Sabtu, 24 Agustus 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 418

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 418/KMK.03/2003

Ditetapkan tanggal 30 September 2003

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 7 SEPTEMBER 2003
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak » Keputusan Menteri Keuangan » 2003 Topik: Semua PPN » Keputusan Menteri Keuangan » 2003 Topik: Semua PPN » Keputusan Menteri Keuangan » 2003

			  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 418/KMK.03/2003

						TENTANG 

		PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA BOGA ATAU KATERING

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kejelasan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak 
Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Boga atau Katering, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan 
tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Boga atau Katering;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali 
	diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
	1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
	2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4199);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan 
	Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan 
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);
5.	Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA BOGA ATAU 
KATERING.


						Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1.	Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan atau minuman lengkap dengan atau tanpa 
	peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau 
	tidak tertulis.

2.	Keperluan tertentu adalah:
	a.	pesta, resepsi, atau perayaan;
	b.	perjamuan;
	c.	rapat atau pertemuan;
	d.	makan karyawan pada instansi Pemerintah atau Badan Usaha Pemerintah, perusahaan swasta 
		maupun perusahaan perseorangan;
	e.	makan untuk pelanggan perseorangan;
	f.	perlombaan atau pertandingan; atau
	g.	acara-acara lain yang sejenis.


						Pasal 2

(1)	Penyerahan Jasa Boga atau Katering oleh Pengusaha Jasa Boga atau Katering merupakan penyerahan 
	Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

(2)	Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar 
	Pengenaan Pajak.

(3)	Dasar Pengenaan Pajak adalah Penggantian yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang 
	diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Jasa Boga atau Katering karena penyerahan Jasa 
	Boga atau Katering, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang 
	Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 
	Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan
	potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.


						Pasal 3

Dalam hal Pengusaha hotel, restauran, rumah makan, warung dan sejenisnya, juga melakukan usaha Jasa 
Boga atau Katering, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
1.	wajib dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pembukuan yang terpisah antara 	
	usaha hotel, restauran, rumah makan, warung dan sejenisnya, dengan usaha Jasa Boga atau Katering;
2.	penyerahan makanan dan atau minuman dalam rangka usaha Jasa Boga atau Katering dikenakan 
	Pajak Pertambahan Nilai;
3.	terhadap penyediaan makanan dan atau minuman dalam rangka usaha hotel, restauran, rumah 
	makan, warung dan sejenisnya, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.


						Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur 
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 5

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO
Peraturan Terkait
  • -

Komentar



© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2917 kali - Dicetak 0 kali ›