Sabtu, 24 Agustus 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 153

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 153/PJ./2002

Ditetapkan tanggal 20 Maret 2002

PENETAPAN BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Surat Pemberitahuan (SPT) » Keputusan Dirjen Pajak » 2002 Topik: Semua PPN » Keputusan Dirjen Pajak » 2002 Topik: Semua PPN » Keputusan Dirjen Pajak » 2002

Keputusan Dirjen Pajak No KEP - 153/PJ./2002 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 153/PJ./2002

					          TENTANG

    PENETAPAN BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN 
   DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK 
    REKAMAN GAMBAR DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN 
         STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86/KMK.03/2002 tanggal 8 Maret 2002, 
perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Bentuk, Ukuran, Warna, Isi Dan Teks 
Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai, Dan Dasar Pengenaan Pajak Untuk Menghitung Pajak Pertambahan Nilai 
Atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan Rekomendasi Untuk 
Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Serta Tatacara Penebusan Dan Pelaporannya.

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
	Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas 
	Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran 
	Negara Nomor 4061);
3.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai 
	Dasar Pengenaan Pajak;
4.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan 
	Serta Keterangan dan atau Dokumen Yang Harus Dilampirkan.
5.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 86/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Penggunaan 
	Stiker Dalam Pemungutan dan Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman 
	Gambar;
6.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-12/PJ./1995 tentang Bentuk dan Isi Surat 
	Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Dan SPT Masa PPN Bagi Pengusaha 
	Kena Pajak Pedagang Eceran Yang Memilih Menggunakan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, 
	Keterangan dan Dokumen Yang Harus Dilampirkan, Serta Buku Petunjuk Pengisiannya;
7.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan atau Dokumen Lain 
	Yang Harus Dilampirkan Dalam Surat Pemberitahuan.

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENETAPAN BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN 
DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK 
REKAMAN GAMBAR DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN 
STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA.


						Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
1.	Produk rekaman gambar adalah semua produk rekaman gambar yang dibuat di atas media rekaman 
	Video Compact Disc (VCD), Digital Versatile Disc (DVD), Laser Disc (LD) pita kaset (VHS), atau bahan 
	hasil penemuan teknologi lainnya, yang ditayangkan kepada khalayak dengan sistem proyeksi 
	elektronik, selain produk rekaman gambar yang berisi:
	a.	lagu beserta tayangan gambar (karaoke);
	b.	tayangan gambar yang berisi materi buku pelajaran umum termasuk pelajaran bahasa dan 
		pelajaran agama;
	c.	software program komputer.

2.	Produk rekaman gambar sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dikategorikan ke dalam 7 jenis 
	yaitu:
	a.	Jenis I
		adalah semua produk rekaman gambar yang diperdagangkan dengan harga jual eceran 
		paling tinggi Rp 10.000,- per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
	b.	Jenis II
		adalah semua produk rekaman gambar yang diperdagangkan dengan harga jual eceran di 
		atas Rp 10.000,- s.d. Rp 20.000,- per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
	c.	Jenis III
		adalah semua produk rekaman gambar yang diperdagangkan dengan harga jual eceran di 
		atas Rp 20.000,- s.d. Rp 40.000,- per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
	d.	Jenis IV
		adalah semua produk rekaman gambar yang diperdagangkan dengan harga jual eceran di 
		atas Rp 40.000,- s.d. Rp 60.000,- per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
	e.	Jenis V
		adalah semua produk rekaman gambar yang diperdagangkan dengan harga jual eceran di 
		atas Rp 60.000,- s.d. Rp 80.000,- per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
	f.	Jenis VI
		adalah semua produk rekaman gambar yang diperdagangkan dengan harga jual eceran di 
		atas Rp 80.000,- s.d. Rp 100.000,- per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
	g.	Jenis VII
		adalah semua produk rekaman gambar yang diperdagangkan dengan harga jual eceran di 
		atas Rp 100.000,- per kopi judul film atau per kopi seri judul film.


						Pasal 2

(1)	Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan 
	rekaman gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 adalah sebesar Harga Jual Rata-rata.

(2)	Besarnya Harga Jual Rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar:
	a.	Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk penyerahan produk rekaman gambar Jenis I per kopi 
		judul film atau per kopi seri judul film.
	b.	Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk penyerahan produk rekaman gambar 
		Jenis II per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
	c.	Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk penyerahan produk rekaman gambar jenis III 
		per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
	d.	Rp 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk penyerahan produk rekaman 
		gambar Jenis IV per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
	e.	Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk penyerahan produk rekaman gambar Jenis V 
		per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
	f.	Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk penyerahan produk rekaman gambar Jenis 
		VI per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
	g.	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk penyerahan produk rekaman gambar Jenis 
		VII per kopi judul film atau per kopi seri judul film.

