Sabtu, 7 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 128

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 128/PJ./2003

Ditetapkan tanggal 22 April 2003

PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI WAJIB PAJAK SELAIN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Cabang dan Tempat Kedudukan » Keputusan Dirjen Pajak » 2003 Topik: Semua PPN » Keputusan Dirjen Pajak » 2003

			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 128/PJ./2003

					          TENTANG

          PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
         BAGI WAJIB PAJAK SELAIN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, serta untuk lebih memberikan kepastian 
hukum mengenai penetapan salah satu tempat usaha atau lebih sebagai tempat terutang Pajak Pertambahan 
Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak selain yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar yang 
mempunyai lebih dari satu tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai 
Bagi Wajib Pajak Selain yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3984);
2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, 
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
	1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
	2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4199);
4.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-315/PJ/2002 tentang Pelaksanaan Uji Coba 
	Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPn BM Secara On-line sebagaimana telah diubah 
	dengan Keputusan Direktur Pajak Nomor Kep-344/PJ./2002;

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT 
TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI WAJIB PAJAK SELAIN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN 
PAJAK WAJIB PAJAK BESAR.


						Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

1.	Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi 
	Kantor Pelayanan Pajak tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai akan dilaksanakan.

2.	Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak selain yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 
	Wajib Pajak Besar.

3.	SPT Masa PPN dan PPn BM dengan Media Elektronik (e-filing) adalah Surat Pemberitahuan Masa PPN 
	dan PPn BM beserta lampirannya yang disampaikan oleh Wajib Pajak melalui aplikasi Penerimaan SPT 
	Masa PPN/PPn BM on line.

4.	Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai adalah tempat tinggal atau kedudukan atau tempat 
	kegiatan usaha yang dipilih sebagai tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

5.	Administrasi Penjualan adalah Pencatatan mengenai kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau 
	Jasa Kena Pajak yang merupakan hasil kegiatan usaha maupun bukan hasil kegiatan usahanya 
	kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan.

6.	Administrasi Pembelian adalah Pencatatan mengenai kegiatan perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa 
	Kena Pajak sehubungan dengan kegiatan usahanya, kecuali kegiatan perolehan Barang Kena Pajak 
	atau Jasa Kena Pajak untuk keperluan operasional kantor atau unit bersangkutan yang dananya 
	berasal dari kas-kecil (petty cash).

7.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat kegiatan usaha akan 
	dipusatkan dan atau tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai akan dilaksanakan.


						Pasal 2

(1)	Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM melalui Media Elektronik 
	(e-filing) yang memiliki lebih dari satu tempat untuk melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena 
	Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dapat mengajukan pemberitahuan untuk penetapan satu tempat atau 
	lebih sebagai tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.

(2)	Pengusaha Kena Pajak selain yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM melalui Media Elektronik 
	(e-filing) yang memiliki lebih dari satu tempat untuk melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena 
	Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk penetapan satu 
	tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.


						Pasal 3

(1)	Dalam Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit memuat:
	a.	Nama, alamat, dan NPWP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang;
	b.	Rincian nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang akan dipusatkan;
	c.	Tanggal dimulainya pemusatan;
	d.	Melampirkan fotocopy serta memperlihatkan yang asli, berita acara penyampaian SPT Masa 
		PPN melalui Media Elektronik (e-filing) untuk masa pajak dari tempat yang akan dilakukan 
		pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.

(2)	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah 
	paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum saat dimulainya pemusatan dan paling sedikit 	memuat:
	a.	Nama, alamat, dan NPWP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang;
	b.	Rincian nama, alamat, dan NPWP tempat kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau 
		Jasa Kena Pajak yang dipusatkan;
	c.	Tanggal yang diinginkan untuk dimulainya pemusatan; dan
	d.	Pernyataan Pengusaha Kena Pajak bahwa sistem administrasinya telah sesuai dengan 
		persyaratan pemusatan tempat PPN terutang.


						Pasal 4

(1)	Permohonan untuk penetapan salah satu tempat usaha sebagai tempat pemusatan Pajak Pertambahan 
	Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak selain Pedagang Eceran dan Pengusaha Kena Pajak yang 
	menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM dengan Media Elektronik (e-filing) dapat dikabulkan apabila 
	telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
	a.	Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipusatkan tidak menyelenggarakan 
		administrasi penjualan dan administrasi pembelian, semua administrasi dilakukan di tempat 
		pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang;
	b.	Fungsi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan hanya melakukan penyerahan Barang Kena 
		Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli barang atau penerima jasa atas perintah tempat 
		pemusatan Pajak Pertambahan Nilai;
	c.	Semua Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan diterbitkan oleh tempat pemusatan Pajak 
		Pertambahan Nilai terutang;
	d.	Tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tidak membuat Faktur Pajak dan atau Faktur 
		Penjualan, kecuali Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan yang dicetak berdasarkan data 
		yang diinput secara on line dari Kantor Pusat atau tempat pemusatannya; dan
	e.	Kantor Cabang Unit yang dipusatkan hanya mengadministrasi persediaan dan administrasi 
		kegiatan perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak untuk keperluan operasional 
		kantor atau unit bersangkutan yang dananya berasal dari kas-kecil (petty cash).

