Senin, 22 Juli 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 59

Peraturan Pemerintah Nomor 59 TAHUN 1999

Ditetapkan tanggal 24 Juni 1999

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPN Umum » Peraturan Pemerintah » 1999 Topik: Semua PPN » Peraturan Pemerintah » 1999 Topik: Semua PPN » Peraturan Pemerintah » 1999

Peraturan Pemerintah No 59 TAHUN 1999 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan dan kondisi terakhir peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut. Untuk melihat detail peraturan terkait Klik disini
			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 59 TAHUN 1999

						TENTANG

	           PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 
		      TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 
   TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, 
	        SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

bahwa dalam rangka menunjang kebijaksanaan Pemerintah di bidang otomotif, maka dipandang perlu 
mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1998;

Mengingat	:

1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
	Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
	3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
	Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
	1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 
	1994 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
	terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 
	24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3733);

					    MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 
1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN 
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH 
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994.


						Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta menambah ayat (5) baru, 
sehingga Pasal 23 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 23

	(1)	Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang 
		dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh per 
		seratus), adalah :
		a.	kendaraan bermotor angkutan orang lebih dari 10 (sepuluh) orang termasuk 
			pengemudi dengan motor bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi (diesel/
			semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder;
		b.	kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk 
			pengemudi serta van dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor 
			bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan 
			kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC,

		kecuali yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam 
		kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, kendaraan dinas TNI/POLRI serta 
		untuk tujuan Protokol Kenegaraan.

	(2)	Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang 
		dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 15% (lima belas per 
		seratus), adalah kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang 
		termasuk pengemudi serta van dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan 
		motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 
		3000 CC atau motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder 
		lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 2500 CC, kecuali yang digunakan untuk kendaraan 
		ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, 
		kendaraan angkutan umum, kendaraan dinas TNI/POLRI serta untuk tujuan Protokoler 
		Kenegaraan.

	(3)	Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang 
		dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh per 
		seratus), adalah :
		a.	kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk 
			pengemudi jenis sedan/station wagon dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 
			1500 CC;
		b.	kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk 
			pengemudi serta van dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor 
			bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC atau dengan motor 
			bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi lebih dari 2500 CC;
		c.	kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk 
			pengemudi serta van dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor 
			bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan 
			kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC,

		kecuali yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam 
		kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, kendaraan dinas TNI/POLRI 
		serta untuk tujuan Protokoler Kenegaraan.

	(4)	Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang 
		dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh per 
		seratus), adalah kendaraan bermotor sedan/station wagon dan kendaraan bermotor angkutan 
		orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistem 2 (dua) 
		gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas 2 (dua) gandar 
		penggerak dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC 
		tetapi tidak lebih dari 3000 CC atau dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) 
		dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 2500 CC, kecuali yang 
		digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, 
		kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, kendaraan dinas TNI/POLRI serta untuk 
		tujuan Protokoler Kenegaraan.

	(5)	Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang 
		dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh per 
		seratus) adalah :
		a.	kendaraan bermotor beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya lebih 
			dari 250 CC, kecuali yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI/POLRI serta untuk 
			tujuan Protokoler Kenegaraan;
		b.	kendaraan bermotor sedan/station wagon dan kendaraan bermotor angkutan orang 
			kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistem 2 (dua) 
			gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder 
			lebih dari 3000 CC atau dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) 
			dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC, jenis kendaraan khusus yang dibuat 
			untuk mobil golf, mobil balap dan sejenisnya, trailer dan semi trailer dari jenis tipe 
			caravan untuk perumahan atau kemah, kecuali yang digunakan untuk kendaraan 
			ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, 
			kendaraan angkutan umum, kendaraan dinas TNI/POLRI serta untuk tujuan 
			Protokoler Kenegaraan.


						Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.





							Ditetapkan di Jakarta
							pada tanggal 24 Juni 1999
							PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

							ttd

							BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juni 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI




		     LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 113
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan dan Pencabutan Peraturan
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1398 kali - Dicetak 0 kali ›