;
		Lembar ke-2b dan ke-2c		:	untuk KPP melalui KPKN;
		Lembar ke-3a dan ke-3b		:	untuk KPP melalui Penyetor/Wajib Pajak atau KPBC;
		Lembar ke-4			:	untuk Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi atau 
							PT Pos Indonesia

	(3)	SSPCP yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah SSPCP lembar ke-3a.

	(4)	Apabila dalam SSPCP tersebut terdapat pembayaran Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
		(PPnBM) impor, maka SSPCP yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
		Penjualan Atas Barang Mewah adalah foto kopi SSPCP lembar ke-3a.

	(5)	SSPCP yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPh adalah SSPCP lembar ke-3b.

	(6)	SSPCP yang diterima KPP dari KPKN, lembar ke-2b digunakan untuk administrasi penerimaan 
		Pajak Penghasilan, lembar ke-2c digunakan untuk administrasi penerimaan Pajak 
		Pertambahan Nilai.

	(7)	Apabila dalam SSCP terdapat pembayaran Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 
		impor, maka untuk administrasi penerimaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kantor 
		Pelayanan Pajak membuat foto kopi SSPCP lembar ke-2c."


4.	Lampiran mengenai Tabel MAP/Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran Nomor 19 diubah dan 
	ditambah satu tabel yang dijadikan Tabel Nomor 19a sehingga tabel 19 dan tabel 19a menjadi sebagai
	berikut:

	19.	MAP/Kode Jenis Pajak 0171 untuk Bea Meterai selain penjualan Benda Meterai
		_____________________________________________________________________________

		  KODE
		  JENIS		JENIS SETORAN				KETERANGAN
		SETORAN
		_____________________________________________________________________________

		100		Bea Meterai			untuk pembayaran penggunaan Bea 
								Meterai.
		_____________________________________________________________________________

		199		Pembayaran Pendahuluan 	untuk pembayaran pajak sebelum 
				skp Bea Meterai 		diterbitkan surat ketetapan pajak Bea 
								Meterai
		_____________________________________________________________________________

		300		STP Bea 			Meterai	untuk pembayaran jumlah yang  
								masih harus dibayar yang tercantum dalam  
								STP Bea Meterai
		_____________________________________________________________________________

		310		SKPKB Bea Meterai		untuk pembayaran jumlah yang masih  
								harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB  
								Bea Meterai
		_____________________________________________________________________________

		320		SKPKBT Bea Meterai		untuk pembayaran jumlah yang masih  
								harus dibayar yang tercantum dalam  
								SKPKBT Bea Meterai
		_____________________________________________________________________________


	19a.	MAP/Kode Jenis Pajak 0175 untuk Penjualan Benda Meterai
		_____________________________________________________________________________

		  KODE
		  JENIS		JENIS SETORAN				KETERANGAN
		SETORAN
		_____________________________________________________________________________

		100		Penjualan Benda Meterai		untuk pembayaran penjualan Benda 
								Meterai.
		_____________________________________________________________________________

		199		Pembayaran Pendahuluan 	untuk pembayaran pajak sebelum  
				skp Benda Meterai 		diterbitkan surat ketetapan pajak Benda 
								Meterai
		_____________________________________________________________________________

		300		STP Benda Meterai		untuk pembayaran jumlah yang masih  
								harus dibayar yang tercantum dalam STP 
								Benda Meterai
		_____________________________________________________________________________

		310		SKPKB Benda Meterai		untuk pembayaran jumlah yang masih  
								harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB 
								Benda Meterai
		_____________________________________________________________________________

		320		SKPKBT Benda Meterai 		untuk pembayaran jumlah yang masih  
								harus dibayar yang tercantum dalam  
								SKPKBT Benda Meterai
		_____________________________________________________________________________


						Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2003
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan Peraturan
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2773 kali - Dicetak 0 kali ›