Jumat, 13 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 3

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 03/PJ.41/2003

Ditetapkan tanggal 3 April 2003

LARANGAN MENERIMA SEORANG KUASA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 21 » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2003 Topik: Semua PPh » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2003

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											          3 April 2003

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 03/PJ.41/2003

					           TENTANG

   PENYESUAIAN FISKAL NEGARIF PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN,ASURANSI JIWA,
   ASURANSI DWIGUNA DAN ASURANSI BEASISWA, YANG DIBAYARKAN PREMI PEMBERI KERJA DAN PREMI 
			        TERSEBUT DIHITUNG SEBAGAI PENGHASILAN

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai cara pengisian Lampiran-I SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan WP Orang Pribadi 1770-I halaman 1 Bagian A Nomor 3 huruf a tentang Penyesuaian Fiskal Negatif 
premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang 
dibayar oleh pemberi keria dan premi tersebut merupakan penghasilan bagi Wajib Pajak (pegawai) yang 
bersangkutan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.	Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur 
	bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan 
	bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi 
	jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, 
	kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib 
	Pajak Yang bersangkutan. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa apabila premi asuransi 
	tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut 
	boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang 
	merupakan Objek Pajak.	

2.	Berdasar ketentuan tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:
	a.	Yang dimaksud dengan Pemberi Kerja pada formulir 1770-I halaman 1 Bagian A Nomor 3 
		huruf a adalah Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai pemberi kerja yang membayar atau 
		menanggung premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
		dwiguna, dan asuransi beasiswa untuk pegawainya.
 	b.	Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai pemberi kerja yang melakukan pembayaran premi 
		asuransi untuk pegawainya tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, boleh 
		membebankannya sebagai biaya dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena pajak dan 
		bagi pegawai yang bersangkutan premi asuransi dimaksud merupakan penghasilan yang 
		merupakan Objek Pajak.	
 	c.	Dalam hal pembayaran premi asuransi tersebut pada huruf a belum dibebankan sebagai biaya 
		oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai pemberi kerja, maka dapat dilakukan penyesuaian 
		fiskal negatif oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemberi kerja tersebut.

Demikian Untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Direktur Jenderal,

ttd.

HADI POERNOMO
NIP 060027375


Tembusan:	
1.	Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2.	Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3.	Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak dan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1771 kali - Dicetak 0 kali ›