(2)	Permohonan tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pedagang Eceran dapat dikabulkan 
	apabila kegiatan dan administrasi pembelian untuk jaringan penjualan yang tersebar di berbagai 
	tempat, dipusatkan di tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai dimohonkan.


						Pasal 5

(1)	Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan paling lambat 
	3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterima lengkap.

(2)	Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Kantor Wilayah 
	tidak memberikan keputusan, maka permohonan Pengusaha Kena Pajak dianggap diterima dan Surat 
	Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak 
	Pertambahan Nilai harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (1) berakhir.


						Pasal 6

(1)	Pengusaha Kena Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pemusatan tempat PPN terutang untuk 
	tempat kegiatan usaha dimana Pabrik terletak kecuali Pengusaha Kena Pajak tersebut menyampaikan 
	SPT Masa PPN dan PPn BM melalui Media Elektronik (e-filing).

(2)	Keputusan Pemusatan tempat PPN terutang untuk Pabrikan yang telah diberikan sebelum 
	diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.


						Pasal 7

(1)	Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
	(2) dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan untuk memperoleh keyakinan dapat dipenuhinya 
	syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2)	Pemeriksaan Sederhana Lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi seluruh tempat 
	kegiatan usaha yang diminta untuk dipusatkan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana tempat-
	tempat tersebut terdaftar atas permintaan Kepala Kantor Wilayah.

(3)	Pemeriksaan Sederhana Lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselesaikan dan Laporan 
	Hasil Pemeriksaan disampaikan ke Kepala Kantor Wilayah paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal 
	permintaan pemeriksaan diterima.

(4)	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
	tidak menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak dianggap 
	menerima atau menyetujui pemusatan PPN dan Kepala Kantor Wilayah dapat memberikan keputusan 
	tanpa harus menunggu hasil pemeriksaan.

(5)	Dalam hal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan dari masing-masing Kantor Pelayanan 
	Pajak memberikan kesimpulan yang berbeda, maka Kepala Kantor Wilayah dapat menolak 
	permohonan pemusatan PPN atau mengabulkan sebagian tempat untuk dipusatkan pada tempat 
	pemusatan PPN terutang sesuai kesimpulan Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.


						Pasal 8

Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM dengan Media Elektronik (e-filing) 
serta memiliki lebih dari satu tempat untuk melakukan kegiatan usaha menyampaikan pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah saat dimulainya pemusatan 
yaitu saat dimulainya pemasukan SPT Masa dengan Media Elektronik (e-filing).


						Pasal 9

(1)	Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan penetapan 
	tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 8 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2)	Keputusan penetapan tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud 
	dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah tanpa perlu melalui Pemeriksaan Sederhana 
	Lapangan.

(3)	Keputusan penetapan tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud 
	dalam ayat (2) berlaku sejak tanggal pemberitahuan.

(4)	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Kantor Wilayah tidak 
	memberikan keputusan, maka pemberitahuan Pengusaha Kena Pajak dianggap telah berlaku dan 
	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak 
	Pertambahan Nilai harus diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir.


						Pasal 10

(1)	Keputusan Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang berlaku selama 5 (lima) 
	tahun sejak tanggal berlakunya pemusatan.

(2)	Pengusaha Kena Pajak selain yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM melalui Media Elektronik 
	(e-filing) dapat mengajukan permohonan perpanjangan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
	(1) kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

(3)	Sebelum diberikan keputusan, atas permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
	dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(4)	Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan paling lambat 3 
	(tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.

(5)	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala Kantor Wilayah tidak 
	memberikan keputusan, maka permohonan perpanjangan dianggap diterima dan mulai berlaku pada 
	tanggal berikutnya setelah habis masa berlakunya dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
	tentang Persetujuan Perpanjangan Ijin Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai harus 
	diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
	berakhir.

(6)	Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM melalui Media Elektronik 
	(e-filing) dapat mengajukan pemberitahuan perpanjangan keputusan sebagaimana dimaksud dalam 
	ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah.

(7)	Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Kepala Kantor Wilayah memberikan 
	keputusan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan dan keputusan 
	perpanjangan diberikan tanpa melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

(8)	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Kepala Kantor Wilayah tidak 
	memberikan keputusan, maka pemberitahuan perpanjangan dianggap mulai berlaku pada tanggal 
	berikutnya setelah habis masa berlakunya dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
	Persetujuan Perpanjangan Ijin Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai harus 	diterbitkan 
	paling lambat 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) 
	berakhir.


