Minggu, 8 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 149

Peraturan Pemerintah Nomor 149 TAHUN 2000

Ditetapkan tanggal 23 Desember 2000

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 21 » Peraturan Pemerintah » 2000 Topik: Semua PPh » Peraturan Pemerintah » 2000

			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 149 TAHUN 2000

						TENTANG

	PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, 
	          UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan 
Peraturan Pemerintah tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang 
Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;

Mengingat :

1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua 
	Undang-Undang Dasar 1945;
2.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
	3984);
3.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 
	50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
	dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
	Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN 
BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA.


						Pasal 1

Atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berupa uang pesangon, 
uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 
Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan 
Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan 
yang bersifat final oleh pihak-pihak yang membayarkan.


						Pasal 2

(1)	Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipotong Pajak Penghasilan sebagai berikut :
	a.	penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan 
		Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen);
	b.	penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 
		Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen);
	c.	penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan 
		Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 15% (lima belas persen);
	d.	penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 25% (dua puluh
		lima persen).
(2)	Dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila penghasilan bruto 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 jumlahnya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau 
	kurang.


						Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri Keuangan.


						Pasal 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan 
Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




								Ditetapkan di Jakarta
								pada tanggal 23 Desember 2000
								PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

								ttd.

								ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI




		    LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 266









					        PENJELASAN
						  ATAS

			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 149 TAHUN 2000

						TENTANG

	PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, 
	          UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA


UMUM

Dalam rangka kelancaran dan kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk Wajib Pajak orang pribadi 
dalam negeri yang memperoleh atau menerima penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, 
dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan, perlu diatur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, 
uang tebusan pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua dengan Peraturan Pemerintah.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

	Cukup jelas

Pasal 2

	Ayat (1)

		Contoh perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa uang pesangon 
		dengan jumlah Rp 60.000.000,00.

		Penghasilan bruto						Rp 60.000.000,00
		Dikecualikan dari pemotongan					Rp 25.000.000,00 (-)
										------------------------
		Penghasilan dikenakan pajak					Rp 35.000.000,00

		PPh Pasal 21 terutang :
		  5% x Rp 25.000.000,00		=	Rp 1.250.000,00
		10% x Rp 10.000.000,00		=	Rp 1.000.000,00 (+)
							------------------------
							Rp 2.250.000,00

	Ayat (2)

		Cukup jelas

Pasal 3

	Cukup jelas

Pasal 4

	Cukup jelas

Pasal 5

	Cukup jelas





		       TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4067
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1277 kali - Dicetak 0 kali ›