Minggu, 18 Agustus 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 29

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 29/PJ.53/2003

Ditetapkan tanggal 4 Desember 2003

PENEGASAN MENGENAI SURAT SETORAN PAJAK (SSP) KHUSUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ./2001 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-194/PJ./2003
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Faktur Pajak » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2003 Topik: Semua PPN » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2003 Topik: Semua PPN » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2003

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											  4 Desember 2003

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 29/PJ.53/2003

					           TENTANG

 LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN ATAS PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH (FIKTIF)

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan semakin banyaknya jawaban atas permintaan konfirmasi Faktur Pajak yang menyatakan 
bahwa Faktur Pajak yang dimintakan konfirmasi diindikasikan sebagai Faktur Pajak yang tidak sah (fiktif), 
maka dalam rangka tertib administrasi dan pengamanan penerimaan PPN serta mencegah penerbitan dan 
penggunaan Faktur Pajak fiktif, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1.	Yang dimaksud dengan Faktur Pajak fiktif antara lain adalah:
	a.	Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha 
		Kena Pajak (PKP).
	b.	Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor 
		Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.
	c.	Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
	d.	Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN, 
		tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau 
		barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak.
	e.	Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang 
		sebenarnya.

2.	Faktur Pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang PPN dapat berupa:
	a.	Faktur Pajak Standar.
	b.	Faktur Pajak Sederhana sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ./2000 
		tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana sebagaimana telah diubah dengan 
		KEP-425/PJ./2001.
	c.	Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sesuai 
		Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ./2000 tentang Dokumen-dokumen 
		Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan 
		KEP-312/PJ./2001, antara lain:
		-	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak dan atau 
			bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor Barang 
			Kena Pajak;
		-	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh pejabat yang 
			berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang 
			merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
		-	Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan 
			Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.

3.	Wajib Pajak yang perlu diwaspadai yang diindikasikan sebagai penerbit atau pengguna Faktur Pajak 
	fiktif antara lain:
	a.	Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN, tetapi elemen data SPT beserta lampirannya 
		tidak dapat direkam karena Wajib Pajak tersebut tidak terdaftar sebagai PKP pada Master File 
		Lokal.
	b.	Wajib Pajak yang sering pindah alamat atau selalu mengajukan permohonan perpindahan 
		alamat atau tempat kedudukan atau permohonan perpindahan lokasi tempat terdaftar (Kantor 
		Pelayanan Pajak).
	c.	Wajib Pajak Non Efektif (NE) tiba-tiba aktif dan mempunyai jumlah penyerahan yang cukup 
		besar tiap bulannya.
	d.	Wajib Pajak yang baru berdiri langsung mempunyai jumlah penyerahan besar, tetapi kurang 
		bayarnya relatif kecil.
	e.	Wajib Pajak-Wajib Pajak yang pengurus dan komisarisnya terdiri dari orang yang sama.
	f.	Wajib Pajak-Wajib Pajak yang Akta Pendirian badan hukumnya disahkan oleh Notaris yang 
		sama dan pendiriannya pada waktu yang bersamaan atau berdekatan, demikian juga dengan 
		Nomor Akta.
	g.	Wajib Pajak yang melaporkan jumlah penyerahan yang tidak sebanding dengan jumlah modal 
		atau jumlah harta perusahaan.
	h.	Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan jumlah 
		penyerahan yang terutang PPN (Pajak Keluaran) menjadi besar dan atau jumlah Pajak 
		Masukan menjadi besar.
		Contoh kasus	:	Faktur Pajak yang semula dinyatakan batal melalui SPT Masa PPN 
					digunakan lagi untuk transaksi kepada pihak lain sehingga Pajak 
					Keluaran-nya menjadi tinggi, untuk mengimbanginya Wajib Pajak 
					menambah nilai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sedemikian 
					rupa sehingga hasil akhirnya tidak mengubah nilai Pajak 
					Pertambahan Nilai kurang bayar yang telah dilaporkan.
	i.	Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha perdagangan dan melakukan penyerahan Barang 
		Kena Pajak yang sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti core business Wajib 	
		Pajak tersebut.
	j.	Wajib Pajak yang jumlah pajak kurang bayar-nya relatif kecil jika dibandingkan dengan 
		jumlah penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.
	k.	Wajib Pajak tidak tertib atau tidak pernah melaporkan kewajiban perpajakan Pajak 
		Penghasilan Pasal 21, 23 dan 25.
	l.	Wajib Pajak yang melakukan rekayasa pembukuan.
	m.	Wajib Pajak yang alamatnya tidak ditemukan, begitupula alamat pengurusnya.
	n.	Wajib Pajak yang jumlah penyerahannya besar, namun PPh Pasal 21 nya kecil.
	o.	Wajib Pajak yang SPT Masa PPN-nya Lebih Bayar dan dikompensasi terus menerus, dan 
		begitu dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya persediaan.

