Kamis, 20 Juni 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 55

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 55/PJ.3/1985

Ditetapkan tanggal 20 Agustus 1985

DASAR PENGENAAN PPN UNTUK PENYERAHAN BANGUNAN OLEH PENGUSAHA BIDANG REAL ESTATE DAN INDUSTRIAL ESTATE. (SERI PPN-60)
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Real Estate dan Developer » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1985 Topik: Fasilitas Perpajakan » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1985 Topik: Semua PPN » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1985 Topik: Semua PPN » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1985

Surat Edaran Dirjen Pajak No SE - 55/PJ.3/1985 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											   20 Agustus 1985

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				            NOMOR SE - 55/PJ.3/1985

						TENTANG

    DASAR PENGENAAN PPN UNTUK PENYERAHAN BANGUNAN OLEH PENGUSAHA BIDANG REAL ESTATE DAN 
				    INDUSTRIAL ESTATE. (SERI PPN-60)

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

1.	Sebagaimana diketahui bersama, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena 
	Pajak. Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya adalah barang 
	bergerak maupun tidak bergerak sebagai hasil proses pabrikasi.

2.	Pengusaha Real Estate/Industrial Estate adalah pabrikan dari Barang Kena Pajak yang menurut sifat 
	atau hukumnya adalah barang tidak bergerak berupa bangunan beserta ikutannya, Yang dimaksud 
	ikutannya disini adalah, bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan tersebut, bidang tanah 
	sebagai pekarangan bangunan tersebut, pagar pekarang sekeliling bangunan tersebut dan saluran air/
	got/riol, sarana jalan, pipa leding, tiang dan kabel listrik yang merupakan bagian kelengkapan 
	bangunan tersebut.

3.	Untuk pembelian bahan-bahan juga digunakan dalam pembuatan bangunan beserta ukurannya dan 
	fasilitas lingkungan di luar bangunan tersebut, serta yang digunakan untuk proses pengolahan dan 
	pematangan tanah menjadi siap bangun, oleh Pengusaha Real Estate/Industrial Estate telah dibayar 
	Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak Masukan, kecuali atas perolehan dan pembebasan tanah untuk 
	lokasi bangunan.

4.	Tanah sebagai bidang maupun sebagai benda/zat padat alamiah bukan Barang Kena Pajak. Hak atas 
	tanah (baik hak milik, hak guna bangunan maupun hak guna usaha dan hak lainnya atas tanah) 
	adalah barang tidak berwujud, karenanya atas penyerahannya tidak terhutang Pajak Pertambahan 
	Nilai. Sebagai bagian/ikutan dari bangunan, nilai/harga tanah merupakan bagian dari harga bangunan 
	yang diperhitungkan oleh Pengusaha Real Estate/Industrial Estate kepada pembeli.

5.	Sesuai dengan persyaratan perizinan bagi usaha Real Estate/Industrial Estate, maka pengusaha yang 
	bersangkutan diwajibkan menyediakan sebagian tanah lokasi untuk keperluan sarana jalan umum, 
	bangunan umum dan fasilitas public utility lainnya yang akhirnya akan menjadi milik Pemerintah. 
	Biaya pembangunan sarana tersebut, serta nilai tanah yang diserahkan kepada Pemerintah, akan 
	menjadi (dibebankan sebagai) bagian dari harga bangunan yang diperhitungkan kepada pembeli 
	seperti halnya pembebanan tersebut pada butir 4 diatas.

6.	Pembebanan biaya yang diperhitungkan ke dalam harga bangunan sebagaimana disebutkan pada 
	butir 4 dan 5 diatas menyebabkan harga jual bangunan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak 
	menjadi tinggi. Akhirnya Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar/dipikul pembeli menjadi tinggi pula. 
	Hal ini dapat menimbulkan ketidak adilan dan persaingan kurang sehat yang merugikan Pengusaha 
	Real Estate/Industrial Estate jika terjadi penjualan bangunan oleh pihak perorangan/badan lain bukan 
	Real Estate/Industrial Estate. Penyerahan tanah siap bangun atau bangunan oleh pihak perorangan/
	badan lain tersebut tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai karena mereka bukan Pengusaha Kena 
	Pajak.

7.	Untuk mencegah timbulnya keadaan sebagaimana disebutkan pada butir 6 diatas, maka perlu 
	ditetapkan suatu pedoman penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan 
	bangunan oleh Pengusaha Real Estate/Industrial Estate, yang didasarkan pada harga jual bangunan, 
	dikurangi harga perolehan/pembebasan tanah sebelum tanah itu dimatangkan/siap bangun yang 
	diserahkan kepada Pemerintah sebagaimana disebutkan pada butir 5 diatas.

8.	Dengan memperhatikan uraian dan keterangan yang terlampir dalam surat REI kepada Menteri 
	Keuangan tanggal 25 Maret 1985 No.: 117/REJ/1985 maka bagian harga perolehan/pembebasan 
	tanah yang menjadi dasar pengurangan untuk penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan 
	Nilai tersebut sebesar 35% dari harga/nilai tanah sebelum dimatangkan/siap bangun. Untuk jelasnya 
	diberikan contoh sebagai berikut :
	8.1.	Harga (rata-rata) pembebasan sebidang tanah, 	Rp.  30.000.000,-
	 	Biaya pematangan				Rp.  20.000.000,-
		Margin dan biaya lain-lain,			Rp.  10.000.000,-
						           		______________
								Rp.  60.000.000,-

		Harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan PPN adalah :
		Rp.60.000.000,-   -/- (35% x Rp.30.000.000,-)	Rp.  49.500.000,-

			        Rp.  49.500.000,-
	 	PPN = 10% x -------------------- 		=  	Rp. 4.950.000,-
			        Rp. 49.000.000,-

	8.2.	Harga bangunan berikut tanah terdiri atas 	Rp. 100.000.000,-
 		- Harga (rata-rata) pembebasan tanah 		Rp.  30.000.000,-
		- Biaya pematangan 				Rp.  20.000.000,-
		- Biaya pembuatan bangunan 			Rp.  40.000.000,-
		- Margin dll. 					Rp.  10.000.000,-
								______________
								Rp.100.000.000,-
		Penghitungan Dasar Pengenaan PPN adalah :
		Rp.100.000.000,-  -/-  (35% x Rp.30.000.000,-)	Rp.  89.500.000,-

				Rp.  89.500.000,-
		PPN = 10% x	--------------------	=	Rp. 8.950.000,-
				Rp. 89.500.000,-

Demikian penegasan kami, dan hendaknya pedoman ini dapat diberitahukan kepada para Pengusaha Kena 
Pajak yang bersangkutan yang berada di wilayah kerja Saudara masing-masing.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SALAMUN A.T.
Status Pencabutan Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 945 kali - Dicetak 0 kali ›