(3)	Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar 10% 
	(sepuluh persen) dari harga jual rata-rata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu sebesar:
	a.	Rp 1.000,- (seribu rupiah) per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
	b.	Rp 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
	c.	Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
	d.	Rp 4.750,- (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kopi judul film atau per kopi seri 
		judul film.
	e.	Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
	f.	Rp 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per kopi judul film atau per kopi seri judul film.
	g.	Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kopi judul film atau per kopi seri judul film.

(4)	Dalam setiap angka Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah termasuk 
	nilai tambah atas penyaluran/keagenan/pengecer rekaman gambar.


						Pasal 3

Atas penyerahan produk rekaman gambar selain produk rekaman gambar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 2, seperti Video Compact Disc ( VCD), Digital Versatile Disc (DVD), Laser Disc (LD) dan pita 
kaset (VHS) yang berisi materi buku pelajaran umum termasuk pelajaran bahasa dan pelajaran agama, Laser 
Disc Karaoke (LD.K) dan software program komputer, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan 
umum Pajak Pertambahan Nilai.


						Pasal 4

(1)	Bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas PPN atas penyerahan produk rekaman gambar Jenis 
	I adalah:
	a.	Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2,0 x 6,0 cm.
	b.	Gambar/cetakan dasar berwarna kuning dan hijau tua,
		-	di bagian kiri tersusun dari garis-garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-
			lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara RI;
		-	di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwana perpaduan 
			kuning dan hijau tua;
		-	di bagian kanan terdiri dari garis-garis guilloche berbentuk hiasan medallion", titik-titik 
			raster, dan garis lengkung berwarna hijau muda;
		-	teks "LUNAS PPN" dan "FILM JENIS I HARGA s.d. Rp 10.000,-" yang dibentuk oleh titik-
			titik raster berwarna perpaduan kuning dan hijau tua, disusun dua baris;
	c.	Cetakan tindih berupa teks "PROD", "NPWP", dan "TAHUN" yang disusun tiga baris dengan 
		huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.

(2)	Bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas PPN atas penyerahan produk rekaman gambar Jenis 
	II adalah:
	a.	Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2,0 x 6,0 cm.
	b.	Gambar/cetakan dasar berwarna kuning dan ungu tua,
		-	di bagian kiri tersusun dari garis-garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-
			lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara RI;
		-	di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan 
			kuning dan ungu tua;
		-	di bagian kanan terdiri dari garis-garis guilloche berbentuk hiasan medallion", titik-titik 
			raster, dan garis lengkung berwarna ungu muda;
		-	teks "LUNAS PPN" dan "FILM JENIS II HARGA > Rp 10.000,- s.d. Rp 20.000,-" yang 
			dibentuk oleh titik-titik raster berwarna perpaduan kuning dan ungu tua, disusun dua 
			baris;
	c.	Cetakan tindih berupa teks "PROD", "NPWP", dan "TAHUN" yang disusun tiga baris dengan 
		huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.

(3)	Bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas PPN atas penyerahan produk rekaman gambar Jenis 
	III adalah:
	a.	Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2,0 x 6,0 cm.
	b.	Gambar/cetakan dasar berwarna kuning dan jingga,
		-	di bagian kiri tersusun dari garis-garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-
			lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara RI;
		-	di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan 
			kuning dan jingga;
		-	di bagian kanan terdiri dari garis-garis guilloche berbentuk hiasan medallion", titik-
			titik raster, dan garis lengkung berwarna jingga;
		-	teks "LUNAS PPN" dan "FILM JENIS III HARGA > Rp 20.000,- s.d. Rp 40.000,- yang 
			dibentuk oleh titik-titik raster berwarna perpaduan kuning dan jingga, disusun dua 
			baris;
	c.	Cetakan tindih berupa teks "PROD", "NPWP", dan "TAHUN" yang disusun tiga baris dengan 
		huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.

(4)	Bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas PPN atas penyerahan produk rekaman gambar Jenis 
	IV adalah:
	a.	Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2,0 x 6,0 cm.
	b.	Gambar/cetakan dasar berwarna kuning dan biru tua,
		-	di bagian kiri tersusun dari garis-garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-
			lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara RI;
		-	di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan 
			kuning dan biru tua;
		-	di bagian kanan terdiri dari garis-garis guilloche berbentuk hiasan medallion", titik-
			titik raster, dan garis lengkung berwarna biru tua;
		-	teks "LUNAS PPN" dan "FILM JENIS IV HARGA > Rp 40.000,- s.d. Rp 60.000,- yang 
			dibentuk oleh titik-titik raster berwarna perpaduan kuning dan biru tua, disusun dua 
			baris;
	c.	Cetakan tindih berupa teks "PROD", "NPWP", dan "TAHUN" yang disusun tiga baris dengan 
		huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.