4.	Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP):
	a.	Agar dalam rangka permohonan PKP baru, petugas Pemeriksaan Lapangan harus mempunyai 
		keyakinan terhadap kebenaran tempat usaha Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak hanya 
		menyewa tempat usaha, maka petugas harus mempunyai keyakinan terhadap alamat dari 
		pengurus perusahaan (dewan direksi) dan dewan komisaris.
	b.	Menginventarisir kegiatan usaha PKP, untuk PKP perdagangan, importir, kontraktor dan 
		supplier agar dipisahkan.
	c.	Mempelajari kebenaran berkas Wajib Pajak, KTP pengurus, keterangan domisili dan berkas 
		data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), terutama Wajib Pajak yang melakukan 
		kegiatan perdagangan, importir, kontraktor dan supplier.
	d.	Menganalisa SPT Masa PPN dengan setoran masa PPh Badan dan PPh 21 untuk mendapatkan 
		gambaran kegiatan Wajib Pajak dan kewajaran setoran masa PPh Badan, dan indikasi adanya 
		penyimpangan di dalam penerbitan Faktur Pajak.
	e.	Agar dalam melakukan konfirmasi atas kebenaran Faktur Pajak pemeriksa mewaspadai 
		pengkreditan Pajak Masukan tersebut untuk keperluan restitusi.
	f.	Agar Kepala KPP melakukan pengawasan dan penelitian terhadap Wajib Pajak sebagaimana 
		dimaksud dalam butir 3 diatas dan agar hasil penelitian dilaporkan kepada Kepala Kantor 
		Wilayah DJP berikut tindak lanjut usulan yang akan dilakukan, setiap 3 (tiga) bulan sekali, 
		dengan tembusan Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (menggunakan 
		formulir pada Lampiran 1).
	g.	Dalam hal klarifikasi Faktur Pajak, apabila terdapat indikasi bahwa Faktur Pajak yang 
		dimintakan klarifikasi adalah fiktif, maka terhadap PKP Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak 
		dengan indikasi tidak sah tersebut diusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP untuk 
		diperiksa.
	h.	Apabila dari hasil penelitian ditemukan data yang menunjukkan Wajib Pajak sebagai penerbit 
		dan atau pengguna Faktur Pajak fiktif maka agar terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan 
		pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	i.	Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Wajib Pajak adalah penerbit dan atau 
		pengguna Faktur Pajak fiktif, maka terhadap penerbit Faktur Pajak fiktif agar dilakukan 
		pemeriksaan Bukti Permulaan. Sedangkan terhadap pengguna Faktur Pajak fiktif agar 
		dihimbau untuk membetulkan SPT Masa PPN yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 8 ayat 
		(3) Undang-undang KUP dan tidak mengkreditkan Faktur Pajak tersebut karena secara formal 
		dan material tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN. Apabila 
		berdasarkan pembetulan SPT Masa PPN terdapat PPN yang kurang dibayar, agar PPN kurang 
		bayar tersebut dibayar dengan menggunakan SSP. Apabila pengguna Faktur Pajak fiktif tidak 
		membetulkan SPT Masa PPN sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat himbauan, agar 
		terhadap Wajib Pajak itu dilakukan penyidikan.
	j.	Dalam hal hasil pemeriksaan melibatkan Wajib Pajak lain sebagai penerbit Faktur Pajak fiktif, 
		maka agar daftar Wajib Pajak-Wajib Pajak tersebut dilaporkan kepada Kepala Kanwil DJP 
		yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak penerbit Faktur Pajak fiktif terdaftar dengan 
		tembusan Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak pengguna Faktur 
		Pajak fiktif terdaftar. Sedangkan dalam hal hasil pemeriksaan melibatkan Wajib Pajak lain 
		sebagai pengguna Faktur Pajak fiktif, maka agar daftar Wajib Pajak-Wajib Pajak tersebut 
		dilaporkan kepada Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak pengguna 
		Faktur Pajak fiktif terdaftar dengan tembusan Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP 
		tempat Wajib Pajak penerbit Faktur Pajak fiktif terdaftar (menggunakan formulir pada 
		lampiran 2).
	k.	Mengusulkan kepada Kepala Kanwil DJP masing-masing agar terhadap Wajib Pajak tersebut 
		dilakukan pemeriksaan atau penyidikan (menggunakan formulir pada lampiran 1); dan
	l.	Dalam hal Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai 
		PKP segera beritahukan kepada seluruh KPP terkait (KPP domisili PKP yang mengkreditkan 
		Faktur Pajak yang tidak sah tersebut) bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan Wajib Pajak 
		dimaksud adalah merupakan Faktur Pajak yang tidak sah karena Wajib Pajak tersebut belum 	
		dikukuhkan sebagai PKP, sesuai Pasal 9 ayat (8) Undang-undang PPN maka Pajak Masukan 
		tersebut tidak dapat dikreditkan.

