Minggu, 8 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 207

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 207/PJ./2001

Ditetapkan tanggal 12 Maret 2001

KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 25 » Keputusan Dirjen Pajak » 2001 Topik: Semua KUP » Keputusan Dirjen Pajak » 2001 Topik: Semua PPh » Keputusan Dirjen Pajak » 2001

			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 207/PJ./2001

					          TENTANG

	KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 
			              UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
535/KMK.04/2000 tentang Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan Surat 
Pemberitahuan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Kewajiban Menyampaikan 
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3984);
2.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263); 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik 	Indonesia Nomor 
	3985);
3.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 535/KMK.04/2000 tentang Wajib Pajak Tertentu Yang 
	Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan;

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN 
MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.


						Pasal 1

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dikecualikan dari 
kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25.


						Pasal 2

(1)	Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi 
	yang tidak mempunyai kewajiban membayar angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun pajak 
	berjalan;

(2)	Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai kewajiban membayar angsuran Pajak Penghasilan 
	Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan karena menerima/memperoleh penghasilan teratur yang tidak 
	terkena pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan atau Pajak 
	Penghasilan Final, sekalipun bukan merupakan penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas, 
	maka atas kewajiban pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut tetap harus 
	dilaporkan pembayarannya dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25;

(3)	Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam 
	negeri dan orang asing (ekspatriat) yang memperoleh penghasilan teratur termasuk dari luar negeri 
	yang menurut ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia atau ketentuan Persetujuan 
	Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku hak pemajakannya ada pada negara Indonesia.


						Pasal 3

(1)	Kewajiban melaporkan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak orang pribadi 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk masa pajak Januari dan Pebruari tahun 2001, wajib 
	dilakukan paling lambat tanggal 20 April 2001;

(2)	Atas pelaporan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan sanksi 
	administrasi perpajakan.


						Pasal 4

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya 
laku surut sejak tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2001
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1207 kali - Dicetak 0 kali ›