Sabtu, 24 Agustus 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 83

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2008

Ditetapkan tanggal 28 Mei 2008

PENGGUNAAN ANGGARAN YANG DANANYA BERSUMBER DARI SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2008
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: » Peraturan Menteri Keuangan » 2008

			   PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					 NOMOR 83/PMK.05/2008

						TENTANG

		    PENGGUNAAN ANGGARAN YANG DANANYA BERSUMBER DARI SETORAN
		      PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA SELEKSI NASIONAL
			        MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2008

				 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang :    

a. 	bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri mulai tahun 2008 
	dilaksanakan oleh pemerintah;             
b. 	bahwa pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, biayanya bersumber dari Penerimaan 
	Negara Bukan Pajak yang dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;            
c. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
	Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Anggaran yang Dananya Bersumber dari Setoran 
	Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 
	2008;             

Mengingat :   

1. 	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3687);            
2. 	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);            
3. 	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);            
4. 	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
	Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 4400);            
5. 	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
	Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 4778) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 
	Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4848);            
6. 	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan 
	Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4314);            
7. 	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
	Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 
	72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 4418);            
8. 	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;             
9. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam 
	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;            
10. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran 
	Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008;             


					       MEMUTUSKAN :
              
Menetapkan :    

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN YANG DANANYA BERSUMBER DARI 
SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI 
NEGERI TAHUN 2008.

           
						BAB I
					  KETENTUAN UMUM
             
						Pasal 1
              
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:                
1. 	Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SNMPTN, adalah seleksi 
	nasional bagi mahasiswa baru yang akan masuk Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia.            
2. 	Biaya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disebut Biaya SNMPTN, adalah 
	biaya yang dipungut dari calon mahasiswa yang mendaftar ke Perguruan Tinggi Negeri melalui SNMPTN.            
3. 	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA, adalah dokumen pelaksanaan 
	anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh 
	Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.            
4. 	Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA, adalah pejabat yang memperoleh 
	kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.            
5. 	Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh 
	Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum 
	Negara atau kuasanya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melakukan pembayaran 
	sejumlah uang kepada pihak dan atas beban bagian anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.            
6. 	Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan 
	oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bank Operasional/Kantor Pos dan Giro untuk 
	memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM 
	berkenaan.             


						Pasal 2
              
(1)  	SNMPTN dilakukan oleh Panitia SNMPTN yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal 
	Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.      
(2)  	Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai Kuasa PA atas pelaksanaan SNMPTN.   
            

						BAB II
				      PENERIMAAN DAN PENYETORAN
              
						Pasal 3
         
Penerimaan dari Biaya SNMPTN merupakan PNBP Bersama seluruh Perguruan Tinggi Negeri yang terkait dengan 
SNMPTN.                


						Pasal 4
              
(1)  	Penerimaan dari Biaya SNMPTN sebagai sumber dana untuk keperluan penyelenggaraan SNMPTN.    
(2)  	Biaya SNMPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam DIPA UNY.  
(3)  	Besarnya Biaya SNMPTN adalah:             
   	a. 	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk calon mahasiswa yang 
		mendaftar ke jurusan IPA atau IPS; atau        
   	b. 	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang untuk calon mahasiswa yang 
		mendaftar ke jurusan IPA dan IPS.  

         
						Pasal 5

(1)  	Dalam rangka Penerimaan dari Biaya SNMPTN, Bendahara Penerimaan UNY dapat membuka rekening 
	Bendahara Penerimaan untuk menampung Biaya SNMPTN.   
(2)  	Seluruh PNBP yang berasal dari Biaya SNMPTN wajib disetor secepatnya ke Kas Negara.        
(3)  	Penyetoran Biaya SNMPTN ke Kas Negara dilakukan oleh Bendahara Penerimaan UNY dan dicantumkan 
	dalam mata anggaran sesuai ketentuan.         
(4) 	PNBP yang telah disetorkan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai peraturan 
	perundang-undangan. 
(5) 	PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicairkan setiap saat oleh Kuasa PA. 
           

						BAB III
					  PENGGUNAAN DANA
            
						Pasal 6
            
Dana yang berasal dari setoran Biaya SNMPTN hanya digunakan untuk kegiatan operasional penyelenggaraan 
SNMPTN.                


						Pasal 7
              
(1)  	Penggunaan PNBP yang bersumber dari biaya SNMPTN berdasarkan alokasi dana yang tercantum dalam 
	DIPA UNY. 
(2)  	Besaran pencairan dana dapat dilakukan paling tinggi sebesar penerimaan yang telah disetor ke Kas 
	Negara.   
(3)  	Dalam hal pencairan dana melampaui batas pagu DIPA, harus dilakukan revisi DIPA.  
(4) 	Mendahului revisi DIPA, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dapat melakukan 
	pembayaran melampaui pagu dalam DIPA sesuai dengan bukti setor Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).  
            

						BAB IV
					   PENCAIRAN DANA
          
						Pasal 8
             
(1)  	Kuasa PA mengajukan SPM kepada KPPN sesuai kebutuhan untuk membiayai kegiatan yang telah 
	ditentukan dalam DIPA dengan dilampiri:           
   	a. 	Bukti setor SSBP atas PNBP yang berasal dari Biaya SNMPTN;        
   	b. 	Daftar Rincian Penggunaan Dana.         
(2)  	KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan.  
            

						Pasal 9
                
Sisa dana penyelenggaraan SNMPTN yang tidak digunakan sampai dengan selesainya pelaksanaan SNMPTN 
wajib disetorkan ke Kas Negara.                 


						BAB V
					 REVISI DAFTAR ISIAN
				          PELAKSANAAN ANGGARAN

						Pasal 10

(1)  	Atas pencairan dana yang melampaui pagu DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kuasa PA 
	harus mengajukan revisi target penerimaan dan pengeluaran pada DIPA.  
(2)  	Pengajuan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Jenderal
	Perbendaharaan paling lambat bulan Juli tahun berkenaan.       
(3)  	Atas dasar revisi dimaksud, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan perubahan DIPA 
	kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk selanjutnya dilaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat 
	sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan dan/atau Laporan Keuangan 
	Pemerintah Pusat.    
          

						BAB VI
					     PELAPORAN DAN
					PERTANGGUNGJAWABAN

						Pasal 11
          
Dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, Kuasa PA 
wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan.                


						Pasal 12
           
Kuasa PA mempertanggungjawabkan penggunaan dana atas setoran Biaya SNMPTN yang berada dalam 
pengelolaannya.                


						BAB VII
					  KETENTUAN PENUTUP
              
						Pasal 13
         
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.                


						Pasal 14
            
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.                

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.                
                        



Ditetapkan di Jakarta    
pada tanggal 28 Mei 2008    
MENTERI KEUANGAN,    
                        
ttd.
                        
SRI MULYANI INDRAWATI    
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 318 kali - Dicetak 0 kali ›