Minggu, 21 Juli 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 137

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005

Ditetapkan tanggal 30 Desember 2005

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pengurang Penghasilan Bruto » Peraturan Menteri Keuangan » 2005 Topik: PPh Pasal 21 » Peraturan Menteri Keuangan » 2005 Topik: Semua PPh » Peraturan Menteri Keuangan » 2005

			  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 137/PMK.03/2005

						TENTANG 

		           PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.	bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan
	Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena
	Pajak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta 
	perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka 
	melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
	Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 
	Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya 
	Penghasilan Tidak Kena Pajak;

Mengingat :

1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3985);
3.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.


						Pasal 1

(1)      	Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut :
	a.    	Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
	b.    	Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang 
		kawin;
	c.    	Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seo­rang istri yang 
		penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
	d.    	Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota 
		keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak 
		anqkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk 
		setiap keluarga.

(2)    	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2006.


						Pasal 2

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.


						Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2005
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1923 kali - Dicetak 0 kali ›