Jumat, 13 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 17

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 17/PJ.23/1989

Ditetapkan tanggal 20 Maret 1989

PENEGASAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PENGISIAN SPT 1770 BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ABRI
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 21 » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1989 Topik: Semua PPh » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1989

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											      20 Maret 1989

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 17/PJ.23/1989

						TENTANG

       PENEGASAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PENGISIAN SPT 1770 BAGI PEJABAT NEGARA, 
			           PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ABRI

				           DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dengan semakin banyaknya pertanyaan yang disampaikan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 
mengenai bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan pengisian SPT 1770 bagi pejabat negara, pegawai negeri 
sipil dan anggota ABRI, berikut ini perlu kami tegaskan kembali sebagai berikut :

1.	Daftar penghasilan pejabat negara, pegawai negeri sipil dan anggota ABRI yang dikeluarkan 
	bendaharawan gaji, berlaku sebagai bukti formulir SPT 1721.A1 dan dilampirkan pada SPT 1770 
	(lihat : S-114/PJ.23/1987 tanggal 21 Pebruari 1987 dan S-588/PJ.23/1986 tanggal 28 April 1986).

2.	Apabila PPh yang terhutang lebih besar dari PPh Pasal 21 menurut daftar penghasilan pegawai, maka 
	jumlah PPh yang diperhitungkan sebagai kredit pajak adalah sebesar PPh yang seharusnya terhutang
	/terpotong oleh bendaharawan. Sedangkan apabila PPh yang terhutang lebih kecil maka jumlah PPh 
	yang diperhitungkan sebagai kredit pajak adalah sebesar PPh yang terhutang yang lebih kecil 
	tersebut. (lihat : KEP-2078/PJ.23/1985 tanggal 10 Desember 1985 dan SE-02/PJ.23/1986 tanggal 
	17 Januari 1986).

3.	Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa tunjangan lainnya (yang tidak melekat pada gaji 
	umpama dalam honorarium, ataupun imbalan jasa lainnya) yang dananya disediakan dalam DIK 
	Departemen yang bersangkutan adalah dengan menerapkan tarip Pasal 17 UU PPh tahun 1983 atas 
	PKP (Penghasilan Kena Pajak) yang telah disetahunkan dari penghasilan berupa gaji, tunjangan 
	lainnya, kemudian dibagi 12; jumlah PPh yang diperoleh dikurangi dengan PPh Pasal 21 atas 
	penghasilan berupa gaji dan tunjangan lainnya yang termasuk dalam daftar gaji. Apabila terdapat 
	kekurangan pembayaran pajaknya maka harus dilunasi sendiri oleh pegawai tersebut (lihat : 
	SE-02/PJ.23/1986 tanggal 17 Januari 1986).

4.	Kesimpulan :
	a.	Apabila karyawan yang menerima penghasilan hanya dari Bendaharawan gaji instansi yang 
		bersangkutan maka pajak penghasilan yang terhutang pada SPT 1770 dianggap sama 
		(disamakan), sehingga tidak ada sisa "kurang bayar" atau "lebih bayar".
	b.	Apabila karyawan tersebut juga menerima penghasilan di luar Bendaharawan gaji 
		instansinya sendiri (honorarium ataupun imbalan jasa lainnya) sehingga mengakibatkan 
		terdapat kekurangan setor pajak penghasilan dalam perhitungan SPT 1770 maka kekurangan 
		tersebut harus dibayar sendiri, dan apabila ada kelebihan dapat direstitusi.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

Drs. MAR'IE MUHAMMAD
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 7546 kali - Dicetak 0 kali ›