Minggu, 18 Agustus 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 235

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003

Ditetapkan tanggal 3 Juni 2003

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 544/KMK.04/2000 TENTANG KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Restitusi Pajak » Keputusan Menteri Keuangan » 2003 Topik: Semua KUP » Keputusan Menteri Keuangan » 2003 Topik: Semua PPh » Keputusan Menteri Keuangan » 2003

Keputusan Menteri Keuangan No 235/KMK.03/2003 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 235/KMK.03/2003

						TENTANG

	         PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 544/KMK.04/2000 
	TENTANG KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN 
				        KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, perlu 
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 
Pembayaran Pajak;

Mengingat	:

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2.	Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

3.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat 
	Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
544/KMK.04/2000 TENTANG KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN 
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.


						Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang 
Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak diubah, sehingga keseluruhan Pasal 
1 berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 1

	(1)	Wajib Pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam 
		hal memenuhi persyaratan/kriteria sebagai berikut:
		a.	tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun 
			terakhir;
		b.	dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) 
			masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
		c.	SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan 
			tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
		d.	tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
			1)	kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 
				pajak;
			2)	tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan 
				untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
		e.	tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 
			dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
		f.	dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan 
			Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau 
			dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak 
			mempengaruhi laba rugi fiskal.

	(2)	Dalam hal laporan keuangan diaudit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, maka 
		laporan audit harus:
		a.	disusun dalam bentuk panjang (long form report);
		b.	menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

	(3)	Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak dapat 
		mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu, sepanjang 
		memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d dan e, serta 
		syarat lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

	(4)	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan secara tertulis paling lambat 3 
		(tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.

	(5)	Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan/kriteria 
		tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) setiap bulan Januari dan berlaku untuk 
		jangka waktu 2 (dua) tahun.

	(6)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat diberikan pengembalian 
		pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, apabila:
		a.	terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang 
			perpajakan;
		b.	Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk 
			semua jenis pajak;
		c.	dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 3 (tiga) masa 
			pajak, terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari batas waktu penyampaian 
			SPT Masa masa pajak berikutnya.
		d.	Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 (dua) masa pajak atau lebih 
			berturut-turut untuk semua jenis pajak; atau
		e.	dalam suatu Masa Pajak, ternyata tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud 
			dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sejak masa pajak yang bersangkutan."


						Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2451 kali - Dicetak 0 kali ›