(5)	Bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas PPN atas penyerahan produk rekaman gambar Jenis 
	V adalah:
	a.	Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2,0 x 6,0 cm.
	b.	Gambar/cetakan dasar berwarna kuning dan abu-abu,
		-	di bagian kiri tersusun dari garis-garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-
			lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara RI;
		-	di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan 
			kuning dan abu-abu;
		-	di bagian kanan terdiri dari garis-garis guilloche berbentuk hiasan medallion", titik-
			titik raster, dan garis lengkung berwarna abu-abu;
		-	teks "LUNAS PPN" dan "FILM JENIS V HARGA > Rp 60.000,- s.d. Rp 80.000,- yang 
			dibentuk oleh titik-titik raster berwarna perpaduan kuning dan abu-abu, disusun dua 
			baris;
	c.	Cetakan tindih berupa teks "PROD", "NPWP", dan "TAHUN" yang disusun tiga baris dengan 
		huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.

(6)	Bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas PPN atas penyerahan produk rekaman gambar Jenis 
	VI adalah:
	a.	Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2,0 x 6,0 cm.
	b.	Gambar/cetakan dasar berwarna kuning dan cokelat tua,
		-	di bagian kiri tersusun dari garis-garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-
			lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara RI;
		-	di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan 
			kuning dan cokelat tua;
		-	di bagian kanan terdiri dari garis-garis guilloche berbentuk hiasan "medallion", titik-
			titik raster, dan garis lengkung berwarna cokelat tua;
		-	teks "LUNAS PPN" dan "FILM JENIS VI HARGA-HARGA > Rp 80.000,- s.d. Rp 100.000,- 
			yang dibentuk oleh titik-titik raster berwarna perpaduan kuning dan cokelat tua, 
			disusun dua baris.
	c.	Cetakan tindih berupa teks "PROD", "NPWP", dan "TAHUN" yang disusun tiga baris dengan 
		huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.

(7)	Bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas PPN atas penyerahan produk rekaman gambar Jenis 
	VII adalah:
	a.	Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2,0 x 6,0 cm.
	b.	Gambar/cetakan dasar berwarna kuning dan merah,
		-	di bagian kiri tersusun dari garis-garis guilloche, titik-titik raster, dan lingkaran-
			lingkaran yang mengelilingi gambar Burung Garuda Lambang Negara RI;
		-	di bagian tengah berupa garis-garis guilloche yang melengkung berwarna perpaduan 
			kuning dan merah;
		-	di bagian kanan terdiri dari garis-garis guilloche berbentuk hiasan "medallion", titik-
			titik raster, dan garis lengkung berwarna merah;
		-	teks "LUNAS PPN" dan tulisan "FILM JENIS VII HARGA diatas Rp 100.000,-" yang 
			dibentuk oleh titik-titik raster berwarna perpaduan kuning dan merah, disusun dua 
			baris.
	c.	Cetakan tindih berupa teks "PROD", "NPWP", dan "TAHUN" yang disusun tiga baris dengan 
		huruf-huruf kapital yang sama besarnya, serta seluruhnya berwarna hitam.


						Pasal 5

(1)	Produsen rekaman gambar wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya 
	meliputi tempat kedudukannya atau tempat kegiatan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha 
	Kena Pajak,

(2)	Penyalur atau agen atau sejenisnya seperti outlet atau pengecer yang semata-mata hanya 
	menyerahkan produk rekaman gambar yang telah dibubuhi stiker tanda lunas PPN, tidak perlu lagi 
	dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena dalam penentuan Dasar Pengenaan Pajak telah 
	diperhitungkan nilai tambah atas penyaluran/keagenan/pengecer produk rekaman gambar.

(3)	Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang juga memperdagangkan produk rekaman gambar yang 
	dalam menghitung pajaknya mempergunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana 
	dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 567/KMK.04/2000 wajib memungut PPN 
	dengan tarif 10% (sepuluh persen) dari harga jual Barang Kena Pajak dan menyetorkan ke Kas 
	Negara sebesar 2% (dua persen) dari jumlah seluruh penyerahan barang dagangan.


						Pasal 6

(1)	Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipungut oleh 
	produsen rekaman gambar dan disetor dengan cara penebusan stiker.

(2)	Penebusan stiker sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan Pajak 
	Masukan atau Surat Setoran Pajak (SSP) untuk menebus stiker lunas PPN.

(3)	Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak atas:
	a.	pembayaran royalty sesuai perjanjian;
	b.	pembayaran pencetakan label;
	c.	pembayaran biaya perekaman;
	d.	pembelian atau pembuatan master rekaman gambar; dan
	e.	pembayaran jasa periklanan pada televisi, radio, majalah, dan surat kabar
	dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran PPN untuk penebusan stiker lunas PPN pada Masa 
	Pajak yang sama.

