Minggu, 21 Juli 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 235

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008

Ditetapkan tanggal 23 Desember 2008

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Bea dan Cukai » Peraturan Menteri Keuangan » 2008 Topik: Semua Bea dan Cukai » Peraturan Menteri Keuangan » 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 235/PMK.011/2008
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
			MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

a.	bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi secara menyeluruh antar
	negara anggota ASEAN dan Republik Rakyat Cina pemerintah Republik Indonesia telah
	meratifikasi Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh
	Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan
	Republik Rakyat Cina (Framework Agreement on The Comprehensive Economic
	Cooperation Between The Association Of South East Asian Nations and The People's
	Republic of China) dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004;

b.	bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan kerangka kerja sebagaimana dimaksud
	pada huruf a, telah ditandatangani Agreement on Trade in Goods of The Framework
	Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of
	South East Asian Nations and The People's Republic of China (Perjanjian Perdagangan
	Barang sebagai bagian dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi
	Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
	Tenggara dan Republik Rakyat Cina);

c.	bahwa berdasarkan modalitas yang termuat dalam perjanjian sebagaimana dimaksud
	pada huruf b, telah dijadualkan skema penurunan tarif bea masuk dalam rangka
	ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA);

d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan
	huruf c diatas, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3)
	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
	diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan
	Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China
	Free Trade Area (AC-FTA);

Mengingat:

1.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
	Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
	Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2.	Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework
	Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of
	South Asian Nations and The Peoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja
	Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi
	Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);

3.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem
	Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	233/PMK.011/2008;

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA
			MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA).

			Pasal 1

(1)	Menetapkan Tarif Bea Masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat Cina dan
	negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) untuk
	tahun 2009 sampai tahun 2012, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan
	Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
	Menteri Keuangan ini.

(2)	Penetapan besaran tarif bea masuk sebagaimana ditetapkan dalam kolom (5), kolom
	(6), kolom (7), dan kolom (8) dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini
	merupakan besaran tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area
	(AC-FTA) atas impor barang dari semua negara-negara anggota dan berlaku mulai
	tanggal 1 Januari setiap tahunnya.

(3)	Penetapan besaran tarif bea masuk sebagaimana ditetapkan dalam kolom (9) dalam
	Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan besaran tarif bea masuk dalam
	rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) atas impor barang dari negara Republik
	Rakyat Cina sebagai penerapan asas timbal balik.

(4)	Sepanjang tarif bea masuk ditetapkan pada kolom (9), atas impor barang dari negara
	Republik Rakyat Cina, tidak berlaku ketentuan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud
	pada ayat (2).

			Pasal 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sebagai berikut:

a.	hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal
	(Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang;

b.	dalam hal tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) lebih
	besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku umum, Surat Keterangan Asal
	(Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperlukan;

c.	importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan nomor referensi Surat
	Keterangan Asal (Form E) pada Pemberitahuan Pabean Impor; dan

d.	Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikan oleh
	importir kepada Kepala Kantor Pabean pelabuhan pemasukan, pada saat pengajuan
	Pemberitahuan Pabean Impor.

			Pasal 3

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku terhadap impor barang yang
dokumen Pemberitahuan Pabean Impor-nya telah mendapatkan nomor pendaftaran dari
Kantor Pabean pelabuhan pemasukan.

			Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor
53/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN - China Free
Trade Area (AC-FTA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

			Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	23 Desember 2008

Menteri Keuangan,
ttd,

Sri Mulyani Indrawati

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1234 kali - Dicetak 0 kali ›