Minggu, 18 Agustus 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 476

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002

Ditetapkan tanggal 19 November 2002

PELUNASAN BEA METERAI DENGAN CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Bea Meterai » Keputusan Menteri Keuangan » 2002

			  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 476/KMK.03/2002

						TENTANG

		       PELUNASAN BEA METERAI DENGAN CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dan dalam rangka melaksanakan 
ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, perlu menetapkan Keputusan 
Menteri Keuangan tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian.

Mengingat	:

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 

2.	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas 
	Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
	2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950);

4.	Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELUNASAN BEA METERAI DENGAN CARA PEMETERAIAN 
KEMUDIAN.


						Pasal 1

Pemeteraian kemudian dilakukan atas:
a.	Dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian 
	di muka pengadilan.
b.	Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya.
c.	Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia.


						Pasal 2

(1)	Pemeteraian kemudian wajib dilakukan oleh pemegang dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 1 dengan menggunakan:
	a.	Meterai Tempel; atau
	b.	Surat Setoran Pajak.

(2)	Pemeteraian kemudian dengan menggunakan Meterai Tempel atau Surat Setoran Pajak harus 
	disahkan oleh Pejabat Pos.

(3)	Lembar kesatu dan lembar ketiga Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pemeteraian kemudian 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan daftar dokumen yang dimeteraikan 
	kemudian dan daftar dokumen tersebut merupakan lampiran dari lembar kesatu dan lembar ketiga 
	Surat Setoran Pajak yang tak terpisahkan.

(4)	Pengesahan atas pemeteraian kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan 
	setelah pemegang dokumen membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.


						Pasal 3

Besarnya Bea Meterai yang harus dilunasi dengan cara pemeteraian kemudian adalah:

a.	Atas dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat 
	pembuktian di muka pengadilan adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai dengan peraturan 
	yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan.

b.	Atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya adalah sebesar Bea Meterai 
	yang terutang;

c.	Atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia adalah sebesar Bea 
	Meterai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian 
	dilakukan.


						Pasal 4

(1)	Pemegang dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b wajib membayar denda sebesar 200% (dua ratus 
	persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi.

(2)	Dalam hal pemeteraian kemudian atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di 
	Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c baru dilakukan setelah dokumen digunakan, 
	pemegang dokumen wajib membayar denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang 
	terutang.

(3)	Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilunasi dengan menggunakan Surat 

	Setoran Pajak.


						Pasal 5

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 6

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2329 kali - Dicetak 0 kali ›