						Pasal 11

(1)	Pengusaha Kena Pajak selain yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM melalui Media Elektronik
	(e-filing) dapat mengajukan permohonan pemusatan kepada Kepala Kantor Wilayah apabila terdapat 
	penambahan tempat kegiatan usaha sebelum jangka waktu berlakunya keputusan tersebut berakhir.

(2)	Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan Pemeriksaan Sederhana 
	Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terbatas untuk tempat kegiatan usaha baru yang 
	akan dipusatkan.

(3)	Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan paling lambat 3 
	(tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima lengkap.

(4)	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala Kantor Wilayah tidak 
	memberikan keputusan, maka permohonan Pengusaha Kena Pajak dianggap diterima dan Surat 
	Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai 
	Terutang atas penambahan tempat kegiatan usaha harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) 	bulan 
	setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(5)	Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM melalui Media Elektronik 
	(e-filing) menyampaikan pemberitahuan pemusatan kepada Kepala Kantor Wilayah apabila terdapat 
	penambahan tempat kegiatan usaha sebelum jangka waktu berlakunya keputusan tersebut berakhir.
(6)	Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kepala Kantor Wilayah memberikan 
	keputusan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan.

(7)	Keputusan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diberikan tanpa perlu dilakukan 
	Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

(8)	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Kepala Kantor Wilayah tidak 
	memberikan keputusan, maka pemberitahuan Pengusaha Kena Pajak dianggap telah berlaku dan 
	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan 
	Nilai Terutang atas penambahan tempat kegiatan usaha harus diterbitkan paling lambat 14 (empat 
	belas) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) berakhir.

(9)	Keputusan Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang atas penambahan 
	tempat kegiatan usaha berlaku sesuai dengan masa berlakunya keputusan pemusatan yang telah 
	ditetapkan.


						Pasal 12

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 ayat 
(1) ditolak oleh Kepala Kantor Wilayah, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan kedua untuk 
penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang setelah lewat 
6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan penolakan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.


						Pasal 13
	
(1)	Dalam hal terdapat perubahan fungsi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan sehingga menyebabkan 
	tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pengusaha Kena Pajak 
	tidak lagi menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM melalui Media Elektronik (e-filing) maka 
	Pengusaha Kena Pajak wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor  Wilayah.

(2)	Keputusan Pemusatan tempat PPN terutang dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal pemberitahuan 
	disampaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur 
	Jenderal Pajak mencabut Keputusan Pemusatan tempat PPN terutangnya.

(3)	Pencabutan Keputusan Pemusatan tempat PPN terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
	diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan disampaikan 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4)	Apabila diketahui, Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
	memberitahukan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat maka Keputusan Pemusatan tempat PPN 
	terutang dinyatakan tidak berlaku sejak terjadinya perubahan fungsi tempat kegiatan usaha dan 
	Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak mencabut Keputusan Pemusatan tempat 
	PPN terutangnya.

(5)	Pencabutan Keputusan Pemusatan tempat PPN terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
	diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak diketahuinya terjadi 
	perubahan fungsi tempat kegiatan usaha atau tidak disampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM melalui 
	Media Elektronik (e-filing) oleh Pengusaha Kena Pajak.


						Pasal 14

(1)	Pengusaha Kena Pajak harus melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan 
	perpajakan yang berlaku di tempat-tempat terutang pajak sejak terjadinya perubahan fungsi tempat 
	kegiatan usaha yang dipusatkan sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 4 atau Pengusaha Kena Pajak tidak lagi melaksanakan penyampaian SPT Masa 
	PPN melalui Media Elektronik (e-filing).

(2)	Dalam hal Pengusaha tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
	maka dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.


						Pasal 15

(1)	Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan ijin pemusatan tempat PPN 
	terutang secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah baik untuk seluruh atau sebagian tempat 
	kegiatan usaha.

(2)	Kepala Kantor Wilayah harus menerbitkan Keputusan atas permohonan pencabutan ijin pemusatan 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah surat permohonan 
	sebagaimana diterima.


						Pasal 16

Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak ditetapkan dengan menggunakan 
formulir sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.


						Pasal 17

(1)	Ijin pemusatan yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
	KEP-334/PJ./2002 tentang Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak 
	Pertambahan Nilai dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

(2)	Ijin pemusatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah habis masa berlakunya dapat 
	diajukan permohonan perpanjangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.


						Pasal 18

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
KEP-334/PJ./2002 tentang Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan 
Nilai dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 19

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2003
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Status Peraturan
  • -
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2179 kali - Dicetak 0 kali ›