Kamis, 20 Juni 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 12

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 12/PJ./1995

Ditetapkan tanggal 6 Februari 1995

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN, SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPN Umum » Keputusan Dirjen Pajak » 1995 Topik: Semua PPN » Keputusan Dirjen Pajak » 1995 Topik: Semua PPN » Keputusan Dirjen Pajak » 1995

Keputusan Dirjen Pajak No KEP - 12/PJ./1995 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan dan kondisi terakhir peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut. Untuk melihat detail peraturan terkait Klik disini
			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR KEP - 12/PJ./1995

					          TENTANG

        BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN 
       SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MENGGUNAKAN NILAI LAIN 
      SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN, SERTA 
				      BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang	:	dst.

Mengingat	:	dst.

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK 	PEDAGANG 
ECERAN YANG MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, KETERANGAN DAN DOKUMEN 
YANG HARUS DILAMPIRKAN, SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA.


						Pasal 1

(1)	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dibuat dengan ukuran folio yang 
	bentuk dan isinya seperti tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

(2)	Bentuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) beserta lampiran-
	lampirannya terdiri dari :
	a.	Formulir 1195 		(KP.PPN.1.1 - 95)
	b.	Formulir 1195 A1 	(KP.PPN.1.1.1 - 95)
	c.	Formulir 1195 A2	(KP.PPN.1.1.2 - 95)
	d.	Formulir 1195 A3 	(KP.PPN.1.1.3 - 95)
	e.	Formulir 1195 B1 	(KP.PPN.1.1.4 - 95)
	f.	Formulir 1195 B2	(KP.PPN.1.1.5 - 95)
	g.	Formulir 1195 B3 	(KP.PPN.1.1.6 - 95)
	h.	Formulir 1195 B4 	(KP.PPN.1.1.7 - 95)
	i.	Formulir 1195 BM 	(KP.PPN.1.1.8 - 95)

(3)	Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan/atau dilampirkan pada SPT Masa PPN (bentuk 
	Formulir 1195) adalah :
	1.	Lampiran Pajak Keluaran -I
		Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM (bentuk Formulir 1195 A1) ;
	2.	Lampiran Pajak Keluaran -II
		Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM Yang Tidak Dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/
		Ditanggung Pemerintah (DTP) (bentuk Formulir 1195 A2) ;
	3.	Lampiran Pajak Keluaran -III
		Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM kepada Pemungut PPN (bentuk Formulir 1195 A3); 
	4.	Lampiran Pajak Masukan -I
		Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan (bentuk Formulir 1195 B1);
	5.	Lampiran Pajak Masukan -II
		Daftar Pajak Masukan dan PPn BM Yang Memperoleh Pembayaran Pendahuluan dari 
		BAPEKSTA Keuangan (bentuk Formulir 1195 B2);
	6.	Lampiran Pajak Masukan -III
		Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan (PM) Yang Telah Dikreditkan/Tidak 
		Dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan (bentuk Formulir 1195 B3);
	7.	Lampiran Pajak Masukan -IV
		Daftar Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan (bentuk Formulir 1195 B4);
	8.	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SPT Masa PPn BM) (bentuk 
		Formulir 1195 BM);
	9.	Keterangan dan/atau dokumen lain yang oleh Direktur Jenderal Pajak diwajibkan untuk
		dilampirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


						Pasal 2

(1)	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak 
	Pedagang Eceran Yang Menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dibuat dengan ukuran 
	folio yang bentuk dan isinya seperti tersebut pada lampiran II Keputusan ini.

(2)	Bentuk SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran Yang Menggunakan Nilai Lain 
	sebagai Dasar Pengenaan Pajak beserta lampiran-lampirannya terdiri dari :
	a.	Formulir 1195 PE (KP.PPN 1.1 - 95 PE)
	b.	Formulir 1195 PE-1 (KP.PPN 1.1.1 - 95 PE)
	c.	Formulir 1195 PE-2 (KP.PPN 1.1.2 - 95 PE)

(3)	Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan/atau dilampirkan pada SPT Masa PPN Bagi 
	Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran Yang Menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak 
	(bentuk Formulir 1195 PE) adalah :
	1.	Lampiran - I
		Daftar PPN yang harus dibayar (bentuk Formulir 1195 PE-1) 
	2.	Lampiran - II
		Daftar PPN Yang Dipungut Oleh Pemungut PPN (bentuk Formulir 1195 PE-2);
	3.	Keterangan dan/atau dokumen lain yang oleh Direktur Jenderal Pajak diwajibkan untuk 
		dilampirkan.


						Pasal 3

Buku Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) 
(KP.PPN.1.1.9 -95) dan Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran 
Yang Menggunakan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak (KP.PPN.1.1.3 -95 PE) adalah seperti tersebut 
pada Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.


						Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Pebruari 1995
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER
Status Perubahan/Penyempurnaan dan Pencabutan Peraturan
  • -
  • -
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 893 kali - Dicetak 0 kali ›