Jumat, 13 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 545

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 545/PJ./2000

Ditetapkan tanggal 29 Desember 2000

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 21 » Keputusan Dirjen Pajak » 2000 Topik: Semua PPh » Keputusan Dirjen Pajak » 2000

Keputusan Dirjen Pajak No KEP - 545/PJ./2000 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 545/PJ./2000

					          TENTANG

	PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
        PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI 

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 perlu 
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan 
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang 
Pribadi;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir 
	dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
	Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan 
	Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
	2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4055);	
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas 
	Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan 
	Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara 
	Nomor 4067);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai 
	Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan
	Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3577);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga 
	Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
	Nomor 3520);
7.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Penentuan 
	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara 
	Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan 
	Pembayaran Pajak;
8.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Perlakuan 
	Pajak Penghasilan Bagi Perwakilan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi 
	Internasional, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
	314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998;
9.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Bagian 
	Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak 
	tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
10.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Besarnya 
	Biaya jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau 
	Pensiunan;

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, 
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, 
DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.


						  BAB l
					    KETENTUAN UMUM

						 Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1.	Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak 
	orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa 
	gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun 
	sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
	21 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
	diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

2.	Pejabat Negara adalah :
	a)	Presiden dan Wakil Presiden;
	b)	Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
	c)	Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
	d)	Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;
	e)	Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
	f)	Menteri, Menteri Negara, dan Menteri Muda;
	g)	Jaksa Agung;
	h)	Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
	i)	Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten;
	j)	Walikota dan Wakil Walikota.

3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan 
	Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.

4.	Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau 
	kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam 
	jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

5.	Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau 
	memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan 
	anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan 
	secara langsung.

6.	Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di 
	Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang 
	menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, 
	jasa, dan kegiatan.

7.	Tenaga Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan 
	apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

8.	Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan 
	untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang 
	menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

9.	Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan 
	dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

10.	Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, 
	atau upah satuan.

11.	Upah Harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja.

12.	Upah Mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.

13.	Upah Borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan 
	tertentu.

14.	Upah satuan adalah upah yang yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan Produk 
	yang dihasilkan.

15.	Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.

16.	Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu 
	perlombaan atau adu ketangkasan.

17.	Magang adalah aktivitas untuk memperoleh pengalaman dan atau keterampilan dan atau keahlian 
	sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

18.	Bea Siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap, tidak tetap, dan calon pegawai, yang 
	ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi 
	kerja yang terikat dengan kontrak atau perjanjian kerja atau pembayaran yang dilakukan oleh suatu 
	institusi kepada orang pribadi yang tidak mempunyai ikatan kontrak atau perjanjian kerja untuk 
	Mengikuti suatu program pendidikan.

19.	Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, 
	seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.

20.	Kegiatan multilevel marketing atau direct selling adalah suatu sistem penjualan secara langsung 
	kepada konsumen yang dilakukan secara berantai oleh orang-perorang sebagai distributor 
	perusahaan multilevel marketing atau direct selling.

21.	Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang 
	muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.


						BAB II
			      PEMOTONG PAJAK DAN PENERIMA PENGHASILAN
					YANG DIPOTONG PAJAK

						Pasal 2

(1)	Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yang selanjutnya disingkat Pemotong 	Pajak 
	adalah :
	a.	pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun 
		cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, 
		tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan 
		pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
	b.	bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah 
		Daerah, instansi atau Iembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan 
		Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, 
		tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau 
		jabatan, jasa, dan kegiatan;
	c.	dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang 
		membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;
	d.	perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran 
		lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan 
		status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan 
		atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
	e.	perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran 
		lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi 
		dengan status Wajib Pajak luar negeri;
	f.	yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, 
		olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, 
		organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang 
		kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun 
		sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
	g.	Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau 	imbalan 
		lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
	h.	penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi 
		internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan 
		kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun 
		kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

(2)	Dalam pengertian pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a termasuk juga badan 
	atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan 
	Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 
	tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 
	Tahun 2000.

(3)	Perusahaan dan badan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d, e, dan g termasuk Badan 
	Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam 
	bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak 
	dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan 
	ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.


						Pasal 3

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 berdasarkan Keputusan ini adalah 
orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 10 serta orang pribadi 
lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 
kegiatan dari Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.


						Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :
a.	pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang 
	diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan 
	syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan 
	lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan 
	perlakuan timbal balik;
b.	pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri 
	Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir 
	dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat 
	bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk 
	memperoleh penghasilan dari Indonesia.



						BAB III
				   PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK
						Pasal 5

(1)	Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :
	a.	penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun 	bulanan, 
		upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan 
		pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu,uang ganti rugi, 
		tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, 
		tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, 
		bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya 
		dengan nama apapun;
	b.	penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, 
		gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, 
		dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
	c.	upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
	d.	uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari 	Tua, dan 
		pembayaran lain sejenis;
	e.	honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
		komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
		dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari :
		1.	tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7);
		2.	pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, 
			bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain 
			drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
		3.	olahragawan;
		4.	penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
		5.	pengarang, peneliti, dan penerjemah; 
		6.	pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, 
			telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
		7.	agen iklan;
		8.	pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, 
			peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
		9.	pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
		10.	peserta perlombaan;
		11.	petugas penjaja barang dagangan;
		12.	petugas dinas luar asuransi;
		13.	peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
		14.	distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis 
			lainnya.
	f.	Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima 
		oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan 	tunjangan-tunjangan lain 
		yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau 
		duda dan atau anak-anaknya.

