Kamis, 19 September 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 1

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2009

Ditetapkan tanggal 5 Januari 2009

EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT
Arsip Cari Peraturan Lainnya Topik: Bea dan Cukai » Peraturan Menteri Perdagangan » 2009

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2009
EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

			MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.	bahwa dalam rangka peningkatan tertib usaha, mendukung upaya pelestarian sumber
	daya alam sebagai penopang kualitas lingkungan global dan memperlancar perolehan
	hasil devisa ekspor, perlu diatur ekspor barang yang wajib menggunakan Letter of
	Credit (L/C);

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
	ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat:

1.	Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);

2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
	Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
	Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
	Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
	2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
	Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
	Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan
	Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1,
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara
	Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);

6.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan
	Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar
	Negeri;

7.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
	Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali
	terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

8.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
	Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara
	Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

9.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
	Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
	diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
	21 Tahun 2008;

10.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998
	tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali
	terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;

11.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005
	tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah
	diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;

12.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2007 tentang
	Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor;

Memperhatikan:

1.	Risalah Rapat Wakil Presiden mengenai Perkembangan Ekspor dan Industri serta
	Harga-harga Komoditi pada tanggal 14 Nopember 2008;

2.	Surat Menteri Pertanian Nomor 309/PD.320/M/12/2008 tanggal 30 Desember 2008;

3.	Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7228/80/MEM.S/2008 tanggal 30
	Desember 2008;

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
			EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT.

			Pasal 1

Ekspor barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, hanya dapat
dilakukan dengan cara pembayaran Letter of Credit (L/C) melalui Bank Devisa Domestik.

			Pasal 2

Hasil pembayaran L/C (export proceed) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib
disalurkan dan diterima melalui Bank Devisa Domestik.

			Pasal 3

Setiap melaksanakan ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, eksportir wajib
mencantumkan nomor L/C pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

			Pasal 4

Barang yang akan diekspor yang tidak diwajibkan menggunakan Pemberitahuan Pabean
Ekspor atau yang diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan lain, dikecualikan
dari Peraturan Menteri ini.

			Pasal 5

(1)	Eksportir yang melakukan ekspor barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran
	I Peraturan Menteri ini, wajib menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor setiap 3 (tiga)
	bulan kepada Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar
	Negeri.

(2)	Bentuk Laporan Realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
	tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

			Pasal 6

(1)	Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 ayat
	(1) dikenakan sanksi penangguhan ekspor barang sebagaimana tercantum dalam
	Lampiran I Peraturan Menteri ini dan/atau sanksi lain berdasarkan ketentuan
	peraturan perundang-undangan.

(2)	Eksportir dapat melakukan kembali ekspor barang sebagaimana tercantum dalam
	Lampiran I Peraturan Menteri ini apabila eksportir telah melakukan ekspor dengan L/C
	dan menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
	5 ayat (1).

			Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Menteri ini dapat diatur oleh Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

			Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	5 Januari 2009

Menteri Perdagangan R.I.,
ttd,

Mari Elka Pangestu

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 777 kali - Dicetak 0 kali ›