5.	Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa):
	a.	Apabila permintaan klarifikasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan 
		ditemukan Wajib Pajak termasuk dalam suspect list di program PKPM, maka pemeriksa harus 	
		mewaspadai transaksi tersebut untuk diuji lebih dalam.
	b.	Selain melakukan permintaan klarifikasi data Pajak Masukan, pemeriksa harus menguji arus 
		uang, arus utang, arus piutang, arus barang dan arus dokumen.
	c.	Apabila ditemukan Faktur Pajak fiktif maka Kepala Karikpa harus:
		-	Membuat daftar Wajib Pajak yang menerbitkan dan atau menggunakan Faktur Pajak 
			fiktif, untuk diserahkan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan 
			tembusan Direktur P4 (menggunakan formulir pada Lampiran 3);
		-	Membuat alat keterangan (alket) kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar 
			atas transaksi yang menggunakan Faktur Pajak tidak sah (fiktif) tersebut;
		-	Mengusulkan untuk perluasan pemeriksaan atau bukti permulaan kepada Kepala 
			Kanwil DJP dengan tembusan Direktur P4 dan Kepala KPP dimana Wajib Pajak 
			terdaftar (menggunakan formulir pada Lampiran 4); dan
		-	Apabila Wajib Pajak terbukti menerbitkan Faktur Pajak tidak sah, maka dalam 
			Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) diusulkan untuk disidik dan dicabut PKP-nya.
	d.	Dalam hal PKP yang diperiksa adalah penerbit Faktur Pajak fiktif agar dilakukan pemeriksaan 
		Bukti Permulaan. Dalam hal PKP yang diperiksa adalah pengguna Faktur Pajak fiktif agar 
		dihimbau untuk membetulkan SPT Masa PPN yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 8 ayat 
		(3) Undang-undang KUP dan tidak mengkreditkan Faktur Pajak tersebut karena secara formal 
		dan material tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN. Apabila 
		berdasarkan pembetulan SPT Masa PPN terdapat PPN yang kurang dibayar, agar PPN kurang 
		bayar tersebut dibayar dengan menggunakan SSP. Apabila pengguna Faktur Pajak fiktif tidak 
		membetulkan SPT Masa PPN sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat himbauan, agar 
		terhadap Wajib Pajak itu dilakukan penyidikan.

6.	Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil):
	a.	Menginventarisir daftar Wajib Pajak yang menerbitkan dan atau menggunakan Faktur Pajak 
		fiktif yang dilaporkan oleh KPP.
	b.	Kanwil dapat melakukan pemeriksaan atau penyidikan atas Wajib Pajak sebagaimana 
		tercantum dalam laporan KPP.
	c.	mengawasi dan memantau KPP dalam menindaklanjuti data-data tersebut.
	d.	Selanjutnya, daftar Wajib Pajak-Wajib Pajak yang menerbitkan dan atau menggunakan Faktur 
		Pajak tidak sah yang telah diinventarisir, serta tindak lanjut yang telah dilakukan baik oleh 
		KPP, Karikpa maupun Kanwil, agar dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur P4 	
		dengan tembusan Direktur PPN dan PTLL (menggunakan formulir pada Lampiran 5).

7.	Direktur PPN dan PTLL akan mengirimkan data-data tersebut kepada Direktur Informasi Perpajakan 
	(menggunakan formulir pada Lampiran 6).

8.	Direktorat Informasi Perpajakan akan:
	a.	Meng input daftar Wajib Pajak penerbit dan pengguna Faktur Pajak fiktif ke dalam intranet dan 
		menghubungkan dengan program PK PM.
	b.	Meng up date daftar Wajib Pajak sebagaimana tercantum pada butir a secara teratur.

9.	Dalam menangani Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP agar 
	tetap berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.5/2001 tanggal 8 Juni 
	2001 tentang Penanganan Faktur Pajak yang Diterbitkan oleh Pengusaha yang Belum Dikukuhkan 
	Sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.52/2003 
	tanggal 8 Januari 2003 tentang Kewajiban Melaporkan Wajib Pajak yang Bermasalah.

10.	Dalam melakukan pemeriksaan, maka pemeriksa tetap memperhatikan penegasan sebagaimana 
	dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002 tanggal 
	19 Februari 2002 tentang Kebijaksanaan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM, dan Surat 
	Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang 
	Penyampaian Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tentang Tata Cara 
	Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan.

11.	Untuk memudahkan pelaksanaan dan pengawasan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka 
	dianjurkan agar pengarsipan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, disatukan dengan:
	a.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.5/2001 tanggal 8 Juni 2001 tentang 
		Penanganan Faktur Pajak yang Diterbitkan oleh Pengusaha yang Belum Dikukuhkan Sebagai 
		Pengusaha Kena Pajak.
	b.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 
		tentang Penyampaian Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tentang 
		Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi 
		Perpajakan.
	c.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002 tanggal 19 Februari 2002 
		tentang Kebijaksanaan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM.
	d.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.52/2003 tanggal 8 Januari 2003 
		tentang Kewajiban Melaporkan Wajib Pajak yang bermasalah.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3090 kali - Dicetak 0 kali ›