(2)	Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula 
	penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh 
	bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang 
	dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

(3)	Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
	ayat (2) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan 
	status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.


						Pasal 6

Untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, penghasilan yang diterima atau diperoleh 
dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang 
berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.


						Pasal 7

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :
a.	pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 
	asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
b.	penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
c.	iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 
	Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh 
	pemberi kerja;
d.	penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh 
	Pemerintah;
e.	kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;
f.	zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang 
	dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.


						BAB IV
				  PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN

						Pasal 8

(1)	Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasar penghasilan bruto dikurangi dengan :
	a.	biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 
		sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
		dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 	(satu juta dua 
		ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu 
		rupiah) sebulan;
	b.	iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang 
		pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari 
		Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah
		disahkan oleh Menteri Keuangan.

(2)	Besarnya penghasilan neto penerima pensiun ditentukan berdasar penghasilan bruto yang berupa 
	uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 
	memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun 
	dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua 
	ribu rupiah) setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan.

(3)	Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasar penghasilan 
	netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah 
	sebagai berikut :
							      Setahun		    Sebulan
							---------------------------------------------
	a.	untuk diri pegawai			Rp 2.880.000,00		Rp 240.000,00
	b.	tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 1.440.000,00		Rp 120.000,00
	c.	tambahan untuk setiap anggota		Rp 1.440.000,00		Rp 120.000,00
		keluarga sedarah dan semenda
		dalam garis keturunan lurus, serta
		anak angkat yang menjadi
		tanggungan sepenuhnya, paling
		banyak 3 (tiga) orang

(4)	Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam 
	hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga 
	yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.

(5)	Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-
	rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan 
	tambahan PTKP sejumlah Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun 
	atau Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya 
	sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.

(6)	Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang 
	baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung 
	berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

(7)	Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

(8)	Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (3) tidak berlaku terhadap penghasilan 
	Wajib Pajak luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Wajib Pajak 
	luar negeri adalah penghasilan bruto.


						Pasal 9

(1)	Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan pegawai tidak 
	tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian 
	yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari, tidak dipotong PPh 
	Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan takwim tidak melebihi 
	Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan.

(2)	pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima 
	upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya 
	melebihi Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya
	tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka PPh Pasal 21 yang terutang 
	dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi 
	Rp 24.000,00 tersebut.

(3)	Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam satu bulan takwim jumlahnya 
	melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat 
	dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima 
	penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.

(4)	Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibayarkan secara bulanan, maka 
	PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.

(5)	Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian, 
	dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).

(6)	Atas penghasilan berupa bea siswa, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan 
	ketentuan Pasal 8 ayat (3).

(7)	Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan 
	bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris 
	dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.

(8)	Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) adalah sebesar 50% (lima puluh 
	persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk 
	apapun.


						BAB V
				        TARIF DAN PENERAPANNYA

						Pasal 10

(1)	Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diterapkan atas 
	Penghasilan Kena Pajak dari :
	a.	pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat 
		negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan 
		anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada 
		perusahaan yang sama;
	b.	penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;
	c.	pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai;
	d.	distributor Perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

(2)	Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) :
	a.	bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun 
		termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana 
		pensiun dan PTKP;
	b.	bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi 
		dengan biaya pensiun dan PTKP;
	c.	bagi pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi 
		dengan PTKP;
	d.	bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis 
		lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan.


						Pasal 11

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 diterapkan atas penghasilan bruto berupa :
a.	honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, 
	beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang 
	jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau 
	kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 sampai dengan angka 12;
b.	honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak 
	merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
c.	jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
d.	penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh 
	peserta program pensiun.


						Pasal 12

Tarif sebesar 15% (lima belas persen) diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau 
terutang kepada tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8).


						Pasal 13

(1)	Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah 
	borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) 
	sehari, tetapi tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dalam satu bulan 
	takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(2)	Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) 
	berlaku ketentuan sebagai berikut :
	a.	dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan, adalah jumlah tersebut dibagi 6;
	b.	dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan produk yang dihasilkan 
		dalam satu hari;
	c.	dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya 
		hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.

(3)	Apabila penerima penghasilan berupa upah, uang saku, dan komisi sebagaimana dimaksud dalam 
	Ayat (1) adalah pegawai tetap, maka atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari 
	pemberi kerja yang bersangkutan termasuk upah, uang saku, komisi dikenakan PPh Pasal 21 dengan 
	menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, atas Penghasilan 
	Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).