(4)	Pembayaran atas pencetakan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi 
	pembayaran untuk:
	a.	pencetakan cover rekaman gambar;
	b.	pembelian kotak pembungkus rekaman gambar;
	c.	pembelian sampul pembungkus rekaman gambar.

(5)	Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang belum dipergunakan sebagai bukti 
	pembayaran PPN untuk penebusan stiker lunas PPN atau belum dikreditkan pada Masa Pajak yang 
	sama, dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran PPN untuk penebusan stiker lunas PPN atau 
	dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak 
	yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya.

(6)	Pajak Masukan lainnya selain tersebut pada ayat (2) yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan 
	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dapat dikreditkan pada Masa Pajak yang sama atau Masa 
	Pajak - Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang 
	bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya.

(7)	Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak 
	sebelumnya tidak dapat digunakan untuk menebus stiker lunas PPN melalui pembetulan Surat 
	Pemberitahuan Masa PPN yang bersangkutan.

(8)	Dalam hal jumlah nilai stiker lunas PPN yang diminta lebih besar dari jumlah Pajak Masukan 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah PPN yang kurang dibayar tersebut harus disetor 
	tunai ke kas Negara.

(9)	Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dipergunakan untuk menebus stiker lunas PPN pada suatu 
	Masa Pajak harus dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak yang sama, yaitu 
	Masa Pajak diterimanya permohonan secara lengkap.

(10)	Contoh pengisian Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk produsen rekaman gambar adalah 
	sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.


						Pasal 7

(1)	Untuk melakukan penebusan stiker lunas PPN, Produsen rekaman gambar diwajibkan mengajukan 
	surat permohonan dengan dilampiri:
	a.	fotokopi atas dokumen-dokumen yang bernilai tetap seperti akte pendirian perusahaan, NPWP 
		dan Surat Pengukuhan sebagai PKP, Surat Izin Usaha Industri/Surat Ijin Usaha Perdagangan.
	b.	Surat atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal 
		Pajak ini.

(2)	Dalam hal tidak terjadi perubahan dan masa berlakunya diketahui dengan jelas, dokumen 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a cukup dilampirkan satu kali saja yaitu pada saat 
	pengajuan permohonan yang pertama dan/atau pada awal Tahun Pajak berikutnya.

(3)	Satu surat permohonan diajukan untuk permintaan terhadap satu jenis stiker lunas PPN dalam satu 
	Masa Pajak.


						Pasal 8

Menunjuk beberapa asosiasi industri rekaman video yang diberi hak untuk memberikan rekomendasi yang 
diperlukan dalam rangka penebusan stiker lunas PPN, yaitu kepada:
1.	ASIREVI (Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
2.	AIVI (Asosiasi Industri Video Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
3.	Asosiasi lainnya yang ditetapkan selanjutnya oleh Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 9

(1)	Pelayanan pemberian stiker lunas PPN untuk Produsen rekaman gambar yang dikukuhkan sebagai 
	PKP dalam wilayah kerja di Kantor Wilayah IV DJP Jaya I, Kantor Wilayah V DJP Jaya II dan Kantor 
	Wilayah VI DJP Jaya III dilaksanakan oleh Kantor Wilayah sesuai dengan tempat produsen rekaman 
	tersebut dikukuhkan sebagai PKP.

(2)	Pelayanan pemberian stiker lunas PPN untuk Produsen Rekaman gambar yang dikukuhkan di luar 
	ketiga Kantor Wilayah tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kanwil VII DJP Jaya Khusus.

(3)	Penyelesaian pemberian stiker lunas PPN diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak 
	saat permohonan tersebut diterima lengkap sampai dengan penerbitan surat permintaan stiker lunas 
	PPN ke Perum Peruri.


						Pasal 10

Tata cara penatausahaan penebusan stiker dan pelaporannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 
III Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.


						Pasal 11

Dengan mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
Nomor KEP-209/PJ./1997 tanggal 2 Desember 1997 tentang Penetapan Dasar Pengenaan Pajak Untuk 
Menghitung Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rekaman Video dan Surat Edaran Direktur Jenderal 
Pajak Nomor SE-35/PJ.51/1997 tanggal 10 Desember 1997 tentang Penebusan Stiker PPN atas Penyerahan 
Rekaman Video sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 
SE-08/PJ.51/2002 tanggal 6 Maret 2002, dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 12

Keputusan ini berlaku untuk penebusan stiker lunas PPN mulai tanggal 1 April 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2002
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan Peraturan
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 755 kali - Dicetak 0 kali ›