Jumat, 13 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 564

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004

Ditetapkan tanggal 29 November 2004

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2004 Topik: PPh Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2004 Topik: PPh Pasal 21 » Peraturan Menteri Keuangan » 2004 Topik: Semua PPh » Peraturan Menteri Keuangan » 2004

Peraturan Menteri Keuangan No 564/KMK.03/2004 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			     PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 564/KMK.03/2004
 
					             TENTANG 

		      	  PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. 	bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang selama ini berlaku dipandang tidak sesuai
	lagi dengan perkembangan di bidang perekonomian dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang 
	semakin meningkat;
b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka 
	melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
	Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 
	Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya 
	Penghasilan Tidak Kena Pajak;

Mengingat :

1. 	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. 	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
	Indo­nesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3985);
3. 	Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.


						Pasal 1

(1)      	Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-
	Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
	terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, diubah menjadi sebagai berikut :
	a.    	Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak;
	b.    	Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
	c.    	Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seo­rang isteri yang penghasilannya 
		digabung dengan penghasilan suami;
	d.    	Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga 
		sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak anqkat yang menjadi 
		tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(2)    	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2005.


						Pasal 2

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2004
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

JUSUF ANWAR
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2020 kali - Dicetak 0 kali ›