						Pasal 14

(1)	Atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang 
	pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, 
	yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan 
	Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut :
	a.	penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan 
		Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen);
	b.	penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 
		Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen);
	c.	penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan 
		Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 15% (lima belas persen);
	d.	penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 25% 
		(dua puluh lima persen).

(2)	Dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atas jumlah penghasilan 
	bruto sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kurang.


						Pasal 15

Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium 
dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/
POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan
kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan 
Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.


						Pasal 16

(1)	Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan 
	bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan 
	oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
	(3) dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara 
	Republik Indonesia dengan negara domisili Wajib Pajak luar negeri tersebut.

(2)	PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak bersifat final dalam hal orang pribadi 
	sebagai Wajib Pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri.


						Pasal 17

Untuk keperluan penerapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan 
ke bawah hingga ribuan penuh.


						Pasal 18

PPh Pasal 21 dan Pasal 26, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan 
terutangnya penghasilan yang bersangkutan.


						Pasal 19

Cara dan contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran Keputusan ini.



						BAB VI
				HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK

						Pasal 20

(1)	Setiap Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri ke Kantor 
	Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

(2)	Kewajiban sebagai Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku juga terhadap 
	organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sesuai 
	Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
	diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

(3)	Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan 
	kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.


						Pasal 21

(1)	Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang 
	terutang untuk setiap bulan takwim.

(2)	Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau 
	Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang 
	ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

(3)	Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut dalam ayat (2) sekalipun nihil dengan 
	menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan 
	Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim sebagaimana dimaksud dalam 
	Ayat (2).

(4)	Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, 
	maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang 
	pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.

(5)	Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 baik 	diminta 
	maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai 
	pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang 
	pesangon, dan penerima dana pensiun.

(6)	Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, 
	termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur 
	Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.

(7)	Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti 
	Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 
	1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.


						Pasal 22

(1)	Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung 
	kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan 
	menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
	Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

(2)	Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam 
	Ayat (1) didasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang 
	bersangkutan dan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya berawal atau berakhir 
	dalam tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 
	1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 
	Tahun 2000 penghitungannya sebagai berikut :
	a.	dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri dan mulai atau berhenti bekerja 
		dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang 
		sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak 
		disetahunkan;
	b.	dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari 
		luar negeri, yang mulai bekerja di Indonesia dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 
		didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh dalam bagian tahun pajak 
		yang  bersangkutan yang disetahunkan;
	c.	dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum tahun takwim berakhir karena meninggal 
		dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, maka pada akhir bulan 
		berhentinya pegawai tersebut penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan 
		yang sebenarnya diterima atau diperoIeh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang 
		disetahunkan.

(3)	Apabila jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) lebih besar dari jumlah 
	pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang 
	bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.

(4)	Apabila jumlah pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) lebih rendah dari jumlah pajak 
	yang telah dipotong, kelebihannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan 
	pada waktu dilakukan penghitungan kembali.


						Pasal 23

(1)	Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 
	21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak 
	setempat.

(2)	Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 
	tahun takwim berikutnya.

(3)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) berlaku juga bagi Pemotong Pajak yang tahun pajak
	atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.

(4)	Pemotong Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu sebagaimana 
	dimaksud dalam Ayat (2).

(5)	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 
	tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh 
	Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh Pasal 21 
	yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun 
	takwim yang bersangkutan.

(6)	Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran-lampiran yang ditentukan 
	dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

(7)	Apabila terdapat pegawai berkebangsaan asing, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang bersangkutan 
	harus dilampiri fotokopi surat ijin bekerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan 
	Transmigrasi atau instansi yang berwenang.

(8)	Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar 
	dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kekurangannya harus disetor sebelum 
	penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim 
	berikutnya.

(9)	Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil 
	dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kelebihan tersebut diperhitungkan dengan PPh 
	Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan jika masih 
	ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.

(10)	Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh 
	pengurus atau direksi.

(11)	Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain selain yang dimaksud 
	dalam Ayat (1), harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.


						BAB VII
			          HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN
					 YANG DIPOTONG PAJAK

						Pasal 24

(1)	Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, 
	penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 2 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun 
	takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri.

(2)	Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan 
	jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.


						Pasal 25

Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan 
pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.


						Pasal 26

Penerima penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada :
a.	Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan;
b.	Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja;
c.	Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun 
	berjalan.


						BAB VIII
				            KEBERATAN DAN BANDING

						Pasal 27

Pemotong Pajak dan penerima penghasilan dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal pajak dan 
permohonan banding kepada badan peradilan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.


						BAB IX
					   KETENTUAN PENUTUP

						Pasal 28

(1)	Dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
	Nomor : KEP-281/PJ./1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, 
	Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, 
	Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal 
	Pajak Nomor : KEP-235/PJ./1999 tanggal 17 September 1999 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang 
	bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2)	Keputusan ini dapat disebut "Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26"
(3)	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2000
DIREKTUR JENDERAL

ttd

MACHFUD SIDIK
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 10152 kali - Dicetak